Jumat, 28 November 2025
50 Tahun Integrasi Timor Timur: FKPTT Gelar Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Dharma Loka
Kamis, 27 November 2025
Bobby Lianto Pimpin Pemuda Tani NTT 2025-2030, Canangkan 1.000 Hektare Jagung dan Digitalisasi Pertanian
KUPANG – Bobby Lianto resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Periode 2025-2030 dalam sebuah upacara yang khidmat di Harper Hotel Kupang pada Kamis, 27 November 2025. Bersama jajaran pengurus DPD, Bobby Lianto diambil sumpah dan dilantik langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono.
Acara pelantikan ini menjadi sorotan penting karena dihadiri sejumlah tokoh kunci di NTT, termasuk Gubernur Melki Laka Lena; Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni; Wakil Ketua DPRD Fernando Soares; Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dan Serena Francis; Ketua DPRD Kota Kupang Richard Odja; serta Anggota DPR RI Dapil NTT II, Gavriel Novanto dan Usman Husin, disamping perwakilan organisasi kepemudaan dan Cipayung.
Fokus Utama: Transformasi Lahan dan Digitalisasi Petani
Dalam pidato perdananya, Bobby Lianto menyampaikan visi ambisius untuk tahun pertama kepengurusannya, yakni memprogramkan penanaman jagung seluas 1.000 hektare di Pulau Timor. Program ini merupakan kolaborasi dengan PT Silvano Jaya dan telah dimulai dengan 150 hektare di kebun Lanud El Tari Kupang.
"Kami mau merubah lahan-lahan yang berwarna kuning di musim panas jadi hijau," tegas Bobby, menandakan komitmennya pada transformasi lahan kering di NTT menjadi produktif.
Lebih lanjut, Pemuda Tani NTT di bawah kepemimpinannya akan memposisikan diri sebagai fasilitator bagi para petani dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk inovasi digital. Inovasi tersebut diwujudkan melalui aplikasi Koperasi Pemuda Tani (Komuni) NTT, sebuah platform digitalisasi pertanian yang berfungsi sebagai marketplace bagi masyarakat untuk berbelanja hasil pertanian dari anggota koperasi secara daring. Aplikasi Komuni NTT juga direncanakan terhubung dengan SPPG atau dapur-dapur MBG.
Menjawab Kebutuhan Pasar Kopi Saset
Selain fokus pada jagung dan digitalisasi, Pemuda Tani NTT turut merambah industri pengolahan dengan mendatangkan dua unit mesin pengemasan kopi saset bekerja sama dengan Beta Print. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan pasar kopi kemasan yang tinggi, terutama untuk saset kecil.
“Permintaan yang banyak itu kopi saset yang kecil-kecil. Memang alatnya harganya mahal, tapi kita sudah hadirkan dua unit kerja sama dengan Beta Print. Jadi sekarang kita sudah bisa jual kopi lokal yang sudah terkenal ini sesuai kebutuhan pasar,” jelas Bobby Lianto, menunjukkan fokus pada hilirisasi produk lokal.
Bobby Lianto mengakhiri pidatonya dengan seruan inspiratif, mengajak seluruh pemuda-pemudi NTT untuk menjadi generasi terhebat pada masa ini. “Inilah waktunya, inilah masanya kita tunjukan pada dunia, kepada generasi-generasi setelah kita, bahwa kita generasi terhebat pada masa kita,” ajaknya penuh semangat.
Dukungan Penuh dari DPP dan Gubernur
Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, G. Budisatrio Djiwandono, menyatakan keyakinannya bahwa Bobby Lianto adalah sosok yang "Paten" dan tepat untuk memimpin Pemuda Tani di NTT. Budi Djiwandono meyakini Bobby akan mampu membawa pertanian NTT lebih maju, khususnya di kalangan anak muda. Ia juga menyoroti tantangan regenerasi petani di Indonesia, dan berharap Pemuda Tani dapat menjadi wadah kreasi dan inovasi bagi petani muda. Budi Djiwandono berkomitmen untuk mencurahkan tenaga agar potensi pertanian NTT, mulai dari kopi hingga hasil laut, bisa mendunia.
Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyambut baik pelantikan ini, menyebut kehadiran pengurus baru Pemuda Tani Indonesia akan mempercepat pembangunan sektor pertanian di NTT. Gubernur Melki menyoroti stabilitas ekonomi NTT yang ditopang sektor pertanian, di mana pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5 persen di dua triwulan pertama tahun 2025.
Gubernur Melki berharap organisasi kepemudaan seperti Cipayung dapat mengalihkan fokus dari politik pasca 2024/2025 ke sektor produktif seperti pertanian. “Sekarang sudah ada wadah, pertanian pastinya akan terkonsolidasi dengan baik, dan Pemuda Tani Indonesia menjadi wajahnya,” pungkasnya, menegaskan peran strategis Pemuda Tani dalam memajukan pertanian NTT.
Rabu, 26 November 2025
Gubernur NTT Launching "NTT MART" di Kabupaten Kupang
Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Gubernur Nusa Tenggara Timur E. Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung peluncuran NTT Mart by GG Mart Jemaat Gereja Ebenhaezer Tarus Barat (JETB) di Kabupaten Kupang, antara lain: segenap instansi terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kupang, Sinode GMIT, Majelis Jemaat Gereja Ebenhaezer Tarus Barat, pelaku IKM, event organizer, insan pers, hingga mitra swasta, dan komunitas masyarakat. Dukungan dan kehadiran Bapak/Ibu semua di sini adalah bukti nyata bahwa membangun NTT membutuhkan kerja kolaborasi bersama dan sinergitas lintas sektor.
Pada aras nasional melalui visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, salah satu Astacita yang menjadi prioritas nasional adalah hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Untuk mendukung hal ini maka didoronglah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dalam rangka percepatan penggunaan produk dalam negeri, produk industri kecil-menengah, produk usaha mikro, serta produk usaha kecil dan koperasi.
Hal ini sejalan dengan dengan salah satu program prioritas Dasacita Ayo Bangun NTT yakni: Gerakan Ayo Beli NTT. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah Provinsi NTT mengimplementasikannya melalui berbagai program/kegiatan terkait antara lain OVOP (One Village One Product), Festival IKM-UMKM, Fasilitasi dan Percepatan proses perizinan bagi IKM-UMKM serta membangun NTT Mart di 22 Kabupaten/Kota.
Kehadiran NTT Mart merupakan wujud nyata pelaksanaan Dasa Cita 1 Melki-Jhoni yakni “Dari Ladang dan Laut ke Pasar – Efisiensi, Modern dan Aman.” Sebuah misi besar yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap hasil kerja keras masyarakat NTT, baik dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sektor lainnya yang diolah oleh para IKM-UMKM, benar-benar terhubung dengan pasar yang lebih luas dan representatif.
Melalui kehadiran NTT mart pada setiap Kabupaten/kota, kita ingin mempertegas pesan penting bahwa produk-produk NTT memiliki potensi daya saing dan narasi filosofis yang kuat, baik itu produk kriya, produk fashion, produk kuliner hingga aneka produk pangan olahan. Semua produk yang dihasilkan merupakan wujud nyata dari kerja keras, kreativitas, dan kearifan lokal masyarakat NTT.
Pemerintah menyadari bahwa upaya memberdayakan IKM-UMKM tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi, seperti: mutu produk, jumlah produk, kontinyuitas produksi, harga dan pasar yang berkelanjutan. Untuk itulah pemerintah hadir dengan melakukan program-kegiatan yang berpihak kepada masyarakat khususnya pelaku IKM-UMKM agar masalah-masalah yang dihadapi bisa diminimalisir. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Melalui NTT Mart, kita ingin membangun rantai pasok dan nilai yang kuat dan berkesinambungan agar rupiah yang dihasilkan dari setiap produk bernilai tambah dan menggerakkan ekonomi masyarakat NTT.
Sebagai perwujudan dari Ayo Bangun NTT, melalui Gerakan Beli NTT, telah hadir NTT Mart di Kota Kupang. Kehadiran program inisiatif strategis ini bertujuan untuk menjadi platform promosi dan pemasaran produk IKM-UMKM NTT yang inovatif dan modern.
NTT Mart bukan sekadar pusat perbelanjaan atau toko modern layaknya yang kita kenal. NTT Mart merupakan sarana pemasaran produk lokal yang menghubungkan produsen, pelaku IKM-UMKM, petani, nelayan, pengrajin, dan seluruh pelaku usaha di NTT dengan konsumen di tingkat daerah/regional, nasional bahkan internasional. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk selanjutnya NTT Mart akan dibangun di 21 Kabupaten se-Provinsi NTT.
Pemerintah NTT melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang dapat bermitra untuk membangun dan mengelola bersama NTT Mart di setiap Kabupaten di Provinsi NTT.
Setelah NTT Mart di Kota Kupang, hari ini kita semua hadir bersama disini untuk mengikuti acara launching/peluncuran NTT Mart di Kabupaten Kupang. NTT Mart ini merupakan kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dengan GMIT Jemaat Ebenhaezer Tarus Barat Klasis Kupang Tengah Kabupaten Kupang.
Pada sisi lain Pemerintah Provinsi NTT juga terus berkomitmen memberikan dukungan nyata bagi penguatan sektor IKM-UMKM, melalui pelatihan peningkatan kualitas dan inovasi produk, fasilitasi legalitas usaha, bantuan mesin, peralatan, serta pembukaan akses pasar nasional bahkan internasional
Dengan kehadiran NTT Mart, kita ingin agar dari Kabupaten Kupang — lahir semangat baru kebangkitan IKM-UMKM NTT, semangat untuk mengolah hasil bumi dan laut sendiri, menjual dengan merek sendiri dan menembus pasar nasional bahkan internasional dengan identitas Flobamorata yang kuat.
Saya mengajak kita semua bersama terus berkolaborasi membangun NTT, melalui Gerakan Beli produk NTT dan bangga menggunakan produk NTT dengan semangat belanja di NTT Mart sama dengan membangun NTT.
Akhirnya, dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Esa dan atas izin kita semua yang hadir di sini, saya melakukan peluncuran NTT Mart By GG Mart JETB di Kabupaten Kupang.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dalam mewujudkan acara ini.
Festival Permainan Rakyat Digelar di Kupang: KPOTI Gandeng Pemkot, Promosikan Gasing, Siki Doka, Galasing
Prioritaskan Pelayanan, Pemkot Kupang Siapkan Strategi Anggaran 2026
Kupang Lestarikan Sejarah Taebenu: Wali Kota Luncurkan Buku & Anggarkan Dana Cagar Budaya
Selasa, 25 November 2025
Pejabat Fungsional Baru Dilantik, Wali Kota Kupang Ingatkan Pentingnya Pelayanan dan Profesionalitas
Momen Kebangkitan Pemuda Tani NTT: Dari Ladang ke Digitalisasi Pertanian Modern
Kupang, 25 November 2025 – Semangat kebangkitan sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan ditandai dengan puncak acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Tani se-NTT dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTT. Rangkaian acara yang penuh makna ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 November 2025, sebagai simbol komitmen generasi muda dalam memajukan ketahanan pangan.
Acara akan diawali pada pukul 08.00 WITA dengan kegiatan simbolis Penanaman Jagung di Lapangan Lanud El Tari. Aksi nyata ini merupakan deklarasi bahwa gerakan Pemuda Tani NTT berakar kuat pada implementasi di lapangan dan fokus pada komoditas strategis.
Selanjutnya, fokus kegiatan akan beralih ke Hotel Harper pada pukul 10.00 WITA untuk seremoni pelantikan resmi. Kepengurusan inti DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTT yang baru akan dilantik dengan susunan: Bobby Liyanto sebagai Ketua, Bapak Jan Pieter Windy sebagai Sekretaris, dan Ibu Shuzy DA Conceicao sebagai Bendahara.
Momen bersejarah ini dijadwalkan akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia, Bapak Budi Djiwandono, yang juga merupakan Ketua Umum Karang Taruna Nasional dan Ketua Fraksi Gerindra Komisi 1 DPR RI. Kehadiran beliau menegaskan dukungan nasional terhadap inisiatif lokal. Selain itu, Bapak Gubernur NTT juga telah mengonfirmasi kehadiran untuk memberikan restu dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Sebagai informasi, Pemuda Tani Indonesia merupakan organisasi kader dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, dengan Ketua Dewan Pembina organisasi ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Sekolah Tani: Mencetak Pengusaha Muda Pertanian Modern
Tak hanya sebatas pelantikan, rangkaian kegiatan akan diperkaya dengan penyelenggaraan Sekolah Tani. Sekolah ini dirancang sebagai pelatihan dan pemantapan intensif bagi seluruh ketua Pemuda Tani dari 22 kabupaten/kota se-NTT.
Materi yang akan disampaikan mencakup aspek organisasi dan substansi pertanian, dengan menghadirkan narasumber-narasumber kompeten, di antaranya:
- Bapak R.S Suroyo (Sekjen Pemuda Tani dan Staf Ahli Menteri Pertanian)
- Bapak Bahtiar (Ketua Bidang OKK)
- Bapak Hengki Lianto (Pionir Perkebunan Kakao di NTT)
- Bapak Silvester Sudin (PT SMJ)
- Dokter Andree Hartanto (Pemilik La Moringa)
Solusi Digital dan Ekonomi Petani: Peluncuran Aplikasi dan Koperasi "Komuni"
Dalam upaya membangkitkan minat anak muda terhadap sektor yang sering ditinggalkan ini, Pemuda Tani NTT bertekad menghadirkan solusi digitalisasi dan modernisasi. Inisiatif paling revolusioner adalah peluncuran aplikasi "Komuni" (Koperasi Pemuda Tani NTT).
Aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan petani secara langsung dengan pembeli besar dan ritel, mulai dari dapur MBG, perhotelan, restoran, hingga ibu rumah tangga. Petani dapat mengunggah informasi stok hasil pertanian mereka, seperti sayur, beras, jagung, telur, dan ayam. Lebih dari sekadar platform pemasaran, "Komuni" juga menyediakan fitur harga pasar terkini, informasi pupuk dan peralatan, serta konsultasi langsung dengan ahli pertanian.
Sejalan dengan peluncuran aplikasi, Koperasi Pemuda Tani NTT (Komuni) juga akan resmi didirikan, menjadikan seluruh anggota Pemuda Tani sebagai anggota koperasi. Koperasi ini akan menjadi wadah perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak petani lokal dan secara kolektif meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ketua terpilih menyatakan, "Kami sangat terbuka untuk melibatkan lebih banyak anak muda. Semangat kami adalah menguatkan peran pemuda sebagai penggerak pertanian modern Indonesia. Kami berharap inisiatif ini dapat menarik kembali generasi muda untuk menjadi pengusaha tani dan memajukan NTT."
Pemuda Tani Indonesia NTT mengajak seluruh pihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat—untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program ini demi mewujudkan kebangkitan pertanian dan kebangkitan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.
FESTIVAL "BLALAN HAMAN" Pantai LIMAN SEMAU NTT
Senin, 24 November 2025
SMAN 3 Kota Kupang Diduga Langgar Peraturan Gubernur, Pungutan Tidak Sesuai Aturan
KUPANG – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kota Kupang menjadi sorotan setelah adanya keluhan dari sejumlah orang tua peserta didik terkait pungutan Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) yang diduga melanggar Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).
Orang tua mengeluhkan bahwa SMAN 3 Kota Kupang masih memungut IPP sebesar Rp 150.000 per siswa per bulan. Angka ini secara jelas bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB di Provinsi NTT, yang baru ditetapkan pada 27 Oktober 2025.
Dalam Pergub tersebut, telah ditetapkan bahwa besaran Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) paling tinggi adalah Rp 100.000 per siswa per bulan.
Atas dugaan pelanggaran ini, keluhan telah diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Ambros Kodo, agar segera diambil tindakan tegas. Pungutan yang melebihi batas ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah Gubernur.
Pihak yang menyampaikan keluhan meminta agar seluruh orang tua peserta didik SMAN 3 Kota Kupang menunda pembayaran IPP di sekolah tersebut jika pihak sekolah tetap memungut biaya sebesar Rp 150.000 per siswa per bulan.
Poin-Poin Kunci Pergub NTT No. 53 Tahun 2025
Sebagai informasi publik, Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 mengatur secara ketat tata cara dan batas maksimal pungutan di sekolah, termasuk:
- Pembebasan IPP (Gratis 100%): Pungutan tidak boleh dikenakan kepada peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomis. Kategori yang dibebaskan termasuk anak panti asuhan, korban bencana, anak terlantar, anak dari orang tua/wali berkebutuhan khusus yang tidak berpenghasilan tetap, orang tua yang mengidap sakit menahun, serta pemilik KIP, KKS, PKH, dan yang terdaftar dalam DTSEN Kementerian Sosial RI.
- Jenis Pungutan: Sekolah hanya diperbolehkan melakukan pungutan dalam bentuk Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP). Sekolah dilarang memungut pungutan lain dalam bentuk apapun yang mengikat peserta didik dan/atau orang tua/wali. Ini berarti pungutan 8 standar pendidikan, uang pembangunan, pungutan pagar/gapura, dan sejenisnya dilarang.
- Larangan Pungutan Memaksa: Sekolah dan Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan yang bersifat memaksa, diskriminatif, serta dilarang menjual buku pelajaran, seragam khusus, atau bahan pakaian seragam di Sekolah.
- Tanggungan Lebih dari Satu: Bagi orang tua/wali yang memiliki tanggungan lebih dari satu peserta didik pada sekolah yang sama, IPP hanya dibayarkan untuk satu peserta didik.
- Seragam dan Atribut: Sekolah dilarang menyiapkan seragam/atribut yang bersifat umum, seperti seragam putih abu-abu, rompi tenun khas daerah, seragam pramuka, topi, dasi, sepatu, kaos kaki, dan ikat pinggang.
- Penggunaan Dana IPP: Dana IPP hanya boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan di sekolah yang belum atau tidak sepenuhnya tercukupi oleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana IPP dilarang membiayai kebutuhan yang sudah didanai penuh oleh pemerintah pusat, daerah, atau Dana BOSP.
- Larangan Pembiayaan Tugas Tambahan Guru: Penggunaan dana IPP dilarang untuk membiayai tugas tambahan guru apabila tugas tersebut telah menjadi bagian dari pemenuhan beban kerja guru (sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025) dan/atau telah memperoleh pembiayaan dari tunjangan profesi guru (sertifikasi) atau anggaran pemerintah lainnya.
#OmbudsmanRI #OmbudsmanNTT
Awasi, Tegur dan Laporakan via: 0811-1453-737
KARANTINA KUPANG-NTT & OMBUDSMAN RESPON CEPAT TERHADAP KASUS PUNGUTAN LIAR DI TAPAL BATAS MOTAAIN
KUPANG – Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Nusa Tenggara Timur (NTT), Simon Soli, bersama jajarannya, melakukan kunjungan ke kantor Ombudsman Perwakilan NTT pada Senin (24/11) pukul 10.00 WITA. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aduan eksportir telur ke Timor Leste perihal praktik pungutan tanpa dasar hukum oleh petugas karantina di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain pekan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKHIT NTT, Simon Soli, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas informasi serta fungsi pengawasan yang dilakukan Ombudsman, menjadikannya pintu masuk bagi perbaikan layanan karantina. "Kami siap melakukan perbaikan demi meningkatkan layanan pemeriksaan karantina," tegas Simon Soli.
Secara prinsip, Kepala BKHIT NTT mengakui bahwa pungutan langsung yang dilakukan oleh petugas karantina saat pemeriksaan di gudang eksportir adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Ia menjelaskan, sejak adanya perubahan regulasi terkait izin gudang eksportir, pihaknya tidak pernah memberikan surat tugas kepada petugas di PLBN Motaain untuk melakukan pemeriksaan ke gudang eksportir dan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun, termasuk pungutan sebesar Rp 300.000 dan pengambilan sampel telur yang dikeluhkan.
Simon Soli menegaskan bahwa meskipun pemeriksaan karantina adalah tugas pokok sebelum penerbitan sertifikat dan biayanya dibebankan kepada pemohon, prosedur tersebut harus sesuai dengan aturan: wajib disertai surat tugas resmi dari kepala balai, dan pungutan harus disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti bayar yang sah. Pungutan yang dibayar langsung kepada petugas tanpa surat tugas dan bukti bayar resmi tidak dapat dibenarkan.
Menanggapi hal ini, Kepala BKHIT NTT telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pemeriksaan karantina di PLBN Motaain dan melarang keras adanya pungutan langsung hingga ada arahan lebih lanjut dari Badan Karantina pusat. Tim khusus juga telah dikirim ke PLBN Motaain untuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas dan segera mengambil langkah perbaikan layanan.
Di sisi lain, perwakilan Ombudsman menyampaikan terima kasih atas respons cepat Kepala Balai Karantina NTT dalam menyelesaikan keluhan eksportir dan mengambil langkah perbaikan, yang sejalan dengan semangat layanan publik yang cepat, mudah, dan murah.
Mengingat PLBN Motaain merupakan PLBN dengan aktivitas ekspor dan impor paling ramai di Indonesia, bahkan mengalahkan PLBN Entikong di Kalimantan, perbaikan layanan menjadi perhatian serius. Ombudsman juga telah berkoordinasi dengan Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, agar segera mengoperasionalkan Terminal Barang Internasional (TBI) yang telah diresmikan sejak tahun 2023.
Harapannya, jika TBI telah beroperasi, pemeriksaan karantina akan terpusat dan terpadu di gudang timbun yang ada di TBI, sehingga menghilangkan alasan bagi petugas untuk meminta pungutan biaya transportasi ke gudang eksportir atau importir.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh demi terciptanya layanan publik yang prima di wilayah perbatasan.
#OmbudsmanRI #OmbudsmanNTT
#
Awasi, Tegur dan Laporakan via: 0811-1453-737
50 Anggota Patriot Bela Negara Dikukuhkan, Fokus Amankan Kongres FKPTT di Kupang
APINDO NTT Fokus Tingkatkan Produktivitas SDM dan Kontribusi Sektor Swasta untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan Gedung Baru Sekolah Kristen Hosana Resmi Dimulai
Minggu, 23 November 2025
Perdana, Wali Kota Chris Widodo Resmi Membuka Turnamen Basket Wali Kota Cup
Wali Kota Serahkan Bantuan Sosial Rp 100 Juta untuk Gereja Kuasi St. Andreas Lasiana
Kehangatan Pembuka Rakerkonprov APINDO NTT 2025: Pengusaha Bersatu, Bangun NTT
Kupang—Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Nusa Tenggara Timur (NTT) Boby Pitoby secara resmi memulai Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) tahun 2025 dengan gelaran Welcome Dinner yang berlangsung meriah dan hangat pada malam itu di Hotel IMA di Kupang
Acara ini menjadi momentum penting untuk menyambut para peserta dan tamu undangan yang hadir dari berbagai kabupaten/kota di NTT, sekaligus menegaskan semangat "Pengusaha Bersatu, Bangun NTT". Mendorong Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah
Mengusung subtema "Memperkuat Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan", Welcome Dinner ini bukan sekadar jamuan makan, melainkan wadah strategis untuk menjalin sinergi antara sektor privat dan publik. Hadir dalam acara tersebut, Sekda Kota Kupang Jefry Pelt, SHdalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak. Ia menekankan bahwa Kota Kupang siap membantu para pengusaha demi memajukan kota kupang yang lebih baik ke depannya
"Pemerintah Kota Kupang sangat mendukung penuh inisiatif APINDO. Kita harus bergerak bersama. Rakerkonprov ini diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang konkret dan aplikatif, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang dan Propinsi NTT," j
Acara Welcome Dinner ditutup dengan makan bersama yang semakin mempererat rasa kebersamaan, dan menumbuhkan optimisme bahwa sinergi antara pengusaha dan pemerintah akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan Kota Kupang yang lebih maju dan sejahtera. Rakerkonprov APINDO NTT 2025 akan dilanjutkan besok hari dengan sesi pleno dan sidang-sidang komisi untuk merumuskan rekomendasi strategis.
Share,,,Sabtu, 22 November 2025
Keluhkan Pungutan Liar Berulang di PLBN Motaain, Pejabat Diminta Bertindak Tegas
Dunia usaha kembali dihadapkan pada praktik pungutan liar (pungli) di pintu perbatasan. Seorang eksportir telur ayam yang rutin mengirimkan komoditasnya ke Timor Leste melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, menyampaikan keluhan serius terkait pungutan tambahan yang memberatkan dari oknum petugas di lapangan.
Keluhan ini diterima pada hari Kamis (20/11), yang pada intinya menyebutkan adanya pungutan non-resmi oleh petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu dan petugas di lapangan
Eksportir tersebut merinci bahwa selain retribusi resmi sebesar Rp 100.000 yang dibayarkan ke Dinas Peternakan, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan yang bersifat wajib.
Untuk setiap pengiriman, petugas pemeriksaan kesehatan telur dari Dinas Peternakan Belu di gudang meminta "uang saku" masing-masing sebesar Rp 250.000, ditambah 2 ikat telur untuk satu orang petugas. Jika dua petugas yang bertugas, maka total telur yang harus diberikan adalah 4 ikat.
Selain itu, eksportir juga mengeluhkan pungutan tambahan yang diminta oleh petugas karantina di PLBN. Petugas ini dilaporkan meminta uang sebesar Rp 300.000 tanpa disertai kwitansi, serta 1 ikat telur. Pungutan-pungutan ini harus dipenuhi setiap kali eksportir mengirim telur ke Timor Leste, menciptakan beban biaya tinggi dan tidak terduga
Sekda Belu dan kepala balai karantina mengatakan segera berkoordinasi dengan petugas untuk cek dan menghentikan pungutan liar tersebut. Saya juga minta jika ada pembayaran retribusi berdasarkan peraturan daerah agar disetor melalui bank dan tidak dilakukan dengan menitip ke petugas sebab hal itu berpotensi tidak masuk ke kas daerah. Saya berpesan bahwa pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat adalah kewajiban negara . Karena itu kepada para eksportir agar diperlakukan sebaik mungkin sebab mereka menghidupkan banyak orang dari aktivitas mereka dan membayar pajak serta retribusi kepada negara.
Hentikan segala cara untuk mempersulit para eksportir dengan harapan diberikan uang pelicin atau barang lain agar urusan layanan menjadi lebih mudah dan lancar. Itu sudah tidak zamannya lagi. Saat ini semua serba transparan, mudah, murah dan cepat. Saya tidak segan2 untuk melaporkan mereka ke atasan jika perilaku seperti itu terus terjadi di tingkat pelaksana layanan. Terima kasih.
# OmbudsmanRI
# OmbudsmanNTT
# Awasi, Tegur dan Laporakan via: 0811-1453-737
Jumat, 21 November 2025
Tantangan Akhir Tahun! PAPIDOS Lomba Run 5K Tawarkan Panggung Prestasi dengan Hadiah Total Rp 20 Juta
GMIT Ararat Haukoto Dapat Kado Sumur Bor di HUT ke-21, Jemaat Gelar Penggalangan Dana
Wagub Johni Asadoma Warning UPTD Pendapatan Alor: Target Rp23,5 Miliar Baru Cair 11 Persen!
ALOR, Pena Indonesia – Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, memberikan peringatan keras kepada jajaran UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupate...
-
KUPANG, PENA INDONESIA– Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka pintu lebar-lebar ba...
-
ADONARA – Suasana mencekam menyelimuti wilayah Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, menyusul gempa bumi yang terjadi pada Rabu (8/4) m...