Berpacu dengan Waktu di Wae Ri’i: Mengapa Operasi Katarina Tak Bisa Menunggu Lagi?

MANGGARAI, Pena Indonesia — Sebuah kursi di salah satu ruang kelas SMKN 1 Wae Ri’i kini tak berpenghuni. Pemiliknya, Katarina Jebarung, sedang tidak dalam masa liburan. Sejak beberapa waktu lalu, siswi yang dikenal tekun ini terpaksa menanggalkan seragamnya demi menjalani perawatan intensif.

​Katarina sedang berhadapan dengan diagnosa tumor. Sebuah kondisi medis yang menuntut penanganan bedah dalam waktu dekat.

​Fakta di Balik Diagnosa

​Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kondisi fisik Katarina menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Pihak medis telah memberikan sinyal bahwa tindakan operasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

​Namun, di balik urgensi kesehatan tersebut, muncul tantangan logistik dan finansial yang nyata. Keluarga Katarina kini berada di titik persimpangan: antara kebutuhan medis yang mendesak dan keterbatasan biaya operasional yang melampaui kemampuan ekonomi harian mereka.

​Kebutuhan Medis dan Dukungan Publik

​Situasi ini bukan sekadar masalah kesehatan pribadi, melainkan sebuah realitas sosial tentang bagaimana biaya pengobatan seringkali menjadi tembok tebal bagi mereka yang ingin sembuh. Orang tua Katarina saat ini tengah berupaya mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak demi menutup selisih biaya medis yang dibutuhkan.

​Bagi publik yang ingin membantu memberikan "napas baru" bagi keberlanjutan pendidikan dan kesembuhan Katarina, dukungan dapat disalurkan melalui jalur resmi keluarga:

• ​Bank: BRI (Bank Rakyat Indonesia)
• ​Nomor Rekening: 0273-01-092120-50-2
• ​Atas Nama: Maria Yasmiani Pahus

​Layanan Informasi & Konfirmasi:

Demi transparansi, donatur dapat menghubungi pihak keluarga langsung di:

📞 WhatsApp: 0812-3621-1838

​Harapan untuk Kembali

​Targetnya jelas: membawa Katarina kembali ke meja operasi, lalu kembali ke bangku sekolah. Setiap bentuk dukungan adalah langkah konkret untuk memastikan masa depan seorang siswi tidak terhenti di ruang perawatan.

Editor: LL//Redaksi Garis Pena Indonesia

Kupang Darurat Sampah? dr. Chris Tantang Lurah se-Kota Kupang Rebutan Rp100 Juta: Ubah Mental 'Bukan Tugas Saya' Jadi Tanggung Jawab!

KUPANG, Pena Indonesia – "Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu." Kutipan ikonik itu seolah menjadi ruh dalam peluncuran Lomba Kebersihan Antar Kelurahan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Kupang bersama Komunitas Beta Bersih (KBB), Jumat (27/2).

​Bertempat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, dr. Christian Widodo resmi membuka kompetisi yang memperebutkan total hadiah fantastis senilai Rp100 juta. Namun bagi pria yang akrab disapa dr. Chris ini, angka tersebut bukanlah poin utama, melainkan sebuah simbol cinta dan dedikasi warga terhadap kotanya.

​Filosofi "Beta": Perubahan dari Diri Sendiri

​Dalam sambutannya yang penuh semangat, Wali Kota Kupang memberikan apresiasi setinggi langit kepada Komunitas Beta Bersih. Ia menilai, kehadiran komunitas ini adalah bukti nyata bahwa semangat swadaya masyarakat di Kota Kupang mulai bertumbuh subur.

​"Ini adalah bukti cinta. Mereka tidak hanya memberi gagasan, tapi juga tenaga dan materi. Angka 100 juta itu tidak kecil, dan ini murni gerakan masyarakat," tegas dr. Chris di hadapan para pejabat daerah, camat, dan lurah se-Kota Kupang.

​Ia juga mengupas tuntas filosofi di balik nama "Beta Bersih". Menurutnya, penggunaan kata "Beta" (Saya) mengandung pesan mendalam bahwa tanggung jawab kebersihan harus dimulai dari level individu.

​"Perubahan itu tidak perlu menunggu pemerintah atau orang lain. Mulai dari beta. Kita harus mengubah mentalitas dari 'itu bukan tugas saya' menjadi 'ini tanggung jawab saya'," imbuhnya.

​Bukan Sekadar Kejar Piala

​Lomba ini dirancang bukan sekadar ajang seremonial atau perburuan trofi. Wali Kota menekankan bahwa tujuan akhirnya adalah membangun budaya bersih yang berkelanjutan di setiap sudut kelurahan.

​Untuk memastikan objektivitas, tim juri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diminta bekerja secara adil dan transparan. Adapun tiga kriteria utama penilaian meliputi:

1. ​Kebersihan Fasilitas Umum: Mencakup jalan, trotoar, sungai, hingga drainase.

2. ​Manajemen Sampah: Fokus pada kebersihan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

3. ​Estetika Perkantoran: Kebersihan di lingkup kantor kelurahan.

​Lahir dari Keresahan

​Di sisi lain, Ketua Satgas Lomba KBB, Irsan Dardana, mengungkapkan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan melihat tumpukan sampah di berbagai sudut kota usai pelantikan Wali Kota pada Februari 2025 lalu.

​"Kami rindu Kupang yang bersih. Kami sadar bahwa warga yang memproduksi sampah, maka warga pula yang harus bertanggung jawab mengelolanya," ujar Irsan.

​Sebelum lomba ini diluncurkan, KBB telah menunjukkan taringnya melalui aksi "Kupang Bersinar", di mana mereka menggerakkan puluhan armada truk untuk membersihkan kota secara besar-besaran.

​Kini, melalui lomba ini, semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan menjadi mesin penggerak utama menuju Kupang yang lebih asri, sekaligus mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih sesuai arahan Presiden RI.

​Editor: dwn//gpi

Source: rilis prokopim setda kota Kupang

Gebrakan Baru NTT: Lima Tim Khusus Dibentuk untuk Pangkas Kemiskinan dan Bocoran Pajak

KUPANG, PENA INDONESIA – Gubernur NTT, Melki Laka Lena, resmi menekan pedal gas untuk mempercepat pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Tak ingin terjebak dalam birokrasi yang kaku, Gubernur membentuk lima tim kerja khusus lintas sektor yang akan bekerja berdasarkan kompetensi, bukan sekadar jabatan.

​Langkah ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Jumat (27/2/2026). Melki menegaskan bahwa tim ini dibentuk untuk memangkas jalur koordinasi yang biasanya panjang dan melelahkan. 

​Bekerja Berbasis Kapasitas, Bukan Sekadar Posisi

​Tim ini punya komposisi unik: 60% pejabat struktural dan 40% staf. Mereka dipilih karena kemampuan pribadinya, bukan hanya karena kursi yang mereka duduki. "Pengalaman saya, konsolidasi itu kunci. Jangan sampai energi kita habis karena program yang jalan sendiri-sendiri," ujar Melki tegas.

​Berikut adalah lima fokus utama yang akan digarap:

1. ​Akselerasi Program Pusat (Dasacita): Dipimpin Alfons Theodorus, tim ini memastikan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, hingga Koperasi Desa benar-benar mendarat dengan mulus di NTT.

2. ​Perang Terhadap Kemiskinan: Jonny Ericson Ataupah dipercaya memimpin validasi data kemiskinan. Targetnya ambisius: menekan angka kemiskinan dari 17,5% menjadi 11,5%.

3. ​Genjot PAD & Tutup Kebocoran: Bernhard Menoh ditugaskan mencari sumber pendapatan daerah baru sekaligus menyumbat lubang-lubang kebocoran pajak yang selama ini merugikan daerah.

4. ​Ekonomi Rakyat & Hilirisasi: Selfi Nange akan fokus menghidupkan produk lokal lewat NTT Mart dan memastikan pinjaman modal (KUR) benar-benar dipakai untuk hal produktif, bukan konsumtif.

5. ​Komunikasi Publik yang Sehat: Prisila Parera bertugas memastikan masyarakat mendapat informasi akurat dan positif setiap hari, sekaligus menangkal gosip yang sering mengganggu suasana pembangunan.

​Sentilan Keras Soal Data Kemiskinan

​Gubernur Melki memberikan peringatan keras terkait bantuan sosial (PKH/PIP). Ia tidak ingin lagi mendengar ada bantuan yang salah sasaran atau malah dipakai untuk hal negatif.

​"Kita urus orang miskin, bukan yang bermental miskin. Jangan sampai bantuan dipakai untuk judi atau miras. Kalau ada oknum yang main-main dengan data kemiskinan, kita cari pasal hukum paling berat buat mereka," tegasnya.

​Untuk menjaga integritas data ini, Pemerintah Provinsi akan menggandeng TNI, Polri, dan Kejaksaan guna mengawal distribusi bantuan hingga ke tingkat desa.

​Evaluasi Bulanan

​Meski punya tim khusus, Gubernur memastikan tugas pokok dinas (OPD) tidak akan terganggu. Tim ini bersifat operasional dan kinerjanya akan dievaluasi setiap bulan secara terukur. Targetnya jelas: setiap ASN harus punya ukuran keberhasilan yang nyata, bukan sekadar administratif.

​Dengan langkah ini, wajah pembangunan NTT diharapkan lebih segar dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok desa.

​Editor: LL//gpi

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT

Target Besar dr. Christian Widodo: Jadikan Lasiana dan Oesapa Prioritas Nasional!

KUPANG, PENA INDONESIA – Komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk menyulap kawasan pesisir menjadi motor penggerak ekonomi baru semakin nyata. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara khusus mengusulkan dua titik strategis di Kota Kupang untuk masuk dalam prioritas program nasional Kampung Nelayan Merah Putih.

​Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Kantor Gubernur NTT, Rabu (25/2). Dua lokasi yang dibidik adalah Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa.

​Kesiapan Administrasi dan Potensi Besar

​Pemilihan Lasiana dan Oesapa bukan tanpa alasan. dr. Christian menegaskan bahwa kedua wilayah tersebut sudah berstatus clean and clear secara administrasi dan telah melalui proses verifikasi tim KKP.

​"Semua persyaratan sudah siap, tinggal dukungan percepatan. Kami mohon ini bisa menjadi prioritas," ujar Wali Kota dengan nada optimis.

​Data di lapangan menunjukkan potensi yang luar biasa. Kelurahan Lasiana, misalnya, menjadi rumah bagi sekitar 900 nelayan dengan luas kawasan mencapai 9,3 hektare. Potensi produksi ikannya pun tak main-main, menyentuh angka 350 ton per tahun. Meski sempat terkendala kerusakan peralatan akibat bencana beberapa waktu lalu, optimisme kebangkitan ekonomi pesisir tetap membara.

​"Kami percaya membangun pesisir berarti membangun masa depan. Laut adalah sumber kehidupan, maka kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas utama," tegas dr. Christian.

​Sinergi Pusat dan Daerah

​Merespons usulan tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono langsung memberikan lampu hijau. Ia menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap untuk segera menindaklanjuti rencana ini, mengingat Pemerintah Kota Kupang telah berkomitmen penuh dalam penyediaan lahan.

​Menteri Trenggono menjelaskan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih adalah bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah, sesuai arahan Presiden.

​"Targetnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagaimana kawasan pesisir menjadi pusat produksi dan industri perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing," jelasnya.

​NTT Menuju Sentra Maritim Nasional

​Selain fokus pada kampung nelayan, KKP juga tengah mendorong percepatan industri garam di NTT, termasuk di Rote. Targetnya ambisius: Indonesia diharapkan berhenti mengimpor garam pada akhir 2027, dengan NTT sebagai salah satu tulang punggung produksinya.

​Apresiasi senada datang dari Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma. Ia menilai perhatian besar pemerintah pusat melalui KKP telah memberikan dampak nyata bagi penurunan angka kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja di Nusa Tenggara Timur.

​Dengan kolaborasi yang solid antara Pemkot Kupang dan Kementerian KKP, masa depan nelayan di Lasiana dan Oesapa kini menatap babak baru yang lebih sejahtera.

Editor: dan//gpi

​Source: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang

Johni Asadoma: NTT Tak Butuh Sarjana "Penonton", 7.000 Alumnus Masih Menganggur!

​KUPANG, Pena Indonesia – Gelar doktor dan IPK mentereng bukan jaminan kebal dari kerasnya realita dunia kerja. Pesan telak ini ditegaskan Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn) Dr. Johanis Asadoma, saat berdiri di podium Wisuda Universitas Nusa Cendana (Undana) Periode I Tahun 2026, di Grha Cendana, Kamis (26/2).

​Bukan sekadar memberi sambutan pejabat, Johni hadir dengan kapasitas ganda: sebagai Wakil Gubernur sekaligus lulusan terbaik program Doktor Ilmu Administrasi dengan IPK nyaris sempurna, 3,95. Namun, di depan 1.038 wisudawan, ia justru membongkar data pahit yang membayangi para lulusan baru.

​Tamparan Data: 7.000 Sarjana Menganggur

​Tanpa eufemisme, Johni mengungkapkan bahwa saat ini tercatat sekitar 7.000 lulusan perguruan tinggi (S1 hingga S3) di NTT yang masih terjebak dalam daftar tunggu kerja alias menganggur. Ia memperingatkan agar ribuan wisudawan hari ini tidak hanya berpangku tangan pada ijazah.

​"Kita tidak kekurangan orang pintar atau tumpukan teori. Yang kita butuhkan adalah generasi yang mampu mengubah pengetahuan menjadi solusi nyata. Jangan jadi penonton di tengah kemelut daerah sendiri," tegas Johni lugas.

​Mantan Kapolda NTT ini membedah "penyakit" kronis yang masih menghantui NTT:

​• Angka kemiskinan yang tetap tinggi.

• ​Rendahnya produktivitas sektor riil.

• ​Krisis akses air bersih yang belum tuntas.

• ​Ekonomi daerah yang minim nilai tambah.

​Menurutnya, potensi raksasa di sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata NTT hanya akan menjadi catatan di atas kertas jika kaum intelektualnya tidak punya nyali untuk berinovasi.

​Filosofi Catur: Keluar dari Sudut Nyaman

​Senada dengan kegelisahan Wagub, Rektor Undana Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, memberikan "tamparan" intelektual melalui orasi ilmiahnya. Menggunakan analogi bidak kuda dalam papan catur, Jefri meminta lulusan Undana tidak bergerak lurus atau linear.

​"Kuda itu unik karena bisa melompati hambatan. Dia tidak bergerak kaku. Itu simbol out of the box. Kalau Anda hanya mau main aman, Anda akan habis digilas perubahan," ujar Jefri.

​Jefri memberikan penekanan keras pada strategi penempatan diri:

1. ​Pusat Perubahan: Bidak kuda paling kuat saat berada di tengah papan karena menguasai 16 kotak. Artinya, lulusan harus berani terjun ke pusat persoalan masyarakat.

2. ​Sudut Kenyamanan: Kuda yang berdiam di pojok papan adalah bidak lemah. Alumni yang hanya mencari zona nyaman hanya akan menjadi beban dan menghambat kontribusi bagi bangsa.

​Garis Start, Bukan Finish

​Seremoni wisuda kali ini menjadi pengingat keras bagi para lulusan bahwa toga yang mereka kenakan hanyalah tiket masuk ke medan tempur yang sesungguhnya. Redaksi mencatat, tantangan transformasi ekonomi NTT membutuhkan eksekutor, bukan sekadar komentator bertitel akademik.

​"Lulusan Undana tidak dididik untuk menonton. Jadilah bagian dari jawaban, atau kalian hanya akan menambah panjang daftar pengangguran," pungkas Johni Asadoma.

Memutus Euforia, Memulai Eksekusi

​Pemberitaan ini membawa harapan besar agar lulusan Undana mampu memutus rantai euforia semu dan segera berhadapan dengan realita. Di tengah ancaman pengangguran intelektual, alumni dituntut beralih paradigma dari sekadar pencari kerja menjadi pencipta solusi atas persoalan akut di NTT. Harapannya, gelar akademik yang diraih tidak berakhir menjadi pajangan dinding, melainkan menjadi amunisi moral dan intelektual untuk membawa NTT keluar dari zona kemiskinan melalui inovasi yang nyata, jujur, dan berani keluar dari zona nyaman.

​Laporan: LL//Redaksi Pena Indonesia

Source: biro Humas prov NTT

Paradigma Baru Pengawas Sekolah: Bukan Mencari Cacat, Tapi Menjadi Sahabat Mutu

​KUPANG, 26-02-2026 – Dalam rangka peresmian Gedung baru UPTD SD Impres Naimata bersama WaliKota Kupang dr. Christian Widodo sebagai bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam pemerataan mutu dan pelayanan pendidikan. 

Dalam sebuah wawancara eksklusif, praktisi pendidikan Jhoni Rihi. S.Pd menekankan bahwa peran pengawas sekolah di era sekarang harus bergeser dari sekadar "pemeriksa dokumen" menjadi mitra strategis bagi sekolah.

​Menurut Jhoni, fungsi pengawasan tidak boleh lagi dipandang sebagai momok yang menakutkan bagi guru dan kepala sekolah. Ia membagi esensi pengawasan sekolah ke dalam tiga pilar narasi besar yang saling berkaitan.

​Pendampingan di Atas Penghakiman

​"Fungsi utama pengawas adalah supervisi akademik, namun caranya harus manusiawi," ujar Jhoni. Beliau menjelaskan bahwa saat melakukan observasi kelas, pengawas tidak boleh datang untuk mencari kesalahan pedagogis, melainkan untuk memberikan pembinaan. Baginya, pengawas adalah seorang coach yang duduk bersama guru untuk menemukan metode pembelajaran yang paling efektif bagi siswa.

​Manajerial yang Akuntabel

​Selain urusan kelas, Jhoni menyoroti pentingnya supervisi manajerial. Ia menegaskan bahwa pengawas memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tata kelola sekolah—mulai dari anggaran hingga sarana prasarana—berjalan transparan. "Sekolah yang sehat secara manajerial akan melahirkan iklim belajar yang sehat pula bagi murid," tambahnya.

​Pemantauan Standar secara Berkelanjutan

​Dalam wawancara tersebut, Jhoni juga mengingatkan bahwa pengawas adalah mata dan telinga Dinas Pendidikan di lapangan. Melalui fungsi monitoring, pengawas memastikan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) bukan hanya sekadar tumpukan kertas laporan, melainkan napas dalam kegiatan sehari-hari di sekolah.

​Harapan Kedepan

​Menutup perbincangan, Jhoni berharap agar para pengawas terus meningkatkan kompetensi digital dan sosial mereka. Di matanya, keberhasilan seorang pengawas tidak diukur dari berapa banyak sekolah yang diberi teguran, tetapi dari berapa banyak sekolah yang berhasil naik level kualitasnya karena pendampingan yang diberikan.

​"Pengawas adalah penjaga gawang mutu pendidikan. Jika penjaganya kuat dan suportif, maka tujuan pendidikan nasional akan lebih mudah kita gol-kan bersama," pungkasnya dengan optimis.

Wujudkan Pemerataan Pendidikan, Wali Kota Kupang Resmikan Gedung Baru SD Inpres Naimata Senilai Rp3,9 Miliar

​KUPANG – Pemerintah Kota Kupang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan. Terbaru, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, meresmikan gedung baru UPTD SD Inpres Naimata pada Kamis (26/2). Proyek ini merupakan bagian dari program strategis revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025.

​Acara peresmian ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya Ketua DPRD Kota Kupang Richard E. Odja, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si., serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest S. Ludji, S.STP., M.Si. Hadir pula tokoh agama, pengawas sekolah Jhony Rihi, S.Pd , serta kepala sekolah dan dewan guru.

​Sekolah Sebagai Ruang Karakter

​Dalam sambutannya, dr. Christian Widodo menekankan bahwa esensi sekolah jauh melampaui bangunan fisik. Ia menegaskan bahwa sekolah adalah fondasi pembentukan karakter generasi bangsa.

​"Sekolah bukan hanya tentang atap dan tembok. Sekolah adalah tempat menanamkan nilai, membangun karakter, serta menyemaikan tanggung jawab, integritas, dan dedikasi," tegas Wali Kota.

​Beliau juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara aspek intelektual dan spiritual. "Ilmu, iman, dan karakter harus berjalan bersama. Ilmu tanpa iman dan karakter dapat melahirkan kesombongan, sementara iman tanpa ilmu dapat kehilangan arah," tambahnya.

​Investasi dan Fasilitas Modern

​Gedung baru ini menelan total anggaran sebesar Rp3,9 miliar, yang bersumber dari kolaborasi APBN (Rp3,1 miliar) dan APBD Kota Kupang (Rp875 juta). Berdasarkan laporan Ketua Pembangunan Satuan Pendidikan, Siprianus Damas Nar, SD Inpres Naimata merupakan satu dari 16.000 sekolah di Indonesia yang masuk dalam program revitalisasi nasional.

​Pembangunan yang dilakukan secara swakelola selama 150 hari ini mencakup fasilitas komprehensif:

• ​12 ruang kelas baru dan 1 gedung administrasi.
• ​3 unit toilet (total 15 kamar).
• ​Sarana penunjang: Meja belajar, lemari, papan tulis, dan jendela bertralis.
• ​Infrastruktur lingkungan: Sumur resapan dan pemasangan paving block seluas 540 meter persegi.
• ​Akses Inklusif: Tersedianya ramp dan fasilitas ramah disabilitas untuk memastikan keamanan seluruh siswa.

​Pesan Lingkungan dan Ketahanan Pangan

​Selain meresmikan gedung, Wali Kota mengajak warga sekolah untuk menjaga fasilitas dengan membudayakan pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3. Beliau juga mendorong pemanfaatan lahan sekolah untuk mendukung program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

​"Saya mengusulkan agar setiap siswa merawat satu tanaman. Ini adalah bagian dari pembelajaran karakter dan kepedulian terhadap lingkungan kita," tutupnya.

​Dengan fasilitas yang kini lebih representatif, UPTD SD Inpres Naimata diharapkan mampu menjadi kawah candradimuka bagi siswa-siswi di Kupang untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas, beriman, dan berintegritas tinggi.

Bukan Sekadar Menara Gading: Christian Widodo Tantang UPG 1945 NTT 'Turun Gunung' Benahi Kupang

KUPANG, PENA INDONESIA – Pintu ruang kerja Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, pada Senin (23/2) bukan sekadar menjadi saksi bisu pertemuan formalitas protokoler. Di balik meja kerja nomor satu di ibu kota provinsi ini, sebuah narasi besar tentang masa depan pembangunan berbasis data dan riset sedang ditenun.

​Menerima audiensi jajaran pimpinan Universitas Persatuan Guru 1945 NTT (UPG 1945 NTT) yang dipimpin langsung oleh Rektor Uly Jonathan Riwu Kaho, Wali Kota Christian mengirimkan pesan yang lugas dan tajam: Pemerintah Kota tidak boleh berjalan sendirian.

​Bukan Sekadar MoU di Atas Kertas

​Dalam dialog yang berlangsung konstruktif tersebut, Christian Widodo dengan gaya bicaranya yang egaliter namun berisi, menegaskan bahwa Pemkot Kupang butuh "suntikan" gagasan segar dari kaum akademisi. Ia secara terbuka menantang perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi menara gading yang jauh dari realitas sosial, melainkan mitra strategis dalam merumuskan kebijakan publik.

​"Kami siap mendengar ide, gagasan, maupun masukan yang dapat dikolaborasikan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kita butuh riset dan kajian akademis agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat," tegas Christian.

​Apresiasi ini bukan tanpa alasan. Christian menyadari bahwa dinamika kota modern memerlukan pendekatan ilmiah. Kehadiran delegasi UPG 1945 NTT yang memboyong jajaran inti—mulai dari bidang akademik, perencanaan, hingga lembaga penelitian—menunjukkan keseriusan institusi ini untuk terlibat dalam "pertempuran" membangun daerah.

​Dari Masalah Stunting Hingga Modernisasi ASN

​Rektor UPG 1945 NTT, Uly Jonathan Riwu Kaho, menjawab tantangan tersebut dengan memaparkan peta jalan pengabdian yang konkret. Setelah hampir dua dekade berdiri di tanah Kupang, UPG 1945 NTT ingin "pecah telur" dengan program-program yang lebih membumi.

​Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut meliputi:

• ​Intervensi Isu Strategis: Penanganan stunting dan pengelolaan sampah yang akan diintegrasikan melalui program KKN dan pengabdian masyarakat.

• ​Akselerasi Kompetensi ASN: Penawaran program pembelajaran hybrid dan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi pegawai Pemkot yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikan tanpa harus meninggalkan tugas pelayanan.

• ​Sinergi Riset: Pelibatan akademisi dalam tim penilai kebersihan kota hingga menjadi mitra riset pendukung kebijakan strategis Wali Kota.

​Komitmen Anggaran di Tengah Efisiensi

​Menariknya, meskipun Pemerintah Kota Kupang sedang berada dalam fase efisiensi anggaran di tahun 2026, Christian Widodo tetap menunjukkan keberpihakannya pada sektor pendidikan. Ia memastikan bahwa dukungan beasiswa tidak akan dihapus total.

​Bahkan, ada angin segar bagi mahasiswa yang terhimpit masalah ekonomi di garis finish perkuliahan. Wali Kota memberi sinyal akan mempertimbangkan bantuan khusus bagi mahasiswa yang terkendala biaya tugas akhir—sebuah langkah humanis di tengah ketatnya ikat pinggang anggaran daerah.

​Pertemuan ini tidak boleh berhenti hanya pada sesi foto bersama atau seremoni tanda tangan Nota Kesepahaman (MoU). Publik Kota Kupang menunggu bukti nyata dari kolaborasi ini. Harapannya, sinergi antara dr. Christian Widodo dan UPG 1945 NTT mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya "cantik" di atas kertas, tapi juga "ampuh" dalam menyelesaikan masalah klasik seperti kemiskinan, lingkungan, dan kualitas sumber daya manusia.

​Sudah saatnya riset-riset kampus tidak hanya berakhir di rak perpustakaan, tetapi menjelma menjadi solusi nyata bagi setiap jengkal tanah di Kota Kupang.

Editor: dan//gpi

Source: Prokopim Setda Kota Kupang

Nyepi 2026: Wali Kota Kupang Buka Pintu Rujab dan Dukung Penuh Toleransi Nyata

KUPANG, PENA INDONESIA – Spirit toleransi di Kota Kupang bukan sekadar jargon. Menyongsong Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan dukungan total pemerintah untuk memastikan seluruh rangkaian hari suci umat Hindu tersebut berjalan semarak dan bermakna.

​Dukungan ini ditegaskan dr. Christian saat menerima audiensi Ketua PHDI Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana, bersama panitia pelaksana di ruang kerjanya, Selasa (24/2). Bagi dr. Christian, perayaan keagamaan adalah wajah asli kerukunan warga Kota Kupang.

​Dari Donor Darah Hingga Berbagi Takjil

​Ketua PHDI Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana, membeberkan agenda besar yang akan dimulai pada 1 Maret mendatang. Menariknya, Nyepi kali ini beririsan dengan momen bulan Ramadan. Umat Hindu akan menggelar Saka Bhoga Sevanam, sebuah aksi sosial di mana umat Hindu membagikan takjil berbuka puasa kepada saudara-saudara Muslim di Masjid Al Fitrah Oesapa.

​"Kami ingin memperkuat kebersamaan. Teman-teman Hindu yang siapkan (takjil), kami dukung dananya. Ini adalah bentuk toleransi yang nyata di lapangan," timpal Ketua Panitia, I Wayan Gede Astawa.

​Pawai Ogoh-Ogoh: El Tari atau Taman Nostalgia?

​Puncak kemeriahan publik diprediksi akan pecah pada 18 Maret melalui Pawai Ogoh-Ogoh dan Taur Kesanga. Panitia menyodorkan dua opsi lokasi: rute klasik di kawasan El Tari atau menjajal ikon kota, Taman Nostalgia (Tamnos).

​Merespons hal ini, Wali Kota memberikan lampu hijau namun dengan catatan teknis yang matang. Ia lebih condong jika kawasan Tamnos dioptimalkan.

​"Pada prinsipnya saya setuju. Kalau di depan Taman Nostalgia memadai, silakan. Justru bagus karena bisa menghidupkan UMKM di sana. Tamnos itu ikon kota kita," ujar dr. Christian. Ia menekankan agar aspek keamanan dan kenyamanan peserta tetap menjadi prioritas utama.

​Fasilitas Gratis di Rumah Jabatan

​Tak hanya soal izin dan keamanan, dr. Christian juga menunjukkan komitmennya dengan "membuka pintu" rumah jabatan. Ia menawarkan Aula Rumah Jabatan Wali Kota sebagai lokasi pelaksanaan Dharmasanti Nyepi 2026 secara cuma-cuma.

​"Silakan gunakan Aula Rumah Jabatan. Tidak perlu sewa tempat. Pemerintah siap mendukung agar perayaan ini penuh makna dan membawa sukacita," tegasnya. Selain fasilitas, dukungan anggaran melalui Bagian Kesra juga dipastikan tetap mengalir seperti tahun-tahun sebelumnya.

Melalui pemberitaan ini, diharapkan masyarakat luas dapat melihat bahwa Kota Kupang tetap menjadi barometer toleransi di Indonesia. Semoga kolaborasi antara pemerintah dan lintas agama ini tidak hanya menyukseskan ritual keagamaan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal (UMKM) serta mempererat simpul persaudaraan antarumat beragama di tengah keberagaman.

EDITOR: dan//gpi

Source: prokopim setda kota Kupang

Kupang Dobrak Tradisi Musrenbang 'PHP': Tiap Kelurahan Dijamin Rp500 Juta, Rakyat Kini yang Pegang Kendali Program

​KUPANG, PENA INDONESIA – Selama ini, Musrenbang sering dianggap sekadar seremoni yang usulannya menguap begitu saja. Namun, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, tampaknya ingin memutus tradisi "PHP" (Pemberi Harapan Palsu) tersebut. 

 Dalam Musrenbang Kecamatan Kota Raja, Selasa (24/2), ia menegaskan arah baru pembangunan: Bottom-Up dan Berbasis Angka Pasti.

​"Jangan Kasih Jeruk Kalau Warga Butuh Apel"

​Pernyataan menohok keluar dari mulut Wali Kota saat menekankan bahwa kebijakan tidak boleh lagi lahir dari meja birokrat di atas (top-down). Baginya, kebutuhan warga adalah harga mati yang harus dijawab dengan program nyata, bukan asumsi pejabat.

​“Kalau masyarakat butuh apel, jangan kasih jeruk. Kebijakan harus lahir dari bawah. Apa yang warga butuhkan, itu yang kita eksekusi,” tegas dr. Christian.

​Terobosan Pagu Rp500 Juta: Kelurahan Punya Kuasa

​Poin utama yang menjadi "game changer" dalam perencanaan anggaran 2027 adalah alokasi Pagu Indikatif Rp500 Juta per kelurahan. Berikut poin-poin penting skema barunya:

• ​Hak Kelurahan: Setiap kelurahan berhak menentukan sendiri prioritas program senilai total Rp500 juta.
• ​Bukan Dana Tunai: Anggaran tetap melekat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun kelurahan yang "pegang kendali" atas usulannya.
• ​OPD Dilarang Geser: Begitu usulan disetujui dalam pagu tersebut, dinas terkait wajib mengeksekusinya di lokasi tersebut. Tidak ada lagi cerita program "pindah alamat" secara sepihak.

​Fokus Infrastruktur & Alarm Stunting

​Pemerintah Kota Kupang juga mulai menyisipkan disiplin anggaran. Dari pagu setengah miliar tersebut, pembagiannya dipatok secara proporsional:

1. ​80% untuk Infrastruktur (Jalan, Drainase, dll).
2. ​10% untuk Sosial Budaya.
3. ​10% untuk Ekonomi.

​Menariknya, Musrenbang kali ini juga menjadi Pra Musrenbang Tematik Stunting pertama di NTT. Sebagai komitmen nyata, setiap kelurahan wajib menyisihkan minimal Rp10 juta khusus untuk ketahanan pangan guna menekan angka stunting.

​Adil dan Efisien

​Terobosan ini diklaim tidak akan membengkakkan APBD. Ini hanyalah masalah pergeseran pola pikir (mindset) dan pola kerja. Dengan jatah yang sama rata di setiap kelurahan, dr. Christian ingin memastikan pembangunan di Kota Kupang tidak lagi timpang atau hanya menyasar wilayah-wilayah tertentu yang punya "orang dalam".

​Kini, bola panas ada di tangan warga dan perangkat kelurahan untuk berdiskusi matang: usulan mana yang paling mendesak untuk dieksekusi dengan modal Rp500 juta tersebut?

Editor: dwn//gpi

Source: prokopim setda kota Kupang

Christian Widodo Apresiasi Aksi "Berbagi Kasih" BKMT NTT

KUPANG, PENA INDONESIA – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menghadiri kegiatan "Berbagi Kasih Ramadhan Berkah 2026" yang digelar Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) NTT, Minggu (22/2). Acara yang berlangsung di Sekretariat BKMT NTT ini dirangkai dengan kunjungan silaturahmi ke kediaman Ketua MUI NTT.

​Dalam kunjungannya, Christian menegaskan bahwa aksi sosial seperti ini merupakan instrumen penting dalam memperkuat solidaritas warga. Menurutnya, inisiatif BKMT selaras dengan semangat gotong royong yang dibutuhkan untuk membangun kohesi sosial di Kota Kupang.

​"Semangat kepedulian ini harus ditingkatkan oleh semua pihak. Ini bukan sekadar bantuan, tapi simbol harmoni antar-umat beragama yang menjadi fondasi kesejahteraan bersama," ujar Christian.

​Fokus pada Bantuan Riil

​Ketua Umum BKMT NTT, Hj. Rosmini S. Wongso, menjelaskan bahwa penyaluran paket sembako ini merupakan agenda rutin tahunan. Sasarannya jelas: warga yang membutuhkan dan penguatan tali persaudaraan lintas lapisan masyarakat.

​Senada dengan hal tersebut, Ketua MUI NTT, H. Muhammad S. Wongso, menekankan bahwa kegiatan ini adalah pesan moral tentang toleransi yang dimulai dari aksi nyata, bukan sekadar wacana.

EDITOR: dwn//gpi

SOURCE: Prokopim Setda Kota Kupang

Pastikan Takjil Bebas Zat Berbahaya, Gubernur Melki dan BPOM Sidak Pasar Kuliner Kupang

KUPANG, Pena Indonesia – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pasar kuliner takjil di Jln. Ir. Soekarno, Fontein, Kecamatan Kota Raja, Sabtu (21/2/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh produk pangan yang dikonsumsi masyarakat selama masa Ramadhan memenuhi standar kesehatan dan bebas dari zat berbahaya.

​Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang, Sem Lapik, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joaz Oemboe Wanda.

​Pengawasan Intensif dan Pengujian Lapangan

​Gubernur Melki menegaskan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor pangan selama Ramadhan menuntut pengawasan yang lebih cepat dan menjangkau langsung ke titik penjualan. Berdasarkan hasil dialog dengan pedagang dan laporan teknis dari BPOM, mayoritas bahan baku yang digunakan di lokasi tersebut terpantau sudah sesuai standar keamanan pangan.

​"BPOM akan terus melakukan pengecekan, pengujian, dan pemeriksaan secara rutin di setiap titik penjualan takjil. Tujuannya jelas, untuk menjamin keamanan produk yang dijual kepada masyarakat," ujar Melki di sela-sela kegiatannya memantau lapak pedagang.

​Gubernur juga menggarisbawahi bahwa pendekatan pemerintah tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga edukatif. Para pedagang perlu terus dibina mengenai praktik produksi pangan yang baik agar kesadaran akan kesehatan publik muncul dari sisi pelaku usaha, bukan sekadar karena takut pada sanksi.

​Larangan Penggunaan Zat Kimia Berbahaya

​Pemerintah Provinsi NTT memberikan peringatan tegas kepada seluruh pedagang takjil di wilayah NTT agar tidak menggunakan zat kimia berbahaya yang dilarang oleh BPOM. Penggunaan bahan baku yang aman dan layak konsumsi adalah kewajiban mutlak bagi produsen untuk melindungi konsumen.

​"Saya melihat sudah ada kesadaran dari para penjual untuk menyajikan makanan yang sehat. Catatan pentingnya adalah jangan pernah menggunakan zat kimia berbahaya. Gunakan bahan baku yang layak agar masyarakat kita tetap sehat," tambahnya.

​Pesan Toleransi dan Kepedulian Sosial

​Momentum peninjauan ini juga dimanfaatkan Gubernur Melki untuk menyampaikan pesan terkait keberagaman di NTT. Mengingat saat ini terdapat tiga momen besar yang berjalan bersamaan—Ramadhan bagi umat Muslim, masa Prapaskah bagi umat Kristiani, dan perayaan Imlek—Melki meminta masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan ketertiban.

​Selain aspek keamanan pangan, Gubernur menekankan pentingnya empati sosial di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

​"Jangan bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar. Selalu perhatikan kanan dan kiri kita. Jika ada tetangga atau saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, segera bantu. Saling peduli adalah cara kita menjaga keamanan dan menghindari hal-hal buruk terjadi di lingkungan kita," tegas Melki.

​Peninjauan ini diakhiri dengan harapan agar dinamika ekonomi selama bulan suci ini tetap berjalan lancar tanpa mengabaikan faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat.

​editor: LL//gpi

Source: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTT

Hentikan Kebijakan Tebak-Tebakan! Sinergi Rp1 Miliar Pemkot Kupang & Undana: Pastikan Nasib Rakyat Dibela Pakai Data

KUPANG, PENA INDONESIA – Kabar gembira bagi warga Kota Kupang. Ke depan, setiap bantuan atau program yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang tidak akan lagi berdasarkan "kira-kira", melainkan lewat penelitian yang matang.

​Hal ini dipastikan setelah Pemkot Kupang menerima bantuan hibah riset senilai Rp1 miliar dari Universitas Nusa Cendana (Undana). Dana besar ini akan dipakai untuk meneliti apa saja yang paling dibutuhkan warga di tahun 2026 nanti.

​Penyerahan bantuan ini dilakukan langsung oleh Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, kepada Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dalam acara rapat di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2).

​Wali Kota: "Kalau Butuh Apel, Jangan Kasih Jeruk"

​Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menekankan bahwa pemerintah ingin bekerja dengan cara yang benar. Beliau tidak ingin kebijakan dibuat hanya dari balik meja tanpa tahu kondisi asli di lapangan.

​"Kita bikin aturan itu harus ada dasarnya, harus ada kajiannya. Jangan sampai rakyat butuhnya apel, tapi kita malah kasih jeruk. Itu namanya tidak nyambung. Makanya, kita sangat butuh bantuan penelitian dari kampus supaya bantuan pemerintah nanti benar-benar tepat sasaran," kata dr. Christian dengan santai namun tegas.

​Beliau juga menitipkan harapan besar agar hasil penelitian ini tidak cuma jadi tumpukan kertas di lemari atau rak perpustakaan.

​"Harapannya, hasil riset ini jadi nyata. Bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Kupang dalam bentuk kebijakan yang menolong rakyat," tambahnya.

​Fokus Urus Sampah dan Ekonomi Warga

​Rektor Undana, Prof. Jefri Bale, menjelaskan bahwa uang Rp1 miliar ini akan difokuskan untuk mencari solusi masalah-masalah yang sering dikeluhkan warga, seperti:

• ​Masalah Sampah: Biar kota kita makin bersih dan tertata.

​•• Ekonomi Rakyat: Bagaimana caranya supaya jualan atau usaha warga makin laris dan maju.

••• ​Urusan Birokrasi: Supaya urusan di kantor pemerintah makin cepat dan tidak berbelit-belit.

​"Kami dari kampus ingin benar-benar berdampak untuk masyarakat. Jadi, kami akan terus mengobrol dengan Pemkot Kupang untuk menentukan mana yang paling penting untuk dikerjakan duluan tahun ini," jelas Pak Rektor.

​Bantu Daerah Lain Juga

​Bukan cuma Kota Kupang, Undana ternyata juga memberikan bantuan riset serupa untuk Pemerintah Provinsi NTT dan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Kupang, TTS, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, hingga Ngada.

​Selain itu, Undana juga merangkul pihak lain seperti BRI, KPU NTT, hingga kampus dari negara tetangga Timor Leste untuk bekerja sama membangun daerah.

​Dengan adanya kerja sama ini, warga Kota Kupang bisa berharap banyak bahwa program-program pemerintah di masa depan akan lebih cerdas, lebih tepat, dan benar-benar menjawab apa yang selama ini menjadi kebutuhan nyata di tengah masyarakat.

Editor: dwn//gpi

Sumber: Prokopim Setda Kota Kupang

Tamparan Indah dari Timur: Rahasia Kupang Tembus 10 Besar Kota Paling Toleran se-Indonesia

KUPANG, Pena Indonesia – Kota Kupang kembali membuktikan diri bukan sekadar "Kota Karang", melainkan kota dengan hati yang subur akan toleransi. Sebuah pemandangan menyejukkan terekam saat Penjabat Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menjamu kunjungan kerja Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Prof. Dr. Akmal Malik, pada Senin (23/2).

​Kunjungan ini jauh dari kesan seremonial kaku di balik meja kerja. Sebaliknya, aroma takjil dan tanah basah menjadi saksi kolaborasi pusat dan daerah.

​Simfoni Toleransi di Halaman Katedral

​Langkah kaki rombongan bermula di depan Gereja Katedral Kristus Raja. Di sana, UMKM Takjil Ramadhan berjejer rapi. Sebuah anomali yang indah: umat Muslim menjajakan hidangan berbuka tepat di depan rumah ibadah umat Katolik.

​Prof. Akmal Malik tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Baginya, ini adalah potret asli Indonesia yang mulai langka. "Ini bukan sekadar slogan, ini budaya sosial yang sudah mendarah daging di Kupang," puji sang Dirjen.

​Rumah Ibadah: Dari Tempat Sujud ke Pusat Ketahanan Pangan

​Titik krusial kunjungan ini berlanjut ke Masjid Al-Ikhlas Bonipoi dan halaman GMIT Horeb Perumnas. Di sini, narasi ketahanan pangan tidak lagi dibahas di ruang seminar, melainkan diwujudkan lewat penanaman anakan pohon produktif.

​Wali Kota Christian Widodo menegaskan visi barunya: menjadikan rumah ibadah sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial.

​"Rumah ibadah bukan hanya tempat untuk bersujud dan berdoa, tapi harus menjadi pusat pemberdayaan umat. Kita menanam pohon di masjid dan gereja sebagai simbol bahwa persaudaraan itu tumbuh lewat kerja nyata, bukan sekadar kata-kata," tegas dr. Christian.

​Pernyataan ini sejalan dengan prestasi mentereng Kota Kupang yang berhasil menembus 10 Besar Indeks Kota Toleran Nasional. Bagi Christian, kerukunan adalah "bahan bakar" untuk membangun kemandirian pangan di tengah keterbatasan anggaran.

​Ikhtiar adalah Doa yang Nyata

​Senada dengan Wali Kota, Prof. Akmal Malik mendorong agar model ketahanan pangan berbasis rumah ibadah diperkuat dengan sentuhan teknologi, seperti pembangunan greenhouse percontohan.

​"Doa terbaik adalah ikhtiar yang diwujudkan dengan langkah konkret. Menanam, beternak, dan memanfaatkan lahan tidur di sekitar rumah ibadah adalah bentuk ibadah sosial yang nyata," ujar Akmal Malik sebelum menutup hari dengan berbuka puasa bersama di Masjid Al-Ikhlas.

​Kunjungan ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri: di Kupang, perbedaan agama tidak pernah menjadi penghalang untuk bersama-sama mencangkul tanah demi masa depan perut rakyat yang lebih baik.

​editor: dwn//gpi

Source: Prokopim Setda Kota Kupang

Kupang Jadi Cermin Toleransi: Walikota dan Dirjen Polpum Kemendagri Berbaur di Depan Katedral

​KUPANG – Suasana di depan Gereja Katedral Kristus Raja, Kota Kupang, tampak berbeda pada Senin sore. Di tengah hilir mudik warga dan jemaat, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, bersama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Akmal Malik, tampak turun langsung berjalan kaki dan berbaur dengan masyarakat.

​Kehadiran kedua tokoh ini bukan sekadar kunjungan formal kepemerintahan, melainkan sebuah aksi nyata untuk melihat langsung denyut toleransi dan keakraban antarumat beragama yang menjadi identitas kuat ibu kota Provinsi NTT ini.

​Melihat Harmoni dari Dekat

​Sambil menikmati suasana sore di kawasan ikonik yang baru diresmikan beberapa waktu lalu tersebut, dr. Christian Widodo dan Akmal Malik terlihat santai berbincang dengan warga yang sedang melintas, termasuk para pemuda lintas agama yang sering berkumpul di sekitar area tersebut.

​"Kota Kupang bukan hanya sekadar kota dengan label toleran di atas kertas. Kita bisa melihat sendiri bagaimana masyarakat di sini saling menjaga, saling menyapa tanpa sekat perbedaan. Di depan Katedral ini, kita melihat wajah Indonesia yang sebenarnya," ujar dr. Christian Widodo di sela-sela perbincangan.

​Apresiasi dari Pusat

​Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal Malik, memberikan apresiasi tinggi terhadap pola interaksi sosial di Kota Kupang. Menurutnya, kerukunan yang terjaga di Kupang merupakan modal sosial yang sangat besar bagi stabilitas politik dan keamanan nasional.

​"Kami dari Kemendagri sangat mengapresiasi cara Pemerintah Kota Kupang dalam merawat kebhinekaan. Turun ke lapangan seperti ini membuat kami merasakan langsung energi positif dari masyarakat. Keakraban di depan rumah ibadah ini adalah bukti bahwa dialog lintas iman sudah menjadi gaya hidup, bukan lagi sekadar slogan," tegas Akmal.

​Simbol Persatuan

​Kawasan Gereja Katedral Kupang kini memang menjadi salah satu titik temu warga. Kehadiran pejabat negara yang mau "berkeringat" dan duduk bersama warga di ruang publik ini mendapat respons positif dari masyarakat setempat.

​Momen ini diharapkan dapat terus memperkuat komitmen seluruh elemen warga untuk menjaga predikat Kota Kupang sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia, terutama di tengah dinamika pembangunan dan sosial yang terus berkembang.

Bawa Aspirasi Rakyat ke Senayan: Sekda Kupang Titipkan Nasib Nelayan dan Masa Depan Sekolah Rakyat ke DPD RI

KUPANG, PENA INDONESIA – Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H., menerima kunjungan kerja Anggota Komite I DPD RI asal NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto, di Ruang Garuda, Kantor Wali Kota Kupang, Jumat (20/2). Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk menyodorkan sejumlah hambatan regulasi yang menghambat akselerasi pembangunan di daerah.

​Kunjungan yang turut didampingi Staf Ahli DPD RI, Ir. Blasius Lema ini, difokuskan pada fungsi pengawasan Komite I terhadap implementasi UU di daerah serta penyerapan aspirasi strategis yang selama ini menjadi ganjalan birokrasi.

​Soroti Kendala UU ASN dan Birokrasi

​Dalam poin pembahasannya, Sekda Jeffry Pelt membedah tantangan implementasi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia menekankan bahwa kewajiban uji kompetensi oleh kementerian pembina dalam pengisian jabatan fungsional memerlukan simplifikasi dan penyesuaian teknis. Pemkot Kupang mendesak adanya kebijakan yang lebih adaptif agar penataan birokrasi di daerah tidak tersandera oleh prosedur pusat yang kaku.

​Kebuntuan Regulasi Tata Ruang

​Isu krusial lainnya yang diangkat adalah belum tuntasnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang. Hingga saat ini, Pemkot Kupang masih menunggu persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

​Tanpa kepastian regulasi tata ruang, Pemkot Kupang praktis kehilangan pijakan hukum kuat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Kondisi ini dinilai bakal berdampak langsung pada terhambatnya iklim investasi di ibu kota provinsi NTT tersebut.

​Isu Sosial dan Infrastruktur Strategis

​Selain masalah administratif, pertemuan ini juga membedah isu-isu lapangan, di antaranya:

• ​Pendidikan: Penguatan konsep Sekolah Rakyat untuk peningkatan mutu.

• ​Kesehatan ASN: Mitigasi penyalahgunaan narkoba dan deteksi dini HIV/AIDS di lingkungan aparatur.

​• Infrastruktur: Dukungan penyelesaian program Koperasi Merah Putih serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.

​Respon DPD RI

​Menanggapi poin-poin tersebut, Abraham Paul Liyanto menegaskan akan membawa seluruh catatan kritis Pemkot Kupang ke tingkat nasional. Ia menjamin aspirasi terkait kendala regulatif ini akan menjadi bahan pengawasan Komite I DPD RI untuk mendorong perubahan kebijakan di pusat agar lebih berpihak pada kebutuhan riil di daerah.

​Hadir mendampingi Sekda dalam pertemuan tersebut, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Plh. Kadis PRKP), Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kadis PUPR, Plt. Kabag Tata Pemerintahan, serta jajaran pejabat struktural terkait di lingkup Setda Kota Kupang.

​EDITOR: dwn//gpi

Source: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang

Rp3 Triliun KUR NTT: Antara Ambisi Melki Laka Lena dan 'Tembok' Perbankan

KUPANG, PENA INDONESIA – Ada ironi yang terekam dalam Diskusi Publik Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Aula Rujab Gubernur NTT, Sabtu (21/2). Di tengah ambisi besar memacu ekonomi rakyat, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) rupanya masih menjadi "barang mewah" yang sulit dijangkau pelaku UMKM di lapangan.

​Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang hadir sebagai keynote speaker, melempar bola panas ke arah perbankan. Ia menegaskan bahwa pusat sebenarnya tidak pelit soal plafon kredit, asalkan daerah mampu menyerapnya dengan cepat dan tepat.

​“Kalau KUR habis dan memang butuh tambahan, pusat siap tambah lagi. Kuncinya ada pada penyerapan di daerah,” ujar Melki dengan nada optimistis. Namun, optimisme ini membentur tembok realita: potensi Rp3 triliun yang ia bidik tahun ini hanya bisa tercapai jika perbankan tak lagi "main aman" dan benar-benar bergerak optimal menjemput bola.

​Penyakit Klasik dan 'Doping' Modal

Melki memetakan empat "penyakit" kronis yang membuat UMKM NTT sulit naik kelas: modal, pendampingan, literasi keuangan, dan akses pasar. Sebagai penawar, Pemprov NTT kini menjagokan NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai etalase produk lokal.

​Namun, peringatan keras datang dari Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus. Dengan diksi yang tajam, ia mengingatkan bahwa KUR bukanlah "bansos" terselubung yang bisa habis begitu saja.

​“Ini bukan bantuan gratis. Namanya kredit, ya harus untuk usaha, bukan konsumtif,” tegas Charlie. Baginya, KUR adalah doping agar pengusaha kecil bisa "naik kelas", bukan menjadi ketergantungan seumur hidup bagi pelaku usaha yang tidak produktif.

​Pers di Persimpangan Jalan

Di sisi lain, perayaan HPN ke-80 dan HUT PWI ini juga menjadi momen refleksi bagi insan pers di NTT. Ketua PWI NTT, Hilarius F. Jahang, tak menampik bahwa pers daerah sedang "tercekik" disrupsi media sosial dan kebijakan pembatasan kerja jurnalistik yang mulai marak di beberapa wilayah.

​“Pers harus sehat agar ekonomi berdaulat,” cetus Hilarius. Ia menyoroti minimnya wartawan bersertifikasi di NTT yang menjadi tantangan besar dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah arus informasi yang kian liar.

​Diskusi ini akhirnya menyisakan satu pertanyaan besar: mampukah kolaborasi antara birokrasi, bank, dan pers ini benar-benar meruntuhkan dinding pembatas antara rakyat dan modal? Ataukah Rp3 triliun itu hanya akan berakhir sebagai angka-angka cantik di atas kertas laporan tahunan?

​Satu hal yang pasti, seperti keberhasilan Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit merevitalisasi 100 rumah adat yang diganjar anugerah nasional, kerja ekonomi rakyat juga butuh bukti nyata, bukan sekadar retorika di ruang diskusi.

​Penulis: Baldus Sae | Foto: Ocep Purek

Editor: LL//gpi

Wagub NTT di Sabu Raijua: MBG Saja Tidak Cukup, Orang Tua Harus Jadi 'Garda Terdepan' Gizi Anak!

SABU RAIJUA, Pena Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar bagi-bagi makanan. Lebih dari itu, ia adalah investasi besar untuk masa depan. Pesan inilah yang ditegaskan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, saat meninjau langsung penyaluran MBG di Posyandu Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kamis (19/2).

​Kehadiran orang nomor dua di NTT ini bukan tanpa alasan. Ia ingin memastikan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar menyentuh kelompok paling rentan: balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

​Bukan Cuma Tugas Negara, Tapi Tugas Meja Makan

​Dalam arahannya yang lugas, Wagub Johni menekankan bahwa intervensi pemerintah melalui MBG tidak akan maksimal tanpa dukungan penuh dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Ia mengingatkan para orang tua agar tidak "lepas tangan" hanya karena sudah ada bantuan pemerintah.

​"Orang tua, mama dan bapak, punya tanggung jawab besar. Perhatikan asupan gizi anak sejak dini. Ikan, telur, dan sayur kelor itu murah dan mudah didapat, tapi nilai gizinya luar biasa untuk kecerdasan anak," tegas Johni di hadapan warga.

​Prioritas Anggaran: Gizi di Atas Gengsi

​Poin tajam lainnya yang disoroti Wagub adalah mengenai manajemen ekonomi rumah tangga. Ia meminta keluarga-keluarga di Sabu Raijua untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Menurutnya, pemenuhan gizi anak harus menjadi prioritas utama dalam anggaran rumah tangga.

​"Kecerdasan anak adalah syarat mutlak kalau kita ingin NTT maju. Jadi, utamakan dulu gizi anak demi masa depan mereka, bukan untuk hal-hal lain yang kurang produktif," tambahnya.

​Data dan Sasaran di Desa Raeloro

​Berdasarkan laporan Pj. Kepala Desa Raeloro, Dicson Lobo Mone, program MBG di wilayahnya saat ini menyasar 187 penerima manfaat, yang terdiri dari:

1. ​140 bayi dan balita.

​2. 36 ibu menyusui.

3. ​11 ibu hamil.

​Penyaluran yang terorganisir di tingkat Posyandu diharapkan mampu memastikan bantuan ini merata dan tepat sasaran, sehingga target penurunan angka stunting di NTT dapat tercapai lebih cepat.

​Langkah Wagub NTT turun ke lapangan menjadi pengingat bagi seluruh elemen pemerintah daerah untuk terus mengawal kualitas dan distribusi MBG. Harapannya, program ini tidak hanya mengisi perut, tetapi benar-benar mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya gizi.

​Jika kolaborasi antara pemerintah yang menyediakan fasilitas dan orang tua yang menyediakan perhatian di rumah berjalan selaras, maka lahirnya generasi emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing dari tanah Sabu Raijua bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kepastian.

Editor: LL//gpi

Source: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NT

Kota Kupang Raih Penghargaan Menteri Hukum RI atas Komitmen Akses Keadilan di Kelurahan

KUPANG, PENA INDONESIA – Pemerintah Kota Kupang kembali mencatatkan prestasi di kancah nasional. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima piagam penghargaan langsung dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., atas dedikasi pemerintah kota dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan.

​Penghargaan ini diserahkan dalam acara Peresmian Posbankum dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak se-Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung di Palaccio Ballroom, Aston Kupang Hotel, Kamis (19/2).

​Membawa Hukum ke Pintu Rumah Masyarakat

​Penghargaan ini bukan sekadar seremoni. Kota Kupang terpilih bersama 21 kepala daerah lainnya di NTT karena dinilai berhasil menghadirkan layanan hukum yang inklusif. Melalui Posbankum di tiap kelurahan, masyarakat tidak lagi harus menempuh birokrasi yang rumit untuk mendapatkan konsultasi hukum.

​Wali Kota Christian Widodo hadir didampingi jajaran pimpinan daerah, termasuk Sekda Kota Kupang Jeffry Edward Pelt dan Asisten Pemerintahan Hengky C. Malelak. Kehadiran lengkap para Camat dan Lurah dalam acara tersebut mempertegas bahwa komitmen sadar hukum ini akan dieksekusi langsung di garda terdepan pelayanan publik.

​Ribuan Posbankum Diluncurkan: Solusi Non-Litigasi

​Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3.442 Posbankum resmi diluncurkan serentak di seluruh wilayah NTT. Fokus utama dari program ini adalah memperkuat peran paralegal dalam menyelesaikan konflik melalui jalur mediasi dan konsiliasi.

​Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa Posbankum adalah instrumen negara untuk melindungi kelompok rentan.

​"Posbankum bukan sekadar lembaga administratif, melainkan jembatan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses keadilan," tegasnya.

​Ia juga menambahkan bahwa kementerian tengah melakukan transformasi digital pada ratusan layanan publik dan mendukung pembukaan Program Studi Kenotariatan di NTT guna memperkuat SDM hukum lokal.

​Sinergi Lintas Sektoral

​Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Melalui skema non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan), masalah-masalah di tingkat desa atau kelurahan diharapkan dapat tuntas tanpa harus selalu berakhir di meja hijau, sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat NTT.

​Senada dengan itu, Wakil Menteri Desa dan PDT RI, Ahmad Riza Patria, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, LBH, dan tokoh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Kanwil Kemenkumham NTT dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi hingga tokoh adat.

​Menembus Tantangan Geografis

​Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba, memberikan apresiasi khusus kepada Kota Kupang dan kabupaten lainnya. Ia mengakui tantangan infrastruktur dan jarak di wilayah kepulauan NTT tidaklah mudah, namun kolaborasi aktif dari pemerintah kota menjadi kunci hadirnya keadilan hingga ke pelosok kelurahan.

​Dengan diterimanya penghargaan ini, Kota Kupang mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang progresif dalam mendukung reformasi hukum nasional, sekaligus memastikan bahwa seluruh warganya memiliki perlindungan hukum yang setara.

Editor: dwn//gpi

Source: prokopimda kota Kupang

Ombudsman Pantau Persiapan SPMB NTT 2026: Kapasitas Kursi Melimpah, Pungutan Dilarang

KUPANG, Pena Indonesia – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT mengawasi langsung persiapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTT. Koordinasi ini bertujuan memastikan proses seleksi berjalan sesuai aturan dan bebas maladministrasi.

​Aturan Main dan Daya Tampung

​Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTT, Alberth Roy Kota, menegaskan SPMB 2026 wajib patuh pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Teknis di lapangan harus objektif dan transparan agar tidak muncul tafsir ganda.

​Berdasarkan data Disdikbud NTT, daya tampung sekolah tahun ini dipastikan aman:

​1. Total Daya Tampung (SMA/SMK): 128.880 kursi.

2. ​Total Lulusan SMP: 94.339 siswa.

3. ​Surplus Kursi: 34.541 kursi.

​Dengan selisih tersebut, secara teknis seluruh lulusan SMP di NTT dapat tertampung di sekolah menengah.

​Larangan Pungutan Liar

​Ombudsman dan Disdikbud menegaskan SPMB 2026 bebas pungutan. Sekolah dilarang menarik biaya apa pun selama proses seleksi berlangsung.

​Terkait Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) berdasarkan Pergub NTT Nomor 53 Tahun 2025, aturannya ketat:

​- Hanya boleh ditarik setelah seluruh tahapan SPMB selesai.

- ​Wajib melalui pendataan dan klasifikasi kemampuan ekonomi orang tua (pendapatan dan pekerjaan).

​Pengawasan Ketat

​Ombudsman akan menjalankan dua skema pengawasan:

1. ​Preventif: Mitigasi potensi kecurangan sejak tahap persiapan.

2. ​Korektif: Memproses laporan masyarakat jika ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan.

​Dinas Pendidikan juga diminta melakukan evaluasi dari tahun sebelumnya untuk memperbaiki standar prosedur operasional agar hak pendidikan anak di NTT terpenuhi tanpa diskriminasi.

Editor: dwn//gpi

​Gubernur NTT: Menwa Mahadana Harus Jadi Contoh Disiplin dan Karakter Generasi Muda

KUPANG, Pena Indonesia – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa Resimen Mahasiswa (Menwa) memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan karakter, disiplin, dan kepemimpinan di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Komandan Menwa Mahadana NTT Periode 2025-2028 di Aula Rektorat Undana, Kamis (19/02).

​Dalam arahannya, Gubernur Melki menekankan bahwa anggota Menwa harus menjadi representasi generasi muda yang memiliki daya juang tinggi dan kepekaan sosial.

​"Menwa bukan hanya organisasi semi-militer, tetapi instrumen penguatan wawasan kebangsaan. Mahasiswa NTT harus tampil sebagai benteng nilai kebangsaan sekaligus jembatan persaudaraan di wilayah perbatasan," ujar Gubernur Melki.

​Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pembinaan SDM

​Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, yang juga menjabat sebagai Komandan Komando Nasional (Dankonas) Menwa RI. Kehadiran Riza Patria dinilai strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, daerah, dan komponen cadangan pertahanan.

​Ahmad Riza Patria mengingatkan sejarah pembentukan Menwa oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 sebagai komponen pendukung pertahanan NKRI. Ia menginstruksikan agar Menwa saat ini lebih aktif berkontribusi dalam program pembangunan, termasuk di pelosok desa.

​Target Pengembangan Menwa di NTT

​Sebagai bentuk dukungan nyata, Gubernur Melki menargetkan agar seluruh perguruan tinggi di NTT memiliki satuan Menwa.

​Kolaborasi Antar-Kampus: Bagi kampus yang belum memiliki satuan mandiri, diharapkan dapat melakukan kolaborasi agar mahasiswa tetap terwadahi.

​Pengembangan SDM: Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen mendukung organisasi kemahasiswaan ini sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang berdaya saing.

​Amanat Komandan Baru

​Fahmi Haji Abdullahi, yang resmi dilantik sebagai Danmenwa Mahadana NTT, menyatakan komitmennya untuk menjalankan organisasi secara profesional dan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

​"Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun karakter generasi muda NTT dan menjadi garda terdepan menjaga persatuan bangsa," tegas Fahmi.

​Rektor Undana, Jefri S. Bale, menambahkan pesan agar anggota Menwa tetap fokus pada tugas utama akademik. Ia berharap Menwa mampu menjadi agen perubahan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan di desa-desa.

​Sebagai penutup prosesi, Gubernur NTT secara resmi diangkat menjadi Anggota Kehormatan Menwa Mahadana NTT, ditandai dengan penyematan baret ungu oleh Dankonas Menwa RI.

Editor: LL//gpi

Source: biro humas prov NTT

Pemkot Hapus Kesan Kumuh, Pasar Oebobo Disulap Jadi Pusat Bazaar Ramadan Modern dengan Tiga Zona Strategis

KUPANG, PENA INDONESIA – Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, melakukan langkah strategis dengan mendatangi langsung Kantor Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang pada Kamis (19/2). Kunjungan kerja ini bukan sekadar seremoni, melainkan koordinasi tajam bersama jajaran manajemen baru di bawah kepemimpinan Direktur Ganda R. T. Tallo, SP., guna memastikan arah baru pengelolaan pasar yang lebih profesional dan berdampak nyata bagi ekonomi kerakyatan.

​Dalam arahannya, Serena menegaskan bahwa kehadiran manajemen baru harus membawa perubahan paradigma. Ia menitipkan amanat besar agar PD Pasar tidak lagi terjebak dalam pola kerja lama, melainkan harus mampu melahirkan program strategis yang memberikan keuntungan timbal balik bagi Pemerintah Kota, pedagang, dan masyarakat luas sebagai konsumen.

​Fokus Utama: Bedah Infrastruktur yang Terabaikan

​Salah satu poin paling krusial dalam kunjungan tersebut adalah sorotan tajam Wakil Wali Kota terhadap kondisi fisik pasar-pasar di Kota Kupang. Serena mengakui bahwa potret infrastruktur pasar saat ini masih memerlukan pembenahan serius di berbagai lini. Ia menekankan bahwa perbaikan sarana dan prasarana adalah harga mati untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.

​"Pemerintah Kota menitipkan agar ada program yang benar-benar menguntungkan masyarakat dan pedagang kita. Banyak infrastruktur pasar yang perlu dibenahi. Ini perhatian serius kami agar ke depan pasar-pasar kita semakin tertata dan representatif," tegas Serena.

​Aspek fisik yang menjadi catatan meliputi perbaikan jalan lingkungan pasar yang rusak, normalisasi saluran drainase untuk mencegah genangan, hingga peremajaan bangunan pasar yang sudah tidak layak. Tujuannya jelas: mengubah kesan kumuh menjadi ruang publik yang modern tanpa menghilangkan esensi pasar tradisional.

​Strategi Bazaar Ramadan di Pasar Oebobo

​Menjelang bulan suci Ramadan, Serena mendorong PD Pasar untuk melakukan akselerasi program. Salah satu terobosan yang akan segera dieksekusi adalah penyelenggaraan Bazaar Ramadan di Pasar Oebobo. Program ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi musiman yang dikelola secara profesional.

​Ia menekankan bahwa Bazaar Ramadan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Konsepnya harus tertata, bersih, dan memiliki daya tarik visual agar mampu menyedot animo masyarakat sekaligus meningkatkan omzet pedagang. Serena optimistis, dengan kreativitas manajemen baru, wajah pasar di Kupang dapat bertransformasi menjadi pusat kegiatan masyarakat yang bersih dan nyaman selama bulan suci.

​Respons Manajemen: Pembagian Zona dan Transformasi Perumda

​Menanggapi instruksi tersebut, Direktur PD Pasar Kota Kupang, Ganda R. T. Tallo, menyatakan kesiapan jajarannya untuk melakukan transformasi total. Baginya, kehadiran Wakil Wali Kota merupakan pemantik semangat bagi seluruh tim manajemen untuk melepaskan peran lama yang sekadar menjadi pengelola, menjadi agen inovasi.

​Ganda memaparkan detail teknis terkait rencana Bazaar Ramadan di Pasar Oebobo yang akan dibagi menjadi tiga zona strategis guna menjaga ketertiban dan kenyamanan:

1. ​Zona Kuliner: Khusus untuk penjualan takjil dan makanan siap saji.

2. ​Zona Ritel: Difokuskan pada komoditas non-makanan seperti pakaian dan kebutuhan lebaran.

3. ​Zona Kolaborasi: Ruang khusus untuk pelaksanaan bazaar sembako murah melalui kerja sama dengan dinas terkait.

​Meskipun mengakui tantangan berat pada sisi infrastruktur—khususnya pada akses jalan dan sistem drainase—Ganda berkomitmen bahwa PD Pasar akan terus berkoordinasi dengan Tim Teknis Pemerintah Kota untuk mencari solusi percepatan perbaikan. Jika tidak ada kendala teknis, program Bazaar Ramadan ini dipastikan akan mulai berjalan dalam waktu dekat sebagai bukti nyata langkah awal transformasi PD Pasar Kota Kupang.

​

EDITOR: dwn//gpi

Sumber: Prokopim Setda Kota Kupang

Wagub Johni Asadoma Resmikan NTT Mart ke-22 di Sabu Raijua: Produk Lokal Harus Berani Tampil Modern!

SABU RAIJUA, Pena Indonesia – Komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mengangkat derajat produk lokal bukan sekadar isapan jempol. Pada Rabu (18/2), Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, resmi meluncurkan NTT Mart by Dekranasda di Pasar Nataga, Desa Raeloro, Kabupaten Sabu Raijuam) 

​Kehadiran gerai ini bukan sekadar menambah daftar toko modern, melainkan menjadi gerai ke-22 yang tersebar di seluruh NTT. Targetnya jelas: ekonomi rakyat harus bangkit lewat pemberdayaan UMKM yang terukur.

​Hilirisasi: Kunci Produk Lokal Naik Kelas

​Dalam arahannya, Wagub Johni menekankan bahwa produk UMKM tidak boleh lagi hanya tampil "apa adanya". Ia mendorong pentingnya hilirisasi—mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang punya nilai jual tinggi.

​"Upaya modernisasi ini harus konsisten. Kita ingin produk Sabu Raijua tidak cuma jago kandang, tapi mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional," tegas Johni.

​Ia menambahkan, NTT Mart adalah jembatan yang menghubungkan keringat para petani, nelayan, dan pengrajin langsung ke tangan konsumen. Dengan adanya wadah ini, diharapkan defisit neraca perdagangan NTT bisa ditekan karena produk lokal mulai merambah keluar daerah.

​Bukan Sekadar Toko, Tapi Identitas Daerah

​Johni mengingatkan agar pengelola memastikan stok barang selalu tersedia. Jangan sampai saat wisatawan atau tamu daerah datang mencari oleh-oleh, rak-rak justru kosong.

​"NTT Mart ini wajah kita. Ini identitas kekayaan alam kita. Kita ingin setiap orang yang injak kaki di Sabu Raijua, pulangnya bawa produk dari sini," tambahnya.

​Senada dengan hal itu, Wakil Bupati Sabu Raijua, Thobias Uly, menyatakan kesiapannya untuk bersinergi. Ia mengajak seluruh pelaku industri rumah tangga di Sabu Raijua untuk memanfaatkan NTT Mart sebagai etalase utama.

​Dari Gula Sabu Hingga Tenun Ikat: Semua Ada!

​Kepala Dinas Perindag NTT, Zeth Sony Libing, menjelaskan bahwa selain kualitas isi, kemasan (packaging) dan pemasaran digital menjadi fokus utama. NTT Mart kini mulai mengintegrasikan sistem online agar produk lokal bisa diakses secara global.

​Di gerai terbaru ini, pengunjung bisa menemukan beragam produk unggulan, antara lain:

• ​Kuliner: Gula Sabu, Gula Semut, Abon Ikan Tuna, Stik Kelor, hingga aneka olahan hasil laut.
• ​Kriya & Fashion: Tenun Ikat khas Sabu Raijua yang melegenda, kerajinan tempurung kelapa, hingga anyaman daun lontar.

​Kehadiran NTT Mart di Sabu Raijua diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput, sekaligus membuktikan bahwa produk lokal NTT punya kualitas yang tak kalah dengan produk pabrikan besar.

Editor: LL//gpi

Source: biro humas prov NTT