Rabu, 25 Februari 2026

Kupang Dobrak Tradisi Musrenbang 'PHP': Tiap Kelurahan Dijamin Rp500 Juta, Rakyat Kini yang Pegang Kendali Program

KUPANG, PENA INDONESIA – Selama ini, Musrenbang sering dianggap sekadar seremoni yang usulannya menguap begitu saja. Namun, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, tampaknya ingin memutus tradisi "PHP" (Pemberi Harapan Palsu) tersebut. 


 Dalam Musrenbang Kecamatan Kota Raja, Selasa (24/2), ia menegaskan arah baru pembangunan: Bottom-Up dan Berbasis Angka Pasti.

"Jangan Kasih Jeruk Kalau Warga Butuh Apel"

​Pernyataan menohok keluar dari mulut Wali Kota saat menekankan bahwa kebijakan tidak boleh lagi lahir dari meja birokrat di atas (top-down). Baginya, kebutuhan warga adalah harga mati yang harus dijawab dengan program nyata, bukan asumsi pejabat.

​“Kalau masyarakat butuh apel, jangan kasih jeruk. Kebijakan harus lahir dari bawah. Apa yang warga butuhkan, itu yang kita eksekusi,” tegas dr. Christian.


Terobosan Pagu Rp500 Juta: Kelurahan Punya Kuasa

​Poin utama yang menjadi "game changer" dalam perencanaan anggaran 2027 adalah alokasi Pagu Indikatif Rp500 Juta per kelurahan. Berikut poin-poin penting skema barunya:

  • Hak Kelurahan: Setiap kelurahan berhak menentukan sendiri prioritas program senilai total Rp500 juta.
  • Bukan Dana Tunai: Anggaran tetap melekat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun kelurahan yang "pegang kendali" atas usulannya.
  • OPD Dilarang Geser: Begitu usulan disetujui dalam pagu tersebut, dinas terkait wajib mengeksekusinya di lokasi tersebut. Tidak ada lagi cerita program "pindah alamat" secara sepihak.

Fokus Infrastruktur & Alarm Stunting

​Pemerintah Kota Kupang juga mulai menyisipkan disiplin anggaran. Dari pagu setengah miliar tersebut, pembagiannya dipatok secara proporsional:

  1. 80% untuk Infrastruktur (Jalan, Drainase, dll).
  2. 10% untuk Sosial Budaya.
  3. 10% untuk Ekonomi.

​Menariknya, Musrenbang kali ini juga menjadi Pra Musrenbang Tematik Stunting pertama di NTT. Sebagai komitmen nyata, setiap kelurahan wajib menyisihkan minimal Rp10 juta khusus untuk ketahanan pangan guna menekan angka stunting.

Adil dan Efisien

​Terobosan ini diklaim tidak akan membengkakkan APBD. Ini hanyalah masalah pergeseran pola pikir (mindset) dan pola kerja. Dengan jatah yang sama rata di setiap kelurahan, dr. Christian ingin memastikan pembangunan di Kota Kupang tidak lagi timpang atau hanya menyasar wilayah-wilayah tertentu yang punya "orang dalam".

​Kini, bola panas ada di tangan warga dan perangkat kelurahan untuk berdiskusi matang: usulan mana yang paling mendesak untuk dieksekusi dengan modal Rp500 juta tersebut?

Editor: dwn//gpi

Source: prokopim setda kota Kupang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Secercah Harapan di Namosain: Saat Kemanusiaan Mengetuk Pintu Keluarga Nunbala

​ KUPANG, 15 April 2026 – Di sudut Kelurahan Namosain, Kota Kupang, angin laut membawa aroma garam yang kontras dengan sunyinya sebuah rum...