Kamis, 29 Januari 2026

Wagub Johni Asadoma Jemput Bola ke Badung dan Karangasem: "Kami Mohon Maaf, Mari Merajut Kembali Harmoni"

DENPASAR, Pena Indonesia – Sebuah langkah besar diambil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memulihkan keretakan sosial yang sempat memicu ketegangan antara warga Diaspora NTT dan masyarakat lokal di Pulau Dewata. Tak sekadar retorika, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, turun langsung ke jantung persoalan dengan mengunjungi Kabupaten Badung dan Karangasem pada Kamis (29/1/2026).
​Langkah ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Ini adalah sebuah misi "jemput bola" untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas ulah segelintir oknum yang sempat mencoreng citra masyarakat NTT di Bali.

​Kehangatan di Mangupura: Badung Tetap Terbuka
​Tiba di Kantor Bupati Badung, Wagub Johni disambut hangat oleh Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba. Meski pertemuan berlangsung di tengah dinamika isu sosial yang memanas, suasana penuh kekeluargaan justru terasa kental.

​Sekda Ida Bagus menegaskan bahwa Badung adalah wilayah heterogen yang menjunjung tinggi kemajemukan. Ia mengakui kontribusi masyarakat NTT dalam pembangunan di Badung sangat besar.

​“Peristiwa yang terjadi belakangan ini adalah ulah individu, bukan masyarakat NTT secara keseluruhan. Masyarakat NTT selalu dibutuhkan dan banyak terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung,” ungkap Ida Bagus.

​Permohonan Maaf dan Komitmen "Deportasi" Lokal
​Wagub Johni Asadoma tidak memberikan pembelaan bagi para pelanggar aturan. Di hadapan jajaran Pemkab Badung, ia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas nama Pemerintah dan masyarakat NTT.

​Ada poin menarik yang ditekankan Wagub: Ketegasan. Ia menyatakan dukungan penuh bagi penegakan hukum terhadap oknum warga NTT yang berbuat kriminal.

​“Jika melanggar hukum, kami tegas dukung diproses. Bila perlu, jika menggunakan istilah internasional, kita 'deportasi' kembali ke daerah asal agar tidak membuat onar di daerah lain,” tegas Johni dengan nada serius.

​Ke depan, Pemprov NTT akan memperketat pengawasan administratif bagi warga yang hendak merantau. Surat keterangan dari RT/RW hingga pembekalan wawasan nusantara akan menjadi syarat wajib agar setiap perantau mampu beradaptasi dengan adat istiadat setempat.

​Menyisir Karangasem: Mengenang Sunda Kecil
​Usai dari Badung, rombongan bertolak ke timur menuju Kabupaten Karangasem. Di sana, Wakil Bupati I Wayan Pandu Prapanca Lagosa bersama tokoh adat telah menanti.
​Dalam dialog yang emosional, Wagub Johni mengingatkan kembali sejarah panjang antara Bali dan NTT yang dulu bernaung di bawah satu provinsi, Sunda Kecil.

​“Nila setitik, rusak susu sebelanga. Kami tidak ingin sejarah baik yang sudah terajut sejak Indonesia merdeka ini hancur karena ulah oknum. Kami ingin memperbaiki ini bersama-sama,” tuturnya.

​Apresiasi tinggi datang dari Jro Bendesa Desa Adat Selat, I Wayan Gede Mustika. Baginya, kehadiran pemimpin daerah dari NTT langsung ke desa-desa di Bali adalah langkah yang jarang terjadi dan sangat dihormati oleh masyarakat adat.

​Komitmen Harmoni: Babak Baru Bali-NTT
​Sebagai puncak dari upaya rekonsiliasi ini, Wagub Johni menginformasikan bahwa telah ditandatangani Komitmen Harmoni Kehidupan Bersama oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Gubernur Bali I Wayan Koster di Labuan Bajo sehari sebelumnya.

​Kesepakatan ini menjadi payung hukum dan moral bagi kedua provinsi untuk saling menjaga, menghormati, dan memastikan bahwa gesekan sosial tidak lagi terulang di masa depan. Bali dan NTT kini sepakat: persaudaraan di atas segalanya.

Editor: LL//gpi
Source: biro humas prov NTT

Tiga Emas di Thailand, Wagub Johni Asadoma Sambut Kepulangan 'Sang Penakluk' Alfin Nomleni

KUPANG, Pena Indonesia – Suasana haru dan bangga menyelimuti lobi kedatangan Bandara El Tari Kupang, Rabu (28/1/2026) siang. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, secara khusus hadir untuk menjemput sosok pahlawan olahraga yang baru saja mengguncang panggung Asia: Alfin Nomleni.


​Alfin, atlet disabilitas kebanggaan NTT, pulang membawa "buah tangan" luar biasa dari ajang ASEAN Para Games ke-13 di Nakhon Ratchasima, Thailand. Tidak tanggung-tanggung, tiga medali emas sekaligus ia kalungkan di lehernya, membuktikan bahwa keterbatasan hanyalah kata, bukan penghalang kedaulatan prestasi.

Dominasi Mutlak di Lintasan Atletik

​Di lintasan atletik Thailand, Alfin tampil bak singa yang lepas dari kandang. Ia mendominasi tiga nomor bergengsi kategori T20 Putra (Tuna Grahita):

  1. Lari 400m
  2. Lari 800m
  3. Lari 1.500m

​Prestasi ini membuat Bendera Merah Putih berkibar tiga kali di langit Nakhon Ratchasima, sebuah pencapaian yang membuat Wagub Johni Asadoma tak mampu menyembunyikan rasa bangganya.

​“Ini adalah bukti nyata dari kerja keras, disiplin baja, dan semangat pantang menyerah. Alfin adalah inspirasi hidup. Saya berharap prestasi ini menjadi pemantik api semangat bagi atlet-atlet NTT lainnya untuk terus bermimpi dan bertarung di level internasional,” ujar Wagub Johni dengan nada penuh apresiasi.


Runtuhnya Dominasi Malaysia

​Ada cerita menarik di balik kepingan emas ini. Ketua NPCI NTT, Viktor Haning, mengungkapkan bahwa kemenangan Alfin di nomor 400 meter memiliki nilai emosional yang tinggi. Selama sembilan kali pertemuan sebelumnya, Alfin selalu membayang-bayangi rival beratnya asal Malaysia, Nor Azmi Muhammad Ammar Aiman.

​Namun, di Thailand, sejarah berubah. Alfin melesat dengan catatan waktu 48,41 detik, unggul tipis dari Nor Azmi (48,83 detik).

​“Ini kemenangan yang sangat spesial. Alfin akhirnya berhasil mematahkan dominasi atlet Malaysia yang selama ini menjadi rival terberatnya. Ini buah dari ketekunan dan latihan tanpa lelah,” tegas Viktor Haning.

Pesan dari Garis Finis


​Keberhasilan Alfin Nomleni bukan sekadar angka di papan skor, melainkan pengingat bagi seluruh anak muda di Flobamora. Bahwa di balik keterbatasan fisik, tersimpan kekuatan tanpa batas jika ditempa dengan kedisiplinan dan keberanian.

​Kupang hari ini tidak hanya menyambut seorang atlet, tapi menyambut bukti bahwa NTT adalah rahim bagi para juara dunia.

Laporan: Alex Raditia

Source: Biro Humas NTT

Dokumentasi: Bob Djehatu

Editor: LL//gpi

BPK RI Mulai Audit LKPD Kota Kupang 2025, Sekda: Pimpinan OPD Dilarang Keluar Daerah!

KUPANG, Pena Indonesia – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi memulai rangkaian pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2025. Dimulainya audit ini ditandai dengan Entry Meeting yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Eduard Pelt, S.H., di Ruang Rapat Garuda, Kamis (29/1).
​Kehadiran tim BPK RI dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemeriksaan NTT II, Jeffry Tagor Herianto Sitohang. Agenda ini menjadi krusial sebagai tahap awal pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebelum memasuki pemeriksaan terinci.

Berfokus pada Kewajaran dan Kepatuhan
​Dalam arahannya, Jeffry Tagor menjelaskan bahwa pemeriksaan interim ini bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aspek yang menjadi bidikan utama meliputi kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

​"Laporan yang diperiksa mencakup LRA, Neraca, hingga Catatan atas Laporan Keuangan. Mengingat saat ini masih dalam tahap penyusunan, kami meminta seluruh Kepala OPD segera menuntaskan pertanggungjawaban keuangan untuk mempercepat kerja BPKAD," ujar Jeffry Tagor.

​Pemeriksaan pendahuluan ini dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Maret 2026. Targetnya adalah memastikan kecukupan waktu bagi BPK dalam memvalidasi seluruh akun laporan keuangan daerah secara komprehensif.

​Instruksi Tegas: "Standby" di Tempat
​Merespons dimulainya audit tersebut, Sekda Kota Kupang, Jeffry Eduard Pelt, mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajarannya. Ia menegaskan komitmen penuh Pemkot Kupang untuk mendukung kelancaran tim pemeriksa.

​Satu poin krusial yang ditegaskan Sekda adalah larangan meninggalkan tempat bagi para pejabat selama masa pemeriksaan berlangsung.
​"Ini penegasan Bapak Wali Kota. Seluruh pimpinan perangkat daerah, Camat, hingga Direktur Perumda dilarang melakukan perjalanan luar daerah tanpa izin langsung. Semua harus fokus dan berada di tempat karena dokumen administrasi ada di kantor masing-masing," tegas Jeffry Pelt.

Tanggung Jawab Melampaui Jam Kerja
​Sekda juga mengingatkan agar setiap permintaan dokumen dari tim BPK segera direspons dengan cepat tanpa birokrasi yang berbelit. Menurutnya, akuntabilitas keuangan tidak boleh terhambat oleh batasan waktu formal.

​"Tanggung jawab kita tidak mengenal jam kerja. Seluruh jajaran harus siap kapan pun dibutuhkan. Kedisiplinan dan kerja sama OPD akan menentukan kualitas opini keuangan kita," pungkasnya.

​Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, para Kepala Perangkat Daerah, serta jajaran tim pemeriksa BPK RI Perwakilan NTT.

​Source: Prokopim Setda Kota Kupang
Editor: dwn//gpi

Rabu, 28 Januari 2026

Moke Aimere Naik Kelas: Dari Tradisi Menuju Rak NTT Mart!

AIMERE, Pena Indonesia – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, membawa angin segar bagi industri minuman tradisional saat menyambangi sentra produksi Moke di Desa Legelapu, Aimere, Selasa (27/1). 
Bukan sekadar kunjungan formal, Gubernur Melki langsung menantang para perajin yang tergabung dalam Kelompok Mitra Leg untuk mengubah wajah "Sopi" Aimere menjadi produk premium yang siap bersaing di pasar modern melalui standarisasi dan pengemasan yang menjual.

Kualitas dan Gengsi Produk
​Dalam dialog yang berlangsung di jantung produksi tersebut, poin utama yang ditekankan adalah peningkatan nilai tambah. Gubernur menegaskan bahwa Moke bukan lagi sekadar minuman tradisi, melainkan motor ekonomi kerakyatan yang harus dikelola secara profesional.

Standarisasi Produksi: Gubernur menginstruksikan pembentukan tim kecil untuk koordinasi teknis dengan Pemerintah Provinsi guna menjamin kualitas produksi dari hulu ke hilir.

Revolusi Kemasan: Masalah klasik produk lokal adalah tampilan. Gubernur mendorong perbaikan packaging agar moke memiliki nilai jual tinggi secara visual.

Akses Pasar Elit: Produk moke Aimere yang lolos kualifikasi akan dipasarkan melalui NTT Mart by Dekranasda Ngada, memberikan akses langsung ke konsumen menengah ke atas.

Moke Sebagai Penggerak Ekonomi
​Ketua DPRD Ngada, Romilus Juji, yang mendampingi kunjungan tersebut mengonfirmasi bahwa ekosistem usaha moke di Aimere terus bertumbuh pesat. Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi diharapkan mampu menghapus stigma negatif dan memperkuat posisi moke sebagai produk unggulan daerah yang legal, higienis, dan menguntungkan secara finansial bagi masyarakat Desa Legelapu.

​Pemerintah Provinsi NTT kini resmi memasang badan untuk mendukung penuh UMKM berbasis kearifan lokal ini sebagai tulang punggung ekonomi baru di Bumi Flobamora.

​Editor: LL//gpi
Source: Biro Humas Prov NTT

Sempat Viral, Anggota DPRD Mokris Lay Akhirnya Resmi Ditahan Hari Ini! Ini Detail Pasal yang Menjeratnya

KUPANG, Pena Indonesia – Babak baru drama hukum yang menyeret nama anggota legislatif aktif di Kota Kupang mencapai puncaknya hari ini. Setelah proses panjang yang menyita perhatian publik selama hampir tiga tahun, Mokrianus Lay (Mokris Lay), anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Hanura, resmi mengenakan rompi tahanan dan digiring ke Rutan Kelas II Kupang pada Rabu (28/1).
Detik-Detik Penahanan
​Penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang setelah penyidik Polda NTT melakukan pelimpahan Tahap II (Tersangka dan Barang Bukti). Mokris Lay yang datang memenuhi panggilan tersebut tidak lagi bisa melenggang pulang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan untuk melakukan penahanan demi kepentingan penuntutan agar proses persidangan berjalan tanpa hambatan.

Mengenal "Pasal Berlapis": Apa Saja yang Disangkakan?
​Kasus yang menjerat Mokris bukan terkait korupsi, melainkan persoalan domestik yang berujung pada dugaan pelanggaran pidana serius. Ia dijerat dengan kombinasi pasal dari dua undang-undang berbeda:
1. UU Penghapusan KDRT (Pasal 49 huruf a):
Mokris diduga kuat melakukan penelantaran dalam rumah tangga. Pasal ini menyasar setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

2. ​UU Perlindungan Anak (Pasal 77B jo 76B):
Ini yang membuat kasusnya semakin berat. Ia disangkakan membiarkan anak dalam situasi terlantar, yang mengakibatkan kerugian bagi tumbuh kembang dan masa depan buah hatinya sendiri.

Mengingat Kembali: Alur Kasus yang Sempat "Membeku"
​Bagi masyarakat yang baru mengikuti, kasus ini bermula dari laporan istri sah tersangka, Ferry Anggi Widodo, pada akhir tahun 2023. Perjalanan kasus ini tergolong sangat alot:
1. Laporan Awal (2023): Dugaan KDRT psikis dan penghentian nafkah total bagi istri dan anak.
2. ​Status Tersangka (2025): Polda NTT menetapkan Mokris sebagai tersangka setelah melalui serangkaian gelar perkara.

3. ​Sorotan Publik: Kasus ini viral karena status Mokris sebagai wakil rakyat aktif yang seharusnya menjadi teladan masyarakat, namun justru tersandung masalah perlindungan keluarga.

Alasan Kejaksaan Bersikap Tegas
​Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang menyatakan bahwa penahanan ini telah memenuhi syarat objektif (ancaman pidana di atas 5 tahun) dan syarat subjektif (mencegah tersangka melarikan diri atau memengaruhi saksi). Langkah ini juga diambil untuk menjawab tuntutan keadilan dari pihak korban yang telah menunggu kepastian hukum selama bertahun-tahun.

Langkah Selanjutnya
Mokris Lay akan mendekam di Rutan Kelas II Kupang selama 20 hari ke depan sembari menunggu JPU menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang. Penahanan ini juga membuka peluang adanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kota Kupang jika statusnya segera naik menjadi terdakwa.
Terus pantau blog kami untuk perkembangan kasus ini.

Penulis: LL//gpi
Doc: dwn//gpi

Buktikan Ketegasan, Kejari Kota Kupang Resmi Tahan Anggota DPRD Mokris Lay


KUPANG, PenaIndonesia – Keraguan publik terhadap nyali Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang dalam menangani kasus hukum pesohor politik akhirnya terjawab. Pada Rabu (28/1/2026), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum, mengambil langkah berani dengan resmi menahan anggota DPRD Kota Kupang aktif, Mokris Lay.

​Mokris Lay ditahan atas dugaan kasus Penelantaran Istri dan Anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penahanan ini dilakukan sesaat setelah proses pelimpahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik Polda NTT kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kupang.

Patahkan Spekulasi Publik

Sebelumnya, sempat muncul skeptisisme di tengah masyarakat yang menduga bahwa Mokris Lay tidak akan ditahan mengingat statusnya sebagai wakil rakyat. Spekulasi ini diperkuat setelah tersangka sempat tidak ditahan oleh pihak Polda NTT meski statusnya sudah naik menjadi tersangka.

​Namun, Shirley Manutede menegaskan bahwa hukum tidak pandang bulu. Penahanan ini merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menegakkan keadilan.

​"Keputusan penahanan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang matang dan analisis yuridis yang komprehensif, bukan karena tekanan atau opini publik," ujar Shirley tegas.


Landasan Hukum Penahanan

​Dalam keterangannya, Kajari merinci dua landasan hukum utama yang memperkuat prosedur penahanan tersebut, yakni:

  1. KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981):
    • Pasal 21 ayat (1): Adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.
    • Pasal 21 ayat (4) huruf a: Tindak pidana yang disangkakan memiliki ancaman penjara lima tahun atau lebih.
  2. KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025):
    • Pasal 99 ayat (5) & Pasal 100 ayat (5): Memberikan kewenangan penahanan demi kepentingan penuntutan setelah perkara dinyatakan lengkap (P-21) secara formil maupun materil.

Bantahan Tersangka Gugur oleh Fakta Hukum

​Meskipun dalam proses pemeriksaan Mokris Lay sempat mengelak dan menyatakan tidak menelantarkan keluarganya, Kejari Kota Kupang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan alat bukti yang sah, seluruh unsur tindak pidana penelantaran istri dan anak telah terpenuhi secara hukum.

​Dengan penahanan ini, Mokris Lay akan menjalani masa tahanan titipan sembari menunggu proses persidangan di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Selasa, 27 Januari 2026

Kupang Mengukir Sejarah: Dedikasi WaliKota Kupang dr. Christian Widodo Berbuah UHC Award 2026


JAKARTA – Sebuah prestasi membanggakan kembali mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di level nasional. Penjabat Walikota Kupang, dr. Christian Widodo, resmi menerima penghargaan prestisius Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (27/01).

​Penghargaan ini bukan sekadar seremoni biasa, melainkan pengakuan tertinggi atas komitmen nyata Pemerintah Kota Kupang dalam memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh. Di bawah kepemimpinan dr. Christian, Kota Kupang dinilai berhasil melampaui standar nasional dalam memastikan setiap warga—tanpa terkecuali—memiliki akses layanan medis yang bermutu dan terjangkau.

Sentuhan "Tangan Dingin" Sang Dokter

​Latar belakang dr. Christian sebagai seorang praktisi medis menjadi pembeda utama. Beliau memahami bahwa kesehatan bukan hanya soal angka statistik, melainkan tentang kemanusiaan dan fondasi kemajuan sebuah peradaban.

​"Prestasi ini adalah kemenangan seluruh rakyat Kota Kupang. Kami ingin memastikan bahwa di kota ini, tidak boleh ada lagi warga yang merasa takut atau ragu untuk berobat hanya karena kendala biaya. Kesehatan adalah hak dasar yang wajib kami penuhi," tegas dr. Christian Widodo dengan penuh haru usai menerima piala penghargaan.

Langkah Nyata Menuju Kupang Sejahtera

​Keberhasilan meraih UHC Award ini membuktikan bahwa transformasi kesehatan di Kota Kupang berada pada jalur yang tepat. Dengan sistem yang terintegrasi, warga Kupang kini dapat bernapas lega karena jaminan layanan kesehatan telah hadir di depan pintu rumah mereka.

​Pencapaian ini menjadi bukti otentik bahwa kolaborasi antara kepemimpinan yang bervisi kuat dan dukungan masyarakat mampu menciptakan perubahan besar. Mari kita jadikan momentum ini sebagai bahan bakar untuk terus mendukung transformasi Kupang menjadi kota yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sejahtera secara sosial. Lf

​Wali Kota Kupang Gandeng BBPOM: Targetkan Kota Aman Pangan dan Perangi Kanker Serviks

KUPANG, PENA INDONESIA – Pemerintah Kota Kupang resmi memperkuat sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kupang guna mengawal sejumlah agenda strategis kesehatan. Fokus utama kolaborasi ini mencakup program sejuta vaksin HPV, pengawasan ketat penggunaan antibiotik, hingga percepatan terwujudnya Kota Aman Pangan di ibu kota Provinsi NTT tersebut.

​Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, saat menerima audiensi Kepala BBPOM Kupang, Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc., di ruang kerjanya pada Jumat (23/1). Dalam pertemuan tersebut, dr. Christian didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Alfred Lakabela.

Akselerasi Vaksinasi HPV dan Pencegahan Kanker
​Kepala BBPOM Kupang, Sem Lapik, memaparkan bahwa salah satu agenda mendesak adalah pelaksanaan Program Sejuta Vaksin HPV dalam rangka HUT BBPOM ke-25. Program yang menggandeng Kementerian Kesehatan dan KORPRI ini menyasar ASN perempuan dan masyarakat umum sebagai langkah preventif melawan kanker serviks.

​"Antusiasme di Kota Kupang sangat tinggi. Hingga saat ini tercatat 321 pendaftar, melampaui kuota awal 100 dosis vaksin bersertifikat halal," ungkap Sem Lapik.

​Menanggapi hal itu, Wali Kota Christian Widodo menyatakan kesiapan penuh jajarannya. Ia menginstruksikan agar pelaksanaan vaksinasi dipusatkan di RSUD S.K. Lerik demi menjamin sterilitas dan kenyamanan fasilitas.

​"Pemerintah Kota siap mendukung penuh. Kami akan segera menerbitkan edaran resmi dan mengoptimalkan kanal informasi pemkot agar sosialisasi ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat," tegas dr. Christian. Beliau berharap ASN dapat menjadi garda terdepan dalam kesadaran deteksi dini kesehatan.

Visi Kota Aman Pangan dan Barometer Antibiotik
​Selain vaksinasi, audiensi tersebut membahas isu krusial terkait keamanan konsumsi publik. BBPOM mendorong Pemkot Kupang untuk menjadi barometer nasional dalam penggunaan antibiotik yang tepat guna mencegah resistensi obat di masyarakat.

​Lebih jauh, program Kota Aman Pangan diproyeksikan menjadi prioritas nasional sepanjang 2025–2026. BBPOM juga melaporkan bahwa akses layanan mereka kini semakin dekat dengan warga melalui perluasan gerai di Mal Pelayanan Publik Kota Kupang.

​Guna memastikan semua rencana tersebut berjalan sistematis, Wali Kota mengusulkan pembentukan satuan kerja khusus.

​"Saya mengusulkan pembentukan satuan kerja yang dikoordinasikan langsung oleh Dinas Kesehatan. Koordinasi lintas sektor adalah kunci agar pengawasan antibiotik dan target Kota Aman Pangan ini benar-benar terwujud," tambah Wali Kota.

​Pertemuan ini ditutup dengan kesepahaman bahwa sinergi antara regulator obat-makanan dan pemerintah daerah merupakan fondasi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan warga Kota Kupang secara berkelanjutan.

​Laporan: Ronald Pello
Foto: Eman Hala
Editor: Tim Pena Indonesia

Senin, 26 Januari 2026

Buka DBL East Nusa Tenggara, Serena Francis Tekankan Pentingnya Karakter 'Student Athlete'

KUPANG, Pena Indonesia – Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, secara resmi membuka Opening Party Developmental Basketball League (DBL) East Nusa Tenggara 2025–2026 di GOR Flobamora Oepoi, Senin (26/1). Ajang basket pelajar bergengsi ini kembali digelar sebagai wadah pembinaan bakat sekaligus pembentukan karakter generasi muda di NTT.
​Dalam sambutannya, Serena yang juga merupakan alumni DBL tahun 2014, mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan ajang ini yang telah memasuki tahun ke-13 di Kota Kupang sejak pertama kali hadir pada 2013. Menurutnya, DBL memiliki peran strategis dalam melahirkan SDM yang disiplin dan berdaya saing.

​"Pemerintah Kota Kupang mendukung penuh kegiatan ini karena sejalan dengan upaya membangun kualitas sumber daya manusia. DBL bukan sekadar kompetisi fisik, melainkan ruang bagi pelajar untuk belajar sportivitas, kerja sama tim, dan tanggung jawab," ujar Serena didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Alan Yoga Girsang.

Penerapan Konsep Student Athlete
​Penyelenggaraan DBL tahun ini tetap konsisten menerapkan konsep student athlete. PIC DBL East Nusa Tenggara, Marten Bana, menegaskan bahwa prestasi di lapangan harus berjalan selaras dengan prestasi akademik.
​"Setiap peserta wajib memiliki nilai akademik minimal 7. Ini adalah standar kami agar para atlet tetap fokus pada pendidikan mereka," jelas Marten.

​Kompetisi yang berlangsung hingga 31 Januari 2026 ini diikuti oleh 20 sekolah yang berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Ende, Alor, dan TTS. Terdapat tiga kategori yang diperlombakan, yakni basket 5x5, basket 3x3, dan kompetisi dance antarpelajar.

​Proyeksi ke Amerika Serikat dan Dampak Ekonomi
​Ajang ini menjadi pintu bagi atlet dan pelatih terbaik NTT untuk bersaing di tingkat nasional di Jakarta. Selanjutnya, akan dipilih 12 atlet terbaik yang berkesempatan mengikuti program pelatihan internasional ke Amerika Serikat.

​Selain dimensi olahraga, Serena Francis juga menyoroti dampak ekonomi dari penyelenggaraan turnamen ini. Kehadiran peserta dari berbagai kabupaten di NTT dinilai memberikan stimulus bagi sektor jasa dan perdagangan lokal di Kota Kupang selama sepekan ke depan.

​Turut hadir dalam pembukaan tersebut perwakilan KONI NTT Frans Sales, Direktur Timor Express Haerudin, serta perwakilan sponsor pendukung.

Editor: dwn//gpi
Source: prokopim setda Kota Kupang

Putus Kebuntuan 12 Tahun: Wali Kota Kupang Percepat Pembangunan Penahan Banjir Kali Mati

KUPANG, Pena Indonesia – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menginstruksikan percepatan pembangunan penahan banjir di bantaran Kali Mati, Kelurahan Kayu Putih, Sabtu (24/1). Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat pemerintah untuk menyelamatkan akses jalan utama penghubung Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Tuak Daun Merah yang terancam putus akibat abrasi selama belasan tahun.
Pembangunan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini berfokus pada penguatan dinding penahan sepanjang 20 meter di wilayah RT 007/RW 02, Kecamatan Oebobo. Area tersebut merupakan titik paling krusial karena pengikisan badan jalan telah menghambat manuver kendaraan besar, termasuk mobil tangki air bersih yang menjadi kebutuhan vital warga.

Respons Cepat atas Inisiatif Warga
Keputusan pembangunan ini bermula dari laporan langsung warga kepada Wali Kota pada November 2025. Sebelumnya, masyarakat setempat di bawah pimpinan Ketua RT 007, Lembertos Taneo, sempat melakukan perbaikan swadaya karena khawatir jalan akan amblas total saat puncak musim hujan.

​"Kami sangat bersyukur aspirasi kami didengar. Begitu disampaikan, Pak Wali Kota langsung mengirim tim PUPR untuk mengukur lokasi," ungkap Aloysius Tani, salah satu warga terdampak.

​Instruksi Ketuntasan dan Kolaborasi
Saat meninjau lokasi, dr. Christian Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan inisiatif swadaya masyarakat berjalan sendirian. Ia memerintahkan Dinas PUPR untuk memastikan konstruksi yang dibangun memiliki daya tahan tinggi dan melakukan pemetaan pada titik-titik rawan longsor susulan di sepanjang aliran kali tersebut.

​"Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan dasar masyarakat. Kolaborasi antara warga yang peduli dan pemerintah yang responsif adalah kunci agar pembangunan tepat sasaran," tegas dr. Christian Widodo.

Dampak bagi Masyarakat
Proyek yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat ini disambut antusias oleh warga. Selain memberikan rasa aman bagi pengguna jalan, selesainya penahan banjir ini dipastikan akan memulihkan kelancaran distribusi logistik dan aktivitas ekonomi di dua wilayah kelurahan tersebut.

Editor: dwn//gpi
Source: prokopim setda Kota Kupang

Minggu, 25 Januari 2026

​Prioritaskan Kerukunan, Yayasan Darul Amanah Pilih Patuhi Prosedur dan Hentikan Pembangunan

KUPANG, Pena Indonesia – Menyikapi dinamika sosial terkait rencana pembangunan Masjid Darul Amanah di Kelurahan Liliba, Yayasan Darul Amanah Insan Mulya Kupang akhirnya angkat bicara. Melalui siaran pers resmi pada Minggu (25/1/2026), pihak yayasan menegaskan sikap hormat mereka terhadap langkah mediasi yang diambil Pemerintah Kota Kupang demi menjaga harmoni di tengah masyarakat.


Komitmen Taat Asas

​Ketua Dewan Pembina Yayasan, Dr. Khalid Moenardi, bersama Ketua Yayasan, Drs. Anshar Usman, M.Si, menyatakan bahwa penghentian aktivitas pembangunan fisik telah dilakukan secara total. Langkah ini diambil sesaat setelah diterimanya Surat Teguran I dari Dinas PUPR Kota Kupang.

​“Kami menegaskan bahwa sejak teguran resmi dilayangkan, tidak ada lagi aktivitas konstruksi. Yang terlihat di lokasi hanyalah mobilisasi pengembalian alat dan perataan lahan, bukan kelanjutan pembangunan,” tegas pihak Yayasan.

Kronologi dan Fakta Lapangan

​Menanggapi simpang siur informasi yang beredar, Yayasan memaparkan fakta-fakta administratif yang telah ditempuh sejak tahun 2021:

  • Audiensi Intensif: Yayasan mengklaim telah melakukan sembilan kali audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat Kelurahan hingga FKUB dan Kesbangpol.
  • Proses Perizinan: Saat ini, pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sedang diproses melalui mitra teknis dan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR.
  • Klarifikasi Dukungan: Yayasan menepis isu adanya "transaksi" dalam pengumpulan dukungan warga. Pengambilan data KTP disebut murni sukarela tanpa sangkut paut dengan pembagian daging qurban seperti yang diisukan.

Meluruskan Data Spasial

​Terkait keberatan sebagian pihak mengenai jarak rumah ibadah, Yayasan meluruskan bahwa Masjid Al Mujahidin Lanud El Tari berjarak sekitar 1,3 km, sementara Masjid Al Faidah RS Oesapa berjarak lebih dari 2,5 km. Data ini menyanggah klaim sebelumnya yang menyebut adanya masjid dalam radius 500 meter.

​Selain itu, pihak Yayasan juga memaparkan data populasi Muslim di sekitar lokasi yang mencapai puluhan Kepala Keluarga (KK), termasuk sembilan KK di Kompleks PTA yang berbatasan langsung dengan lokasi lahan wakaf tersebut.

Menjaga "Rumah Bersama"

​Yayasan Darul Amanah menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan ini adalah murni untuk penyediaan fasilitas ibadah bagi warga Muslim Liliba tanpa ada niat sedikit pun untuk mengoyak toleransi yang telah terjaga di Kota Kupang.

​Saat ini, lahan tersebut hanya digunakan untuk aktivitas ibadah rutin dan pengajian santri TPQ dengan tetap mengedepankan ketenangan lingkungan. Yayasan pun mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat.

​“Kami menyerahkan sepenuhnya proses evaluasi dokumen kepada Pemerintah Kota Kupang dan berkomitmen mematuhi setiap keputusan hukum yang berlaku,” tutup pernyataan tersebut.


Editor: LL//gpi

Pastikan Atap Tak Bocor dan Toilet Layak, Wali Kota Kupang Resmikan Wajah Baru SDI Naikoten 1

KUPANG, Pena Indonesia – Pemerintah Kota Kupang resmi menyelesaikan rehabilitasi gedung UPTD SD Inpres Naikoten 1. Syukuran peresmian yang berlangsung Sabtu (24/01) di lapangan sekolah tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan yang lebih manusiawi bagi anak-anak di Kota Kupang.
​Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, hadir langsung untuk memastikan hasil pembangunan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi siswa. Oleh karena itu, kondisi bangunan yang layak adalah hal yang tidak bisa ditawar.

​“Sekolah adalah tempat di mana karakter dan masa depan anak-anak kita dibentuk. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka belajar di tempat yang layak dan nyaman. Fasilitas ini harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tegas dr. Christian.

​Prioritas Pembangunan: Harus Tepat Sasaran
​Wali Kota juga mengingatkan jajarannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar setiap kebijakan pembangunan berangkat dari kebutuhan nyata di sekolah (bottom-up). Ia tidak ingin ada ketimpangan fasilitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

​“Pembangunan harus sesuai kebutuhan. Kalau sekolah butuh toilet yang layak atau atap yang tidak bocor, itu yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Jangan sekolah butuhnya apel, tapi kita kasih jeruk,” ujarnya disambut tepuk tangan para guru dan orang tua murid.

Sinergi Pemerintah dan Legislatif
​Apresiasi juga datang dari Ketua DPRD Kota Kupang, Richard E. Odja. Ia menilai gerak cepat rehabilitasi ini merupakan hasil sinergi yang solid antara Pemerintah Kota dan DPRD. Richard berharap fokus pada perbaikan fasilitas dasar seperti sanitasi dan kondisi atap tetap menjadi prioritas utama di masa depan.

Rincian Perbaikan di SDI Naikoten 1
​Kepala Sekolah UPTD SD Inpres Naikoten 1, Maya Christine Ndoen, S.Pd., Gr., merinci bahwa proyek rehabilitasi ini menggunakan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) Tahun Anggaran 2025.

Adapun fasilitas yang kini telah diperbaharui meliputi:
1. ​6 Ruang Kelas: Kini jauh lebih nyaman untuk kegiatan belajar mengajar.
​Ruang Guru dan Kepala Sekolah: Dilakukan renovasi total.

2. ​Gedung UKS: Pembangunan baru untuk layanan kesehatan siswa.

3. ​Fasilitas Penunjang: Pembangunan sumur resapan dan penataan pelataran sekolah agar tidak becek dan lebih rapi.

​Dengan selesainya perbaikan ini, 250 siswa dan 22 tenaga pendidik di SDI Naikoten 1 kini dapat menikmati suasana sekolah yang lebih segar. Acara diakhiri dengan pemotongan pita dan peninjauan langsung ruang kelas baru oleh Wali Kota beserta rombongan.

Editor: dwn//gpi
Source: prokopim setda Kota Kupang

​Pantau Langsung Dampak Puting Beliung, Wagub NTT Serahkan Bantuan di Tengah Reruntuhan Gereja

KUPANG, Pena Indonesia – Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, bergerak cepat merespons dampak bencana angin puting beliung di Kelurahan Bello, Kota Kupang. Pada Minggu (25/1), Wagub Johni menyerahkan langsung bantuan sembako kepada warga terdampak di Gereja GMIT Yegar Sahaduta, Klasis Kota Kupang Barat.
​Kehadiran Wagub yang didampingi Staf Ahli TP PKK NTT, Ny. Vera Christina Sirait Asadoma, diawali dengan mengikuti ibadah bersama jemaat. Meski kondisi fisik gedung gereja mengalami kerusakan signifikan akibat terjangan angin, pelayanan ibadah tetap berjalan khidmat.

Pesan Penguatan dan Solidaritas
Wagub Johni dalam arahannya meminta masyarakat untuk tetap solid dan menjaga kepedulian antar-sesama di masa pemulihan. Ia mengapresiasi keteguhan jemaat yang tetap hadir beribadah meski di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.

​"Situasi ini sulit, tapi kekeluargaan harus tetap dijaga. Kehadiran bapak dan ibu di sini meski kondisi gedung rusak adalah bukti kekuatan iman. Kita harus tetap bersyukur karena dalam kondisi apapun, penyertaan Tuhan tetap ada bagi kita," ujar Wagub Johni.

Intervensi Pemerintah Provinsi
Wagub menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT hadir untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian medis dan logistik yang memadai. Penyerahan sembako ini merupakan langkah awal untuk meringankan beban ekonomi warga.

​"Pemerintah Provinsi turut prihatin. Bantuan ini adalah wujud tanggung jawab kami. Kami ingin memastikan kebutuhan dasar warga yang terdampak tidak terputus," tegasnya.

Data Kerusakan dan Korban
Berdasarkan data rilis biro Humas, total dampak puting beliung di wilayah tersebut mencakup:
1. ​35 unit rumah warga mengalami kerusakan (ringan hingga berat).
2. ​1 fasilitas ibadah (Gereja GMIT Yegar Sahaduta) rusak.
3. ​3 warga luka-luka dan saat ini sedang dalam perawatan medis di rumah sakit.

​Sehari sebelumnya, Sabtu (24/1), Wagub Johni telah meninjau langsung lokasi bencana di Bello untuk memetakan kerusakan. Peninjauan lapangan tersebut bertujuan agar respons taktis pemerintah dalam perbaikan infrastruktur dan bantuan sosial berjalan lebih efektif serta tepat sasaran.

Editor: LL//gpi
Source: biro humas prov NTT

Sabtu, 24 Januari 2026

Wali Kota Kupang Instruksikan Penanganan Cepat Bencana Angin Kencang di Belo

KUPANG, Pena Indonesia – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, meninjau langsung lokasi bencana angin kencang di Kelurahan Belo, Sabtu (24/1), kurang dari 24 jam setelah kejadian. Selain memastikan penyaluran bantuan logistik, Wali Kota menginstruksikan pendataan total rumah rusak dan penanganan medis bagi warga yang terluka.

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo meninjau korban bencana angin kencang di Belo

Bencana yang terjadi pada tengah malam sebelumnya tersebut dilaporkan merusak 45 rumah warga dan satu tempat ibadah, Gereja GMIT Yegar Sahaduta. Beberapa warga mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan.

​"Kami hadir untuk memastikan warga tidak sendirian menghadapi musibah ini. Seluruh rumah yang terdampak, baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat, akan didata untuk mendapatkan bantuan perbaikan," ujar dr. Christian saat berdialog dengan warga di RT 02 RW 08 Kelurahan Belo.

​Respon Darurat dan Jaminan Medis

​Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui BPBD dan Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan darurat berupa logistik pangan dan terpal. Bahkan, Wali Kota menawarkan Rumah Jabatan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya tidak lagi layak huni.

​Terkait korban luka, dr. Christian mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi kepesertaan BPJS bagi warga terdampak yang belum tercover. Hal ini dilakukan untuk menjamin biaya perawatan medis di rumah sakit tetap gratis.

​Perbaikan Sarana Ibadah

​Menanggapi kerusakan serius pada Gereja GMIT Yegar Sahaduta, Wali Kota menegaskan pemerintah akan masuk melalui skema penanganan bencana (force majeure).

​"Secara regulasi, bantuan sosial keagamaan biasanya ada rentang waktu dua tahun. Namun karena ini kondisi darurat di luar perkiraan, pemerintah akan segera membantu agar gereja bisa kembali digunakan untuk beribadah," jelasnya.

​Data Terkini Kerusakan

Lurah Belo, Robinson Emlimasir Lona, menjelaskan bahwa berdasarkan verifikasi lapangan terbaru, jumlah bangunan terdampak meningkat dari laporan awal 35 unit menjadi 45 unit rumah. Pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

​Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah anggota DPRD Provinsi NTT dan Kota Kupang, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.

Editor: dwn//gpi

Source: prokopim setda Kota Kupang

15 Tahun Jadi "Gelandang" di Kantor Sendiri, Lahan BNN Kupang Akhirnya Sah

​KUPANG – Selama satu setengah dekade, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kupang bernasib bak "gelandang" di rumah sendiri. Kantor mereka berdiri megah di Jalan R.A. Kartini, namun secara hukum, status tanahnya mengambang tanpa kepastian. Drama administrasi yang melelahkan ini akhirnya tamat di tangan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, pada Jumat (23/1).

​Penyerahan Sertifikat Tanah Hibah seluas 1.314 meter persegi ini menjadi titik balik penting. Bukan sekadar urusan pindah nama aset, dokumen ini adalah akhir dari penantian 15 tahun—sebuah durasi yang menggambarkan betapa "tersumbatnya" urusan birokrasi di masa lalu.

Dari Mayor ke Kombes: Catatan Kelam Birokrasi
​Kepala BNN Kota Kupang, Kombes Pol. Nelson Filipe Dias Quintas, membeberkan fakta yang cukup mencengangkan. Ia mengaku telah mengawal urusan hibah ini sejak pertama kali bertugas di Kupang pada tahun 2016.

​"Hampir 15 tahun prosesnya. Saya masuk ke Kupang saat masih berpangkat Mayor, sampai sekarang sudah pangkat Kombes Pol, baru hari ini urusannya beres. Ini kebahagiaan besar bagi kami," ungkap Nelson dengan nada lega.

​Pernyataan Nelson ini menjadi bukti nyata betapa berbelitnya proses administrasi sebelumnya. Sebuah instansi negara harus menunggu pimpinannya berganti pangkat berkali-kali hanya untuk mendapatkan selembar sertifikat tanah yang menjadi hak operasional mereka.

Instruksi Tegas: "Jangan Biarkan Berlarut-larut"
​Wali Kota Christian Widodo menyadari bahwa ketidakpastian status lahan BNN adalah "penyakit" administrasi yang harus segera disembuhkan. Ia menolak melanjutkan tradisi birokrasi yang saling lempar kewenangan antar periode kepemimpinan.

​"Kantornya sudah berdiri, tapi legalitasnya tidak tuntas. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kota Kupang bukan hanya harus tertib prestasi, tetapi juga harus tertib administrasi," tegas dr. Christian.

​Sikap pragmatis ini ia tunjukkan dengan memberikan instruksi keras kepada jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di akhir tahun 2025. Hasilnya, dalam waktu singkat, sertifikat yang tertahan belasan tahun itu berhasil diterbitkan.

Babak Baru: Sinergi Bersih Narkoba
​Dengan tuntasnya urusan "tanah tumpangan" ini, Christian Widodo langsung menagih komitmen kolaborasi yang lebih tajam. Ia tidak ingin hubungan Pemkot dan BNN hanya berhenti di urusan hibah lahan.

​Rencana besar sudah disiapkan, mulai dari tes urin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kupang hingga penguatan program pencegahan narkoba di sekolah-sekolah. Kini, BNN Kota Kupang bisa bernapas lega dan fokus sepenuhnya pada misi utama: membersihkan Kota Kasih dari jerat narkoba tanpa perlu lagi mencemaskan status kantor mereka.

​editor: dwn//gpi
Source: prokopim setda kota Kupang

Jumat, 23 Januari 2026

Fatusuba dan Rahasia Gua Jepang: Langkah Melki Laka Lena Membangun Wisata Sejarah NTT dari Jejak Poros Dunia

KUPANG, Pena Indonesia – Di balik rimbunnya vegetasi Bukit Fatusuba, Dusun Bonen, tersimpan fragmen sejarah yang nyaris membeku oleh waktu. Kamis (22/1/2026) pagi, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menapaki jalur setapak di Desa Baumata tersebut untuk meninjau Situs Gua Jepang—sebuah labirin pertahanan masa silam yang kini disiapkan menjadi magnet baru wisata sejarah NTT.
​Bagi Gubernur Melki, kunjungan ini bukan sekadar seremoni tinjauan lapangan. Ia membawa misi besar untuk meletakkan NTT kembali dalam peta strategis dunia, berkaca pada jejak sejarah Perang Dunia II yang terekam di Fatusuba.

​"Situs ini adalah bukti otentik bahwa NTT, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, memiliki posisi yang strategis dalam konstelasi global," ujar Melki di sela-sela peninjauannya.

​Didampingi Kepala BPK Wilayah XVI, Haris Budiharto, serta jajaran terkait, Melki menegaskan komitmennya untuk mengeksekusi arahan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Penataan kawasan ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari aksesibilitas hingga estetika situs, tanpa menghilangkan nilai historisnya.

Lebih dari Sekadar Lubang di Bukit
Gubernur Melki menginginkan narasi yang lebih kuat bagi generasi muda. Ia tak ingin situs ini hanya dipandang sebagai deretan gua tua, melainkan laboratorium hidup bagi para siswa.

​“Kita ingin ketika orang bertanya mau wisata ke mana saat di Kupang, salah satu jawaban utamanya adalah wisata sejarah Gua Jepang ini,” katanya optimis. Ia mendorong sekolah-sekolah menjadikan Fatusuba sebagai destinasi edukatif agar anak muda NTT paham bahwa tanah mereka pernah menjadi poros penting pertahanan dunia.

​Secara teknis, potensi situs ini memang luar biasa. Haris Budiharto menjelaskan bahwa berdasarkan kajian arkeologis, terdapat sekitar 15 gua dengan 123 titik pertahanan yang saling terhubung di wilayah Dusun Bonen. “Ini adalah sistem pertahanan kompleks masa pendudukan Jepang. Tugas kami adalah melestarikan sekaligus memanfaatkannya agar berdaya guna,” jelas Haris.

Harapan Ekonomi di Balik Cagar Budaya
Senada dengan visi gubernur, Kepala BPS NTT, Mira Kale, melihat ada peluang ekonomi yang besar di balik pelestarian ini. Baginya, infrastruktur yang mumpuni menuju situs sejarah akan menciptakan efek domino bagi ekonomi warga Desa Baumata. Wisatawan yang datang bukan hanya membawa rasa ingin tahu, tapi juga menggerakkan roda usaha lokal.

​Perjalanan Melki Laka Lena ke Bukit Fatusuba pagi itu seolah mengirim pesan kuat: NTT tidak sedang membangun masa depan dengan melupakan masa lalu. Justru dari lubang-lubang gua sejarah itulah, pondasi kebanggaan dan ekonomi baru NTT sedang digali kembali.

Editor: LL//gpi

Lahirkan Generasi Bermental Baja, Wawali Serena Sebut Korps Kadet Kemenhan Peluang Strategis Anak Muda Kupang

KUPANG, Pena Indonesia – Pertahanan negara kini tak lagi sekadar bicara soal moncong senjata, melainkan tentang seberapa kokoh karakter generasi mudanya. Di bawah sinar matahari Kota Kupang yang hangat, program Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) resmi dipaparkan sebagai "kawah candradimuka" baru bagi pelajar di Nusa Tenggara Timur untuk naik kelas menjadi pemimpin masa depan yang bermental baja.
​Kehadiran program besutan Kementerian Pertahanan RI ini disambut optimis oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis. Baginya, program ini adalah jawaban konkret atas kekhawatiran krisis karakter di tengah gempuran teknologi.

​"Kami memandang KKRI sebagai peluang strategis bagi pelajar Kupang. Ini bukan sekadar pelatihan, tapi investasi jangka panjang agar anak muda kita punya disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme yang tidak luntur oleh zaman," tegas Serena saat menghadiri pemaparan KKRI oleh Kepala Badan Cadangan Nasional Kemenhan RI, Letjen TNI Gabriel Lema, di Aula El Tari, Jumat (23/01/2026).

​Letjen TNI Gabriel Lema menjelaskan bahwa KKRI dirancang untuk menjangkau pelajar SMA/SMK sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Program yang telah berjalan sejak 2025 ini bertujuan mencetak kader bangsa yang tangguh dan berintegritas di seluruh pelosok negeri.

​Senada dengan hal itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Lakalena menekankan pentingnya sinergi antara lingkungan sekolah dan program pembinaan seperti ini. Menurut Melki, karakter adalah fondasi utama agar kemajuan teknologi informasi tidak justru membuat generasi muda kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

​Sinergi antara Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Provinsi, dan TNI ini diharapkan mampu melahirkan output nyata: lahirnya pemimpin-pemimpin baru dari Bumi Flobamora yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan mentalitas juara.

​Kegiatan ini turut dihadiri Danrem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono, serta jajaran Forkopimda NTT dan ratusan pelajar yang antusias menyimak peta jalan pengabdian baru bagi mereka.

​Editor: dwn//gpi
Penulis: Chris Dethan
Foto: Tonny Ga

Kamis, 22 Januari 2026

Menghidupkan Kembali Garuda Nitneo: dr. Chris dan Melki Laka Lena Sepakat Tuntaskan Monumen Tanpa Beban APBD

KUPANG, Pena Indonesia – Sinergi lintas pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini memfokuskan pandangan ke Desa Nitneo. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung langkah Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam menuntaskan pembangunan Monumen Flobamora Rumah Pancasila.
(Monumen Pancasila Kupang) 

​Dukungan nyata ini ditegaskan dr. Chris saat turun langsung meninjau lokasi bersama Gubernur NTT, Bupati Kupang Yosef Lede, dan Ketua DPRD Kota Kupang Richard E. Odja, Kamis (22/1). Peninjauan ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek yang sempat mandek tersebut akan segera "bernafas" kembali.

Lebih dari Sekadar Bangunan
Monumen setinggi 50 meter berbentuk burung Garuda yang gagah menghadap Laut Sawu ini memiliki ikatan emosional kuat bagi dr. Chris. Lahan berdirinya monumen tersebut merupakan hibah dari sang ayah, Bapak Theo Widodo, kepada Pemerintah Provinsi NTT.

​Bagi Wali Kota Kupang, monumen ini bukan sekadar beton dan besi, melainkan simbol nilai yang harus dijaga.

​“Monumen ini harus menjadi milik bersama. Bukan hanya destinasi wisata sejarah, tapi ruang edukasi dan penggerak ekonomi bagi warga Kota maupun Kabupaten Kupang karena letaknya yang strategis di wilayah perbatasan,” ujar dr. Chris dengan nada optimistis.

Target Tuntas Tahun Ini Tanpa Beban APBD
Senada dengan Wali Kota, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kesepahaman antara Provinsi, Kota, dan Kabupaten sudah bulat: pembangunan harus tuntas. Ia menekankan bahwa NTT memiliki peran sejarah yang sangat sentral dalam lahirnya gagasan Pancasila.

​“Monumen ini adalah kebanggaan Flobamora. Kami ingin nilai Pancasila dikumandangkan dari sini ke seluruh Nusantara,” tegas Melki Laka Lena.

​Menariknya, Gubernur mengungkapkan strategi pembiayaan yang cerdik. Mengingat pembangunan sempat terhenti, pemerintah sepakat untuk mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

​“Target kami, pembangunan selesai tahun ini. Kita cari skema pendanaan kreatif agar benar-benar menjadi kebanggaan yang lahir dari gotong royong,” tambahnya sembari mengapresiasi kerelaan keluarga Theo Widodo yang telah menghibahkan lahan tersebut.

​Ke depan, Monumen Flobamora Rumah Pancasila diproyeksikan menjadi pusat wisata ideologi dan sejarah yang dikelola secara kolaboratif. Harapannya, bangunan megah ini tidak hanya menjadi pajangan, tetapi hidup sebagai ruang manfaat bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Editor: dwn//gpi
Source: prokopim info kota
​✍🏼 : Ansel Ladjar 
📸 : Dedy Irawan

Rayakan Hari Pers, PWI NTT dan Wali Kota Kupang Komit Ketuk Pintu Kemanusiaan Lewat Darah dan Kebersihan

 ​"Wajah pers di Kota Kupang tidak hanya akan terlihat lewat barisan kata di layar atau kertas koran. Dalam waktu dekat, para kuli tinta yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT akan turun ke jalan, memegang sapu, hingga mendonorkan darah bagi kemanusiaan."


​KUPANG, Pena Indonesia – Wajah pers di Kota Kupang tidak hanya akan terlihat lewat barisan kata di layar atau kertas koran. Dalam waktu dekat, para kuli tinta yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT akan turun ke jalan, memegang sapu, hingga mendonorkan darah bagi kemanusiaan.

​Sinergi kemanusiaan ini mendapat sambutan luar biasa dari Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo. Saat menerima audiensi pengurus PWI NTT di ruang kerjanya, Rabu (21/01), dr. Christian menegaskan komitmennya bahwa pemerintah dan media harus berjalan beriringan dalam membangun kota.

​"Saya sangat apresiasi ketika teman-teman pers tidak hanya menjalankan fungsi kontrol sosial, tapi juga terlibat langsung dalam kerja nyata di tengah masyarakat," ujar sosok dokter yang kini memimpin Kota Kupang tersebut dengan antusias.

Oesapa Jadi Titik Awal

​Ketua PWI NTT, Ferry Jahang, membeberkan agenda besar menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah aksi bersih lingkungan di kawasan Oesapa pada 30 Januari mendatang. Tidak main-main, sekitar 150 personel gabungan dari TNI, Polri, hingga komunitas mama-mama pedagang akan tumpah ruah di sana.

​Tak berhenti di situ, sehari setelahnya, PWI NTT akan menggelar aksi donor darah untuk menjawab tipisnya stok darah di Kota Kasih. Sebagai puncaknya, sebuah diskusi publik bertajuk pengawalan program pemerintah dan peran perbankan bagi UMKM akan digelar pada 13 Februari di Aula Kantor Gubernur NTT.

Dukungan Totalitas Sang Dokter

​Mendengar rencana tersebut, dr. Christian Widodo langsung memberikan instruksi kepada jajaran Dinas LHK dan Dinas Kesehatan untuk memberikan dukungan penuh. Namun, dukungan sang Wali Kota bukan sekadar administratif. Secara personal, ia berkomitmen memberikan bantuan dana hingga konsumsi demi kelancaran aksi sosial ini.

​"Ini sejalan dengan komitmen kami menjaga kebersihan kota dan meningkatkan kepedulian sosial," tambah Wali Kota yang saat itu didampingi Kadis Kominfo, Ariantje Baun.

​Pertemuan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan sesi foto bersama, menandai babak baru sinergi antara 'Pemerintah' dan 'Pilar Keempat Demokrasi' demi kemajuan NTT, khususnya Kota Kupang.

Editor: LL//gpi

Rabu, 21 Januari 2026

​Kursi Panas KIB: Belum 24 Jam Odermaks Mundur, Melki Laka Lena "Ganti Gigi" Tunjuk Jhony Ataupah

KUPANG, Pena Indonesia – Kursi kepemimpinan PT Kawasan Industri Bolok (KIB) tampaknya benar-benar menjadi "kursi panas" yang menguras energi. Belum genap 24 jam setelah ditetapkan sebagai Plt Direktur Utama, Odermaks Sombu secara mengejutkan memilih mundur. Tak ingin roda transformasi Perseroda "mati mesin", Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena langsung melakukan manuver cepat dengan menunjuk Jhony Ericson Ataupah sebagai nakhoda baru.

​Drama suksesi ini memuncak dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) darurat yang digelar di Hotel Sasando, Rabu (21/1/2026) sore. Langkah "ganti gigi" ini diambil untuk memastikan agenda besar pembersihan BUMD tersebut tidak terhambat oleh kendala teknis maupun personal.

​Plot Twist di Sasando: Kesehatan Jadi Alasan

​Keputusan Odermaks Sombu untuk meletakkan jabatan sesaat setelah ditunjuk memang memicu tanya di ruang publik. Namun, Gubernur Melki segera memberikan klarifikasi tajam agar isu tidak berkembang liar. Alasan kesehatan yang membutuhkan masa pemulihan menjadi dasar utama Odermaks menarik diri dari tanggung jawab besar tersebut.

​“Kondisi kesehatan dan pertimbangan keluarga membuat beliau tidak memungkinkan melanjutkan tugas. Kita butuh gerak cepat, karena itu kekosongan ini harus segera diisi,” tegas Melki dengan nada bicara yang mengisyaratkan bahwa KIB tidak punya waktu untuk sekadar menunggu.

​Tugas Berat Jhony Ataupah: Bukan Sekadar Pengisi Kursi

​Masuknya Jhony Ericson Ataupah sebagai Plt Direktur Utama bukan tanpa beban. Gubernur Melki langsung memberikan "perintah operasi" yang jelas: bedah total aturan main perusahaan. Jhony diinstruksikan untuk segera melakukan perbaikan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT KIB.

​Targetnya ambisius dan pedas: penguatan kelembagaan dan penerapan tata kelola yang benar-benar bersih. Gubernur tidak ingin ada lagi celah bagi manajemen yang tidak tertib. Ini adalah sinyal bahwa Pemprov NTT sedang melakukan "operasi jantung" pada perusahaan yang selama ini menjadi sorotan publik tersebut.

​Komitmen Tanpa Kompromi

​Pergantian kilat ini membuktikan satu hal: di bawah kepemimpinan Melki Laka Lena, keberlanjutan operasional KIB adalah harga mati. Langkah transisi menuju pengurus definitif tetap berjalan di jalur cepat demi menggerakkan potensi ekonomi NTT yang selama ini seolah terbelenggu.

​Publik kini menanti, apakah Jhony Ataupah mampu bertahan di tengah tekanan transformasi yang begitu tinggi, ataukah Bolok masih akan menyimpan kejutan-kejutan lain dalam proses "bersih-bersih" manajemennya? Satu yang pasti, Pena Indonesia akan terus mengawal setiap jengkal perubahan di kawasan industri kebanggaan NTT ini.

penulis: Baldus Sae 

Editor: LL//gpi

​"Reset" Besar-Besaran di Bolok: Melki Laka Lena Tunjuk Odermaks Sombu Jadi Nakhoda Transisi

KUPANG, Pena Indonesia – Pemerintah Provinsi NTT resmi menekan tombol "reset" bagi masa depan PT Kawasan Industri Bolok (KIB). Lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang berlangsung di Hotel Sasando, Selasa (20/1/2026) sore, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena mengambil langkah taktis: melakukan pembenahan total demi menyelamatkan aset strategis daerah tersebut.
​Keputusan krusial yang lahir dalam rapat tersebut adalah penunjukan Odermaks Sombu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT KIB (Perseroda). Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov NTT tidak ingin lagi berkompromi dengan pola manajemen lama yang dinilai terbebani masalah masa lalu.

​Memutus Rantai Persoalan Masa Lalu
​Dalam arahannya yang tajam dan transparan, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa penunjukan manajemen baru adalah bagian dari agenda besar transformasi perusahaan. Tujuannya satu: membersihkan KIB dari berbagai "penyakit" birokrasi dan masalah manajerial yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

​"Pembenahan ini adalah upaya membersihkan PT Kawasan Industri Bolok dari persoalan masa lalu yang membebani pertumbuhan perusahaan. Kita ingin Perseroda KIB dikelola secara profesional, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kemajuan ekonomi NTT," tegas Gubernur Melki dengan nada optimistis.

​Fondasi Baru: Bukan Sekadar Ganti Nama
​Perubahan status dari PT menjadi Perseroda bukan sekadar formalitas di atas kertas. Melki menjelaskan bahwa transformasi ini berlandaskan pada dua Peraturan Daerah (Perda) baru yang telah mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri.

​Namun, modal besar dari daerah tidak akan turun begitu saja. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi oleh manajemen baru di bawah komando Odermaks Sombu:
​Audit Keuangan yang Transparan: Memastikan tidak ada celah gelap dalam laporan masa lalu dan masa kini.

​Rencana Bisnis (Business Plan) yang Segar: KIB harus memiliki peta jalan yang jelas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​"Pengurus lama dan baru akan disatukan untuk menyiapkan prasyarat ini. Kami ingin komposisi pengurus ke depan benar-benar siap bekerja ekstra untuk menggerakkan potensi ekonomi NTT yang sangat besar," tambah Melki.

​Menuju Seleksi Terbuka
​Masa kepemimpinan Odermaks Sombu akan menjadi jembatan hingga terpilihnya direksi definitif melalui mekanisme seleksi terbuka dan profesional. Gubernur juga memberikan kesempatan bagi direksi lama untuk kembali mendaftarkan diri, asalkan mampu membuktikan integritas dan visi barunya di hadapan panitia seleksi.

​Dengan posisi Komisaris yang masih dijabat oleh Yohanes Oktovianus, publik kini menanti apakah "nakhoda transisi" ini mampu mengubah wajah Bolok dari kawasan industri yang lesu menjadi motor utama penggerak ekonomi Bumi Flobamora.

​Editor: LL//gpi

Selasa, 20 Januari 2026

​Mimpi Anak NTT Jadi Nyata! Gubernur Melki Awali Pembangunan Sekolah Rakyat: Fasilitas Megah, Hapus Sekat Kemiskinan

KAB. KUPANG, Pena Indonesia – Langkah nyata menuju kesetaraan pendidikan di Nusa Tenggara Timur resmi dimulai. Selasa (20/1/2026), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melakukan Peletakan Batu Pertama (Groundbreaking) pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Oelnasi, Kabupaten Kupang. Proyek ini menjadi simbol runtuhnya tembok penghalang bagi anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkelas dunia.


Fasilitas Mewah untuk Rakyat

​Lupakan kesan sekolah rakyat yang serba terbatas. Di atas lahan ini, akan berdiri kompleks pendidikan terpadu (SD, SMP, SMA) berkapasitas 1.080 siswa dengan standar yang setara dengan sekolah internasional. Fasilitas yang akan dibangun sangat lengkap dan berkualitas:

  • Hunian Terpadu: Asrama Putra-Putri dan Rusun Guru.
  • Sarana Modern: Gedung serbaguna, guest house, kantin bersih, hingga gudang perawatan.
  • Olahraga & Rohani: Lapangan bola, lapangan basket, hingga gedung Gereja yang megah di dalam lingkungan sekolah.

Memutus Rantai Kemiskinan

​Gubernur Melki Laka Lena dalam sambutannya menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah alat untuk mengangkat martabat masyarakat.

​"Sekolah rakyat ini merupakan bagian dari spirit Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan amanat UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar dilaksanakan. Ini hadir sebagai alat mengangkat kualitas hidup masyarakat miskin dengan memberikan pengetahuan dan melatih skill agar mereka menjadi SDM cerdas dan produktif," ungkap Gubernur Melki dengan penuh rasa bangga.

​Senada dengan itu, Bupati Kupang Yosep Lede menyampaikan rasa syukur mendalam. Baginya, sekolah ini adalah anugerah yang akan menyelamatkan masa depan anak-anak di pelosok NTT yang selama ini terancam putus sekolah karena kendala biaya.

Sinergi Kilat Pemerintah

​Kehadiran sekolah ini merupakan aksi nyata hasil sinergi cepat antara Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang, dan Kementerian PUPR melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT. Gubernur Melki pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga proses pembangunan ini demi manfaat jangka panjang bagi generasi emas NTT.

​Kini, akses pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang. Di Sekolah Rakyat, setiap anak NTT punya hak yang sama untuk berdiri tegak, belajar dengan fasilitas terbaik, dan bermimpi setinggi langit.

Editor: LL//gpi

Penulis: Meldo Nailopo

Foto: Gerard

Lawan Praktik Ilegal, Pemkot Kupang Fokus Bekali Calon PMI dengan Keterampilan dan Modal Usaha

KUPANG, Pena Indonesia – Isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kupang. Meski banyak PMI yang berangkat melalui wilayahnya bukan merupakan penduduk asli kota, Wali Kota dr. Christian Widodo menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan dan pembekalan maksimal bagi para pahlawan devisa tersebut.
​Dalam Rapat Penanganan PMI bersama Menteri P2MI dan Gubernur NTT, Selasa (20/1), dr. Christian menyampaikan bahwa Pemkot Kupang memegang tanggung jawab moral untuk memastikan setiap PMI memiliki kapasitas yang mumpuni sebelum terbang ke luar negeri.

Fokus pada Skill dan Kemandirian Ekonomi
“Pemkot Kupang fokus pada pelatihan keterampilan bagi calon PMI serta pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang telah kembali (purna), agar mereka mampu hidup mandiri dan produktif,” ujar dr. Christian Widodo.

Bentuk dukungan nyata yang telah disiapkan antara lain:
​•Wadah Ekonomi Kreatif: Ruang usaha melalui Sunday Market Buat Orang Kupang (SABOAK) dan penyediaan container booth UMKM.

​•Akses Permodalan: Kerja sama dengan Bank NTT untuk fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para purna PMI yang ingin merintis usaha.

Perkuat Satgas dan Pendampingan Psikologis
Selain pemberdayaan, Wali Kota juga mendorong penguatan Satgas Penanganan PMI Ilegal lintas sektor. Ia menekankan pentingnya akses petugas ke fasilitas strategis seperti bandara dan pelabuhan guna memutus rantai mafia pengiriman tenaga kerja ilegal.

​Tak hanya itu, ia mengusulkan pembentukan komunitas purna pekerja migran. Komunitas ini diharapkan menjadi ruang bagi para purna PMI untuk mendapatkan pendampingan psikologis serta kemudahan administrasi kependudukan pasca-kepulangan.

Sinergi Mencegah Tragedi
Senada dengan Wali Kota, Gubernur NTT Melki Laka Lena mengingatkan pentingnya kerja sama semua pihak agar tidak ada lagi PMI yang pulang dalam kondisi tak bernyawa akibat berangkat tanpa prosedur resmi (ilegal).

​Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota, Provinsi, dan Pusat, Kota Kupang diharapkan menjadi simpul utama perlindungan pekerja migran yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Editor: dwn//gpi
Penulis: Ansel Ladjar
Foto: Tonny Ga

Buka Kaderisasi HMI, Wali Kota Kupang: Pemimpin Harus Berani Ambil Jalan Sunyi, AI Cuma Alat!

KUPANG, PENA INDONESIA – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menekankan bahwa esensi kepemimpinan adalah keberanian mengambil kebijakan demi kepentingan publik, meskipun tidak selalu populer. Pesan ini disampaikannya saat membuka Latihan Kader II (Intermediate Training) Nasional HMI Cabang Kupang di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (19/1).
​Dalam arahannya, dr. Christian menegaskan bahwa kaderisasi adalah proses pembentukan karakter. Ia mengingatkan bahwa jalan menuju kepemimpinan sejati sering kali terjal dan menantang integritas seorang pemimpin.
​"Pemimpin harus berani meskipun tidak populer. Dalam banyak kebijakan, keberanian itu diuji. Namun di jalan yang sunyi itulah kebenaran sering ditemukan," tegas dr. Christian.

​Ia mencontohkan kebijakan pembatasan jam musik serta kewajiban helm full face yang sempat menuai kritik, namun terbukti efektif menciptakan ketertiban di Kota Kupang. Baginya, kesuksesan bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil persiapan matang yang bertemu dengan kesempatan.

​Menanggapi tema kegiatan tentang Artificial Intelligence (AI), Wali Kota mengingatkan kader HMI agar tidak kehilangan kompas moral di era digital. Ia menegaskan bahwa teknologi secanggih apa pun tetap memerlukan kendali etika manusia.
​"AI adalah alat bantu, bukan pemimpin. Manusia harus tetap berada di depan dengan kompas moral dan etika yang kuat," ujarnya.
​Di sisi lain, dr. Christian memaparkan capaian signifikan Kota Kupang sepanjang 2025, mulai dari predikat 10 besar Kota Toleran hingga penghargaan perencanaan pembangunan dari Bappenas. Prestasi ini diperkuat dengan survei Universitas Nusa Cendana (Undana) yang mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,1%, angka tertinggi dalam sejarah pemerintahan kota.

​Menutup sambutannya, ia mengajak kader HMI untuk terus menjadi "lilin-lilin kecil" yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Kupang, Muhammad Farid Ridha, menyatakan komitmennya untuk menjadikan kaderisasi ini sebagai ruang penguatan nalar kritis dalam merespons revolusi digital.

​Editor: dwn//gpi

Gebrakan Februari! El Tari Kupang Segera Jadi Bandara Internasional, Melki Laka Lena: Gak Pakai Lama!

KUPANG, Pena Indonesia – Wajah transportasi Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal segera berubah total! Bandara El Tari Kupang tengah dipersiapkan untuk naik kelas menjadi gerbang internasional. Tak main-main, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menargetkan penerbangan internasional sudah bisa mengudara paling lambat Februari 2026.
​Dalam rapat koordinasi yang berlangsung enerjik di Bandara El Tari, Senin (19/1), Gubernur Melki menegaskan bahwa reaktivasi ini adalah agenda strategis yang harus dikerjakan secara 'keroyokan' oleh semua instansi.

​"Intinya kita harus bergerak bersama. Saya tidak mau begitu bandara resmi dibuka, ada jeda operasional yang lama. Maskapai dan operator kargo harus siap dari sekarang!" tegas Melki Laka Lena.

Target Kilat: Renovasi 3 Tahap dalam Seminggu
GM InJourney Airports, Teguh Darmawan, memaparkan strategi "gerak cepat" untuk memoles terminal internasional yang sudah lama tertidur. Rencananya, pengerjaan fisik utama ditargetkan beres hanya dalam satu minggu!

Berikut 3 tahap kilat persiapannya:
• ​Operasi Fisik: Pembongkaran total instalasi lama, perbaikan sanitasi, pipa, hingga AC.

​General Cleaning: Pembersihan menyeluruh dari sisa material agar terminal kinclong.

​Instalasi High-Tech: Pemasangan perangkat elektronik untuk imigrasi, keamanan, dan kesehatan.

Darwin, Timor Leste, hingga Malaysia dalam Bidikan
Bukan sekadar status, reaktivasi ini menyasar rute-rute strategis seperti Darwin (Australia), Timor Leste, dan Malaysia. Selain untuk mendongkrak ekonomi dan pariwisata, langkah ini menjadi angin segar bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT agar memiliki jalur resmi dan aman langsung dari Kupang.

​Pemprov NTT menargetkan seluruh administrasi dan teknis rampung akhir Januari ini. Jadi, warga NTT siap-siap ya, terbang ke luar negeri bakal makin dekat dan mudah!

Editor: LL//gpi
Penulis: Baldus Sae
Foto/Video: Enjel, Eflin, Riky Nengga, Andry

Wagub Johni Asadoma Warning UPTD Pendapatan Alor: Target Rp23,5 Miliar Baru Cair 11 Persen!

ALOR, Pena Indonesia – Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, memberikan peringatan keras kepada jajaran UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupate...