Wagub Johni Asadoma Warning UPTD Pendapatan Alor: Target Rp23,5 Miliar Baru Cair 11 Persen!

ALOR, Pena Indonesia – Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, memberikan peringatan keras kepada jajaran UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Alor saat melakukan peninjauan mendadak di kantor tersebut, Selasa (14/4). Wagub menyoroti realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2026 yang dinilai masih jalan di tempat.

​Berdasarkan data yang dihimpun, target pendapatan tahun 2026 dipatok sebesar Rp23,5 miliar. Namun, hingga 10 April, realisasi baru menyentuh angka Rp2,6 miliar atau hanya 11,25%.

​Kepatuhan Pajak Masih Jeblok

​Kesenjangan data menjadi persoalan serius yang ditemukan di lapangan. Dari total 29.000 unit kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Alor, baru sekitar 2.400 unit yang memenuhi kewajiban pajaknya hingga Maret 2026. Artinya, tingkat kepatuhan warga Alor masih berada di level yang mengkhawatirkan.

​"Kita harus jujur bahwa 80 persen PAD kita bersumber dari pajak kendaraan. Jika sektor ini tidak digarap serius, pembangunan daerah akan terhambat. Saya minta data diperinci kembali, mana yang sudah bayar dan mana yang menunggak," tegas Johni di hadapan Kepala UPTD Cornelis Daniel Ador.

​Inovasi Pemutihan dan Kendala Infrastruktur

​Untuk mengejar ketertinggalan target, Wagub mendorong langkah strategis melalui program pemutihan pajak dan pembebasan biaya balik nama. Langkah ini diharapkan mampu merangsang kesadaran masyarakat yang selama ini enggan membayar pajak karena beban denda.

​Di sisi lain, kondisi infrastruktur kantor UPTD yang dibangun sejak 2003 juga menjadi catatan. Minimnya ruang arsip disebut-sebut mulai mengganggu efisiensi administrasi.

​Wagub Johni menekankan empat poin utama untuk jajaran Samsat Alor:

1. ​Etos Kerja: Bekerja profesional dan jujur dalam pelayanan.

2. ​Validasi Data: Melakukan pendataan rinci kendaraan per triwulan.

3. ​Kolaborasi: Memperkuat sinergi dengan Satlantas, Jasa Raharja, dan Pemkab Alor.

4. ​Target Oriented: Bekerja cerdas untuk menggali potensi PAD yang masih tertidur.

​Kunjungan ini turut didampingi Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Pj. Sekda Alor Obeth Bolang, serta sejumlah pimpinan OPD Provinsi NTT. Wagub berharap sisa waktu di tahun 2026 dapat dimanfaatkan maksimal untuk mendongkrak pendapatan daerah demi percepatan pembangunan di Bumi Kenari.

Editor: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

​sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Gubernur Melki: Saatnya Ekonomi NTT Berputar dari Akar Budaya Lamaholot

KUPANG, PENA INDONESIA– Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, melempar tantangan serius bagi masyarakat Lamaholot. Ia menegaskan bahwa kekayaan budaya Lamaholot yang besar tidak boleh berhenti hanya sebagai kebanggaan identitas atau simbol semata, melainkan harus dikonversi menjadi kekuatan ekonomi nyata yang menyejahterakan warga.

​Hal ini ditegaskan Gubernur saat membuka Festival Lamaholot di GOR Oepoi Kupang, Jumat (10/4). Di hadapan tokoh-tokoh penting dan ribuan warga Lamaholot, pesan Melki Laka Lena jelas: Budaya adalah modal, dan ekonomi adalah tujuannya.

​Budaya Sebagai Perekat, Ekonomi Sebagai Penggerak

​Gubernur mengakui bahwa membangun daerah seringkali terkendala oleh batas wilayah administratif. Namun, ia melihat budaya Lamaholot memiliki "daya rekat" yang jauh lebih kuat untuk menyatukan masyarakat lintas daerah (Flores Timur, Lembata, dan Alor).

​"Pendekatan kawasan seringkali tidak mudah, tetapi budaya mampu menyambungkan. Ini kekuatan yang harus kita manfaatkan untuk mendorong perputaran ekonomi," tegas Melki.

​Ia ingin ikatan kekerabatan masyarakat Lamaholot yang selama ini dikenal solid, kini mulai diarahkan pada hal-hal yang lebih produktif dan inovatif. Singkatnya, solidaritas harus menghasilkan unit usaha, UMKM, dan lapangan kerja.

​Identitas Tangguh dan Jujur

​Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma yang juga hadir sebagai Penasihat Keluarga Besar Lamaholot, mengingatkan warga untuk tidak melupakan "akar" karakter asli Lamaholot.

​Ia menekankan lima karakter kunci yang harus dimiliki setiap orang Lamaholot:

1. ​Tangguh

2. ​Cerdas

3. ​Pekerja Keras

4. ​Jujur

5. ​Disiplin

​Johni juga mendorong agar Festival Lamaholot ini bukan sekadar ajang temu kangen, tapi didorong menjadi agenda tahunan resmi di bawah Kementerian Kebudayaan agar dampak ekonominya lebih luas.

​Langkah Konkret: Seminar Strategis

​Tak berhenti di seremonial, acara langsung tancap gas dengan seminar strategis yang menghadirkan para pengambil kebijakan:

​Petrus Kanisius Tuaq (Bupati Lembata)

​Antonius Doni Dihen (Bupati Flores Timur)

​Obeth Bolang (Sekda Alor)

​Linus Lusi (Kadis Koperasi & UKM)

​Seminar ini fokus membedah cara memperkuat UMKM dan ekonomi komunitas berbasis budaya. Tujuannya satu: melahirkan gagasan inovatif agar entitas Lamaholot tidak hanya solid secara sosial, tetapi juga punya daya saing tinggi di pasar ekonomi lokal maupun nasional.

​Festival ini menjadi momentum konsolidasi besar. Saatnya masyarakat Lamaholot membuktikan bahwa solidaritas mereka mampu menjadi tulang punggung baru bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur.

Editor: Team Redaksi Garis Pena Indonesia

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda prov NTT

Pusat Tantang Kota Kupang Jadi Barometer Sampah di NTT, Christian Widodo: Kami Mulai Roadmap dari Nol!

​KOTA KUPANG, PENA INDONESIA– Wajah pengelolaan sampah di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini bertumpu pada Kota Kupang. Tidak tanggung-tanggung, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong ibu kota provinsi ini menjadi role model nasional melalui skema transformasi total dari hulu ke hilir.

​Dalam audiensi bersama Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, Rabu (8/4), Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Haruki Agustina, memberikan rapor hijau atas progres Kupang. Skor pengelolaan sampah kota ini melonjak dari 41,93 ke 50,8.

​Meski trennya positif, pusat belum puas. Mereka menantang Kupang melakukan lompatan sebesar 15 poin lagi untuk melampaui standar minimal nasional.

​Strategi 15 Persen Residu: Bukan Sekadar Pindah Sampah

​Menjawab tantangan tersebut, dr. Christian Widodo menegaskan bahwa Pemkot Kupang tidak lagi menggunakan pola lama "angkut-buang". Fokus utama saat ini adalah memutus rantai sampah sebelum sampai ke TPA.

​"Kami tidak mau lagi hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain. Target kami jelas: hanya 15 persen residu yang masuk ke TPA, sisanya harus habis diolah di tingkat wilayah," tegas Christian.

​Dengan produksi sampah mencapai 267 ton per hari, dr. Christian menyiapkan roadmap berbasis kecamatan:

• ​TPST Tiap Kecamatan: Pengolahan sampah tuntas di tingkat lokal.

• ​Konsep Zero Waste: Mengubah sampah menjadi sumber energi dan nilai ekonomi.

• ​Kolaborasi CSR: Menggandeng BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk teknologi pengolahan sampah menjadi energi.

​Edukasi dan Insentif Rp1 Miliar

​Transformasi ini bukan tanpa kendala. Masalah klasik "kesadaran masyarakat" tetap menjadi tembok besar. Untuk itu, Pemkot Kupang mengombinasikan langkah teknis dengan stimulan sosial:

1. ​Lomba Kebersihan Antar-Kelurahan: Kelurahan terbaik akan diganjar program senilai Rp1 Miliar.

2. ​Satgas Sampah & Jam Buang: Pengetatan aturan pembuangan sampah dan penyediaan ratusan kontainer baru.

3. ​Edukasi Lintas Sektor: Melibatkan tenaga kesehatan dan penyuluh lapangan untuk mengajarkan pemilahan sampah dari level rumah tangga.

​Pusat telah menjanjikan pendampingan penuh, mulai dari kapasitas SDM hingga sistem penyuluhan. Jika eksperimen di Kota Kupang ini berhasil, ini akan menjadi cetak biru bagi seluruh daerah di NTT.

​Kupang kini bukan lagi sekadar kota yang membersihkan sampah, tapi kota yang sedang membangun sistem industri lingkungan.

​Editor: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

Sumber: Prokopim Setda Kota Kupang

​Pesan Paskah dari Rujab Wali Kota: Mari Bangun Kota dengan Pelayanan Adil dan Tanpa Pilih Kasih

​KUPANG, PENA INDONESIA– Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memberikan penekanan serius terhadap integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Ibadah Paskah Oikumene lingkup Pemerintah Kota Kupang tahun 2026, ia menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan harus bertransformasi menjadi pelayanan publik yang berkualitas.

​Bagi dr. Christian, perayaan Paskah bukan sekadar tradisi, melainkan momentum bagi seluruh aparatur pemerintah untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab kepada masyarakat.

​Pelayanan Sebagai Wujud Iman

​Wali Kota menekankan bahwa kesalehan seorang abdi negara baru akan bermakna jika dirasakan langsung oleh warga melalui birokrasi yang adil dan transparan. Ia mengingatkan agar nilai spiritual tidak berhenti di dalam tempat ibadah.

​"Iman tidak boleh berhenti di hati atau doa saja, tapi harus berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan yang tulus, adil, dan berintegritas merupakan wujud nyata dari iman yang hidup di tengah masyarakat," tegas dr. Christian Widodo di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (8/4).

​Ia menambahkan bahwa di tengah tantangan pelayanan yang kompleks, setiap ASN dituntut untuk menghadirkan pelayanan optimal sebagai bentuk pengabdian yang tulus.

​Sinergi dan Persatuan Lintas Iman

​Ibadah yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Kupang, dr. Widya Cahya, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran pimpinan perangkat daerah hingga camat dan lurah.

​Momentum ini juga menjadi sarana mempererat toleransi, di mana ibadah dipimpin secara kolaboratif oleh Romo Adnan Berkanis (Gereja Sta. Maria Assumpta) dan Pdt. Charles Bessie (Gereja C3 Pemulihan).

​Pdt. Charles Bessie dalam renungannya turut mempertegas bahwa semangat kebangkitan harus melahirkan manusia baru yang berorientasi pada kepentingan bersama melalui pelayanan yang jujur dan membangun.

​Komitmen Membangun Kota

​Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen pemerintah untuk menjaga semangat pengharapan dalam membangun Kota Kupang. Ia memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat luas.

​"Mari kita jalani tugas pengabdian ini dengan penuh integritas dan harapan untuk Kota Kupang yang lebih baik," pungkasnya.

Editor: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

Sumber: Prokopim Setda Kota Kupang

Gempa Guncang Adonara Timur: Puluhan Rumah Rusak, Warga Memilih Tidur di Luar

​ADONARA – Suasana mencekam menyelimuti wilayah Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, menyusul gempa bumi yang terjadi pada Rabu (8/4) malam. Guncangan yang terasa kuat mengakibatkan puluhan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari retak ringan hingga kerusakan struktural yang cukup membahayakan.

​Kepanikan warga memuncak sesaat setelah getaran pertama dirasakan. Ribuan masyarakat berhamburan keluar rumah demi menghindari reruntuhan bangunan. Rasa trauma dan ketakutan akan adanya gempa susulan membuat sebagian besar warga di beberapa desa memilih untuk tidak kembali ke dalam rumah.

​"Kami sangat takut karena getarannya cukup kuat dan tiba-tiba. Banyak dinding rumah warga yang sudah retak, jadi kami lebih memilih tidur di teras dan di bawah tenda darurat di halaman rumah malam ini," ujar salah seorang warga setempat.

​Hingga berita ini diturunkan, warga masih terlihat berjaga-jaga di luar ruangan dengan menggunakan perlengkapan seadanya seperti kasur lantai dan tikar. Pihak terkait saat ini sedang melakukan pendataan mendalam mengenai jumlah pasti kerugian material serta memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

​Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta terus memantau informasi resmi dari BMKG terkait aktivitas seismik di wilayah tersebut guna menghindari informasi hoaks yang dapat menambah keresahan.

​Poin Utama Laporan:

• ​Lokasi: Adonara Timur, Flores Timur.
• ​Dampak: Puluhan rumah warga mengalami kerusakan.
• ​Kondisi Warga: Terjadi kepanikan massal; warga memilih tidur di luar rumah (halaman/jalan) karena takut tertimpa reruntuhan atau gempa susulan.
• ​Imbauan: Tetap waspada dan ikuti arahan otoritas setempat.

RSJ Naimata Kini Punya Gedung UPIP, Gubernur Melki: Penanganan Pasien Gangguan Jiwa Harus Cepat dan Manusiawi

KUPANG, PENA INDONESIA – Pelayanan kesehatan jiwa di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini semakin lengkap. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi meresmikan Gedung Unit Pelayanan Intensif Psikiatri (UPIP) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata Kupang, Rabu (8/4/2026) pagi.

​Fasilitas baru ini hadir sebagai jawaban atas fenomena "gunung es" masalah kesehatan jiwa di tengah masyarakat. Dengan adanya gedung UPIP, pasien yang berada dalam kondisi darurat atau fase gelisah kini bisa ditangani secara lebih spesifik, cepat, dan terukur.

​Langkah Nyata Pemerintah

Gubernur Melki menegaskan bahwa peresmian gedung ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan mental warga NTT sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2023.

​"Urusan jiwa jangan dianggap remeh. Gedung UPIP ini hadir untuk memberikan penanganan darurat yang lebih manusiawi, meningkatkan keselamatan pasien dan petugas, serta mempercepat masa pemulihan," ujar Melki saat meninjau fasilitas gedung.

​Menariknya, Melki juga mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTT untuk tidak ragu mengecek kondisi kesehatan mental mereka di RSJ Naimata. Menurutnya, kesehatan jiwa adalah pondasi agar bisa bekerja maksimal melayani masyarakat.

​Fasilitas Modern dan Canggih

Bukan hanya bangunan fisik, Gedung UPIP RSJ Naimata juga dilengkapi peralatan medis modern yang jarang ditemukan di tempat lain, di antaranya:

• ​TMS (Transcranial Magnetic Stimulation): Stimulasi sel saraf otak menggunakan gelombang elektromagnetik untuk pasien depresi berat.

• ​HRV (Heart Rate Variability): Alat untuk mendeteksi tingkat stres dan kecemasan pasien secara akurat.

• ​ECT (Electroconvulsive Therapy): Alat terapi listrik terkontrol untuk menangani gangguan mental berat seperti skizofrenia.

​Plt. Dirut RSJ Naimata, Novy Enggelin Elim, menjelaskan bahwa gedung ini memiliki 14 ruangan fungsional. Ada juga ruang seklusi khusus yang dirancang tetap menjunjung tinggi hak asasi pasien namun tetap aman bagi lingkungan sekitar.

​Pesan untuk Tenaga Medis

Di akhir sambutannya, Gubernur Melki berpesan kepada seluruh tenaga medis agar menjaga fasilitas canggih tersebut dengan pelayanan yang tulus.

​"Fasilitas canggih tidak akan berarti apa-apa tanpa sentuhan kasih dan profesionalisme. Jadikan tempat ini saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kita," pungkasnya.

​Hadir dalam acara ini Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemprov NTT dan Kota Kupang.

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

SUMBER: 

Angel Pieters Hipnotis Warga di Malam Puji-Pujian Paskah Kabupaten Kupang

OELAMASI, Pena Indonesia– Kemeriahan Paskah di Kabupaten Kupang mencapai puncaknya pada Selasa (7/4/2026) malam. Halaman Kantor Bupati Kupang dipadati warga yang antusias mengikuti Malam Puji-Pujian Paskah, yang juga dihadiri langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.

​Hadir mendampingi Gubernur, Bupati Kupang Yosef Lede, Wakil Bupati Aurum Titu Eki, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta direksi Bank NTT. Kehadiran para tokoh agama dan ribuan masyarakat membuat suasana malam itu terasa begitu hidup dan penuh sukacita.

​Bantuan Nyata untuk Gereja dan Mahasiswa

​Bupati Kupang, Yosef Lede, dalam sambutannya tak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas antusiasme warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Melki atas dukungannya terhadap kegiatan keagamaan di Kabupaten Kupang.

​Momentum ini juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menyalurkan bantuan nyata bagi masyarakat, di antaranya:

1. ​Bantuan pembangunan untuk 16 gereja.

​Beasiswa tugas akhir bagi 1.000 mahasiswa asal Kabupaten Kupang.

2. Dukungan untuk pelaksanaan sidang klasis di wilayah setempat.

​Pesan Gubernur: Iman Harus Jadi Gerakan Bangun Daerah

​Gubernur Melki Laka Lena memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya acara ini. Menurutnya, Kabupaten Kupang berhasil membuktikan bahwa perayaan keagamaan bisa menjadi motor penggerak kebersamaan masyarakat.

​"Saya bangga melihat kerja keras Pemkab Kupang dan masyarakat. Perayaan ini bukan sekadar acara rutin, tapi bukti iman yang hidup dan kebersamaan yang nyata," ujar Melki Laka Lena.

​Gubernur juga mengingatkan agar semangat Paskah jangan berhenti di panggung saja. Ia menekankan bahwa makna kebangkitan Kristus harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata untuk membangun daerah.

​"Iman akan kebangkitan harus jadi gerakan bersama. Kita ingin Kabupaten Kupang yang berdaya dan bermartabat. Di sini, peran anak muda sangat penting sebagai mesin perubahan untuk masa depan yang lebih baik," tegas Gubernur.

​Penampilan Angel Pieters Pukau Penonton

​Suasana semakin semarak saat artis nasional, Angel Pieters, naik ke atas panggung. Suara merdunya berhasil membawa suasana khidmat sekaligus meriah bagi seluruh pengunjung yang hadir di halaman kantor bupati.

​Acara berakhir dengan aman dan tertib, meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Kabupaten Kupang sebagai salah satu perayaan Paskah paling berkesan tahun ini.

Editor: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTT

Gubernur Melki "Ancam" Libatkan APH: Stop Bocorkan Anggaran, NTT Sedang Tercekik!

KUPANG, PENA INDONESIA – Libur panjang Paskah telah usai, namun bagi ASN di lingkup Pemprov NTT, "bulan madu" itu langsung disambut dengan peringatan keras. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, melempar peringatan tajam: jangan lagi ada yang berani bermain-main dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika tidak ingin berurusan dengan hukum.

​Dalam apel perdana di Halaman Gedung Sasando, Selasa (7/4), Melki tidak sekadar memberikan arahan normatif. Ia menyoroti kondisi fiskal NTT yang sedang megap-megap. Dengan nada bicara yang tegas, ia memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk menutup rapat-rapat celah kebocoran.

​"Kali ini kami tidak main-main. Kondisi fiskal kita terbatas! Kami akan libatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pengawasan. Kalau masih ditemukan praktik penyimpangan, pasti kami tindak tegas!" gertak Melki.

​Ancaman El Nino dan "Dompet" yang Cekak

​Provokasi Gubernur bukan tanpa alasan. NTT kini sedang dikepung dua masalah besar: Krisisfinansial dan Bencana El Nino. Berdasarkan rilis BMKG, musim kemarau tahun ini diprediksi akan jauh lebih ekstrem. Gagal panen dan krisis air bersih sudah di depan mata.

​Melki menekankan bahwa setiap rupiah di APBD harus diselamatkan untuk kebutuhan darurat masyarakat, bukan habis untuk belanja internal yang tidak penting.

Ia menuntut efisiensi total di setiap OPD. "Periksa kembali belanja internal! Pastikan setiap rupiah memberi manfaat bagi rakyat, bukan untuk hal yang tidak mendesak," cetusnya.

​Nasib PPPK: "Pusat Turun Tangan"

​Mengenai sengkarut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sempat meresahkan, Melki membawa angin segar dari Jakarta. Pasca kunjungan Wakil Presiden, komitmen pusat mulai terlihat.

​"Tidak ada PPPK yang dirumahkan!" tegasnya. Kementerian PANRB, Kemendagri, dan Kemenkeu kini dipaksa melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencarikan solusi bagi daerah yang "ngos-ngosan" membiayai gaji PPPK.

Gubernur Melki seolah ingin menegaskan bahwa masa-masa bekerja dengan gaya "bisnis seperti biasa" sudah berakhir. Fokus hanya satu: genjot PAD, potong belanja yang tidak perlu, dan bersiap hadapi kemarau panjang yang bisa mencekik ekonomi rakyat NTT.

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

SUMBER: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTT

Waspada El Nino dan Harga Pokok Naik, Gubernur Melki: Hemat Air dan Perkuat Solidaritas!

KUPANG, PENA INDONESIA– Kondisi ekonomi global yang morat-marit mulai mencekik warga NTT. Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena secara blak-blakan memperingatkan masyarakat bahwa kenaikan harga barang pokok bukan main-main. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri misa di Gereja Katolik Paroki Bunda Orang Miskin, Noelmina, Senin (6/4) sore.

​Melki meminta warga berhenti bersikap apatis. Di tengah situasi sulit ini, kepekaan sosial menjadi harga mati. "Harga-harga sudah naik. Jangan belanja sembarangan, dan yang paling penting, lihat kiri-kanan. Jangan sampai kita kenyang, tapi tetangga sebelah mati lapar karena kita tidak peduli," tegas Melki di depan jemaat.

​Ia menginstruksikan aparat desa dan tokoh agama untuk segera menyisir warga yang benar-benar kesulitan. Melki tidak ingin bantuan pemerintah salah sasaran hanya karena data yang amburadul atau sikap masa bodoh pejabat di tingkat bawah.

​Selain ancaman lapar, cuaca ekstrem El Nino juga sedang mengintai. Melki mengingatkan bahwa kemarau tahun ini akan lebih panjang dan membakar. Ia meminta warga tidak boros air dan petani harus lebih cerdik mengelola lahan.

​Sebagai jalan keluar, pemerintah menyodorkan program "Brigade Alsintan". Intinya, petani bisa pakai alat pertanian milik pemerintah secara gratis, hanya modal bahan bakar. Ia juga menantang warga untuk produktif membuat barang apa saja yang punya nilai jual untuk dimasukkan ke NTT Mart.

​"Kita ingin produk rakyat punya nilai tambah, bukan cuma jual mentah," tambahnya.

​Romo Beatus Ninu, Pastor Paroki setempat, mengapresiasi langkah Gubernur yang mau turun langsung melihat kondisi umat di pelosok. Baginya, kehadiran pemimpin di tengah krisis seperti ini sangat dibutuhkan agar rakyat tidak merasa berjuang sendirian.

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

SUMBER: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wapres Gibran Cek Langsung Hasil Bangunan di SD Inpres Kaniti Kupang

Kupang, PENA INDONESIA– Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali mendatangi SD Inpres Kaniti di Kabupaten Kupang pada Senin (6/4). Kedatangan orang nomor dua di Indonesia ini bertujuan untuk melihat langsung hasil renovasi dan pembangunan fasilitas sekolah yang sudah rampung dikerjakan.

​Dalam kunjungan ini, Wapres didampingi langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma. Hadir juga Bupati Kupang Yoseph Lede serta jajaran pejabat terkait lainnya.

​Janji yang Sudah Ditepati

​Kunjungan ini merupakan kali kedua bagi Gibran ke sekolah tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2025 lalu, Wapres sempat berkunjung dan berjanji akan memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak. Kini, janji itu sudah jadi kenyataan.

​Beberapa fasilitas yang sudah selesai dibangun dan diperbaiki di antaranya:

​1. 3 ruang kelas baru.

2. ​Perbaikan (rehabilitasi) 11 ruang kelas yang lama.

​3. Pembangunan toilet bersih.

4. ​Rumah dinas (mes) guru dan ruang administrasi.

​"Pembangunannya sudah berjalan baik. Saya berharap ini bisa bermanfaat untuk siswa dan guru di sini," kata Gibran singkat sambil meninjau bangunan.

​Bagi-Bagi Buku dan Alat Tulis

​Tak hanya melihat bangunan, Wapres Gibran juga kembali membagikan bantuan berupa buku tulis dan alat belajar untuk para siswa. Suasana sekolah pun jadi makin ramai saat anak-anak menerima bantuan tersebut.

​Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengaku sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Ia senang karena apa yang direncanakan tahun lalu sekarang sudah bisa dipakai oleh siswa untuk belajar.

​"Tahun lalu beliau datang bawa rencana pembangunan, dan sekarang sudah selesai. Kami sangat berterima kasih atas perhatian besar ini," ujar Gubernur Melki.

​Kepala Sekolah Merasa Terbantu

​Rasa bahagia juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu. Menurutnya, tambahan ruang kelas dan perbaikan fasilitas lainnya sangat membantu kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

​"Kami senang sekali Pak Wapres datang lagi. Sekarang sekolah kami jadi lebih bagus, ada ruang kelas baru dan toilet yang layak. Ini sangat membantu kami di sini," ungkap Yuliana.

​Kunjungan ini diharapkan jadi penyemangat bagi dunia pendidikan di NTT agar terus maju dengan fasilitas yang makin memadai.

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

SUMBER: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTT

Bukan Zamannya Cangkul Manual, Wapres Gibran Dorong Petani Milenial NTT Pakai Teknologi

KUPANG, PENA INDONESIA– Sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini bukan lagi sekadar urusan cangkul dan keringat. Saat mengunjungi Taman Agroeduwisata GMIT Tarus di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Senin (6/4/2026), Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membawa pesan kuat: modernisasi adalah harga mati.

​Mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wagub Johni Asadoma tampak menunjukkan ekosistem pertanian terintegrasi seluas 5,3 hektare yang kini menjadi "markas" para petani milenial.

​Stop Kerja Keras yang Sia-sia

​Gibran menyoroti satu masalah klasik petani: hasil panen melimpah tapi rusak karena pengolahan yang masih manual. Ia tak ingin kerja keras petani muda di Tarus berakhir sia-sia hanya karena kalah canggih.

​"Kita tidak ingin hasil panen yang sudah melimpah itu terbuang karena alatnya belum modern. Teman-teman milenial sudah kerja keras pagi-siang-malam, jangan sampai hasilnya rusak karena alat manual. Kita akan bantu alat yang lebih modern," tegas Wapres di depan para petani.

​Fokus Swasembada dan Makan Bergizi Gratis (MBG)

​Tak sekadar meninjau, Wapres memastikan bahwa hasil keringat petani di Tarus sudah memiliki pasar yang jelas (offtaker). Ternyata, hasil panen di sini sudah diserap untuk menyuplai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​Langkah ini, menurut Gibran, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang mengejar swasembada pangan dan energi. Ia pun menitipkan pesan agar konsistensi ini tetap dijaga demi memperkuat rantai pasok pangan nasional.

​Sinergi Lokal, Perhatian Pusat

​Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyambut hangat komitmen Wapres. Baginya, kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini adalah suntikan semangat bagi NTT untuk membuktikan diri sebagai lumbung pangan potensial.

​"Ini bentuk nyata perhatian pusat. Dukungan alat modern sangat krusial agar anak muda kita makin semangat melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan secara ekonomi," ujar Melki.

​Sekilas Tentang Agroeduwisata GMIT Tarus:

1. ​Pengelola: Kelompok tani binaan Sinode GMIT bekerja sama dengan Politani Kupang.

​Luas Lahan: 5,38 Hektare.

2. ​Produktivitas: 3 kali musim tanam per tahun dengan hasil mencapai 221 ton gabah kering.

​Ekosistem: Mengintegrasikan pertanian, hortikultura, perikanan, hingga peternakan.

​Dengan dukungan teknologi yang dijanjikan, kawasan ini diproyeksikan menjadi pilot project nasional bagaimana gereja, akademisi, dan pemerintah berkolaborasi mencetak petani masa depan.

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

SUMBER: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTT

Duet Melki-Gibran: Dari Takbiran Ke Paskah, Bundaran Tirosa Simbol Toleransi NTT

KUPANG, PENA INDONESIA– Perayaan Paskah di Nusa Tenggara Timur menjadi momentum strategis untuk memperkuat pondasi pembangunan daerah. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa semangat Paskah harus bertransformasi menjadi energi nyata guna mendorong kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Festival Paskah Pemuda GMIT 2026 di Bundaran Tirosa, Kupang, Senin (6/4).

​Hadirnya Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di lokasi acara kian mempertegas sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal stabilitas di gerbang selatan Indonesia ini.

​Tirosa: Simbol Toleransi yang Hidup

​Pemilihan Bundaran Tirosa sebagai lokasi acara memiliki pesan mendalam. Melki Laka Lena mengingatkan bahwa di titik yang sama, beberapa waktu lalu, gema takbiran mengalun damai. Kini, kemeriahan Paskah menyusul di tempat yang sama.

​"Inilah wajah asli NTT, Nusa Terindah Toleransi. Keberagaman ini adalah kekuatan kita untuk mengejar ketertinggalan dan membangun NTT yang maju, sehat, serta cerdas," ujar Melki. Ia juga meminta Pemuda GMIT terus menjadi garda depan dalam menjaga karakter generasi muda dari gerusan zaman.

​Gibran: Jangan Beri Ruang untuk Provokasi

​Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa pesan lugas dari Jakarta. Baginya, Festival Paskah ini harus berdampak ganda: penguat persatuan sekaligus mesin ekonomi baru melalui sektor wisata rohani.

​Di tengah dinamika informasi saat ini, Gibran memberikan peringatan keras agar masyarakat tetap waspada terhadap hoaks yang mampu memecah belah.

​"Pembangunan tidak akan pernah berjalan di atas tanah yang retak karena perpecahan. Persatuan adalah syarat mutlak," tegas Wapres.

​Menjawab Tantangan Sosial

​Ketua Sinode GMIT, Samuel Pandie, memberikan catatan kritis agar makna Paskah menyentuh akar persoalan di NTT. Ia menyoroti urgensi penanganan stunting, perlindungan buruh migran, kekerasan, hingga pelayanan di wilayah 3T. Paskah, menurutnya, adalah komitmen sosial untuk hadir bagi mereka yang terpinggirkan.

​Senada dengan itu, Romo Dus Bone dalam pesan damainya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat perbedaan sebagai anugerah yang memperkaya solidaritas kebangsaan.

​Obor Perdamaian dan Kerja Nyata

​Puncak acara ditandai dengan penyerahan Obor Perdamaian oleh Wapres Gibran kepada perwakilan Pemuda GMIT. Melalui prosesi simbolis pemanggulan salib, festival ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri: NTT tidak hanya merayakan iman, tapi sedang memperkokoh persaudaraan sebagai modal utama membangun kesejahteraan.

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

SUMBER: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

​28 Tahun GMIT Moria Liliba: Serena Francis Ajak Jemaat Jadi 'Garam' di Tengah Keberagaman Kota Kasih

KOTA KUPANG, PENA INDONESIA– Momentum Paskah 2026 menjadi catatan sejarah yang manis bagi Jemaat GMIT Moria Liliba. Minggu (5/4), di sela-sela dentang lonceng gereja dan kidung syukur, gereja ini genap berusia 28 tahun. Hadir di tengah jemaat, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., membawa pesan mendalam tentang "Iman yang Bergerak".

​Serena tak sekadar hadir secara seremonial. Dalam balutan suasana khidmat, ia mengingatkan bahwa Paskah adalah "bahan bakar" untuk meninggalkan egoisme dan kebencian.

​Paskah: Bukan Sekadar Kata, Tapi Aksi Nyata

​“Paskah adalah inti dari iman kita. Ada harapan baru di sana. Namun, iman yang hidup itu tidak boleh berhenti di bibir saja, ia harus mewujud dalam tindakan nyata di tengah masyarakat,” tegas Serena dalam sambutannya.

​Bagi sosok pemimpin muda ini, usia 28 tahun GMIT Moria Liliba adalah bukti dedikasi panjang. Ia mengapresiasi bagaimana gereja telah bertransformasi menjadi oase bagi lingkungan sekitar. Gereja, menurut Serena, memiliki beban moral untuk menjadi 'terang dan garam'—terutama dalam menjaga tenun persaudaraan di Kota Kupang.

​Potret Toleransi: Dari Takjil hingga Pawai Paskah

​Ada yang menarik saat Serena menyentuh isu toleransi. Ia menggambarkan betapa indahnya harmoni di Kota Kupang, di mana sekat-sekat agama luruh dalam kebersamaan.

• ​Simbol Toleransi: Serena mencontohkan bagaimana warga lintas agama antusias berburu takjil saat Ramadan, dan bagaimana warga non-Kristiani turut mendukung kemeriahan Pawai Paskah.

• ​Predikat Nasional: “Kota Kupang adalah Kota Kasih. Rumah besar kita bersama. Tak heran jika satu dekade terakhir kita konsisten meraih penghargaan sebagai kota paling toleran di Indonesia,” jelasnya dengan nada bangga.

​Selain soal toleransi, Serena juga menitipkan pesan krusial kepada gereja untuk pasang badan terhadap isu kesehatan mental dan perlindungan anak. Ia berharap gereja menjadi benteng moral bagi generasi muda di tengah gempuran zaman.

​Suara Gembala: Dari Bertahan Menuju Mengutus

​Senada dengan itu, Pdt. Desiana Rondo Effendy, S.Th., M.Th., dalam suara gembalanya memberikan refleksi filosofis. Baginya, angka 28 tahun adalah titik perjumpaan antara "salib dan kebangkitan".

​“Perjalanan ini tidak mudah. Penuh air mata dan dinamika. Tapi Paskah mengajarkan bahwa tidak ada pelayanan yang sia-sia di mata Tuhan,” ungkap Pdt. Desiana.

​Di usia baru ini, GMIT Moria Liliba melakukan lompatan besar. Dari yang semula sekadar "bertahan", kini bertransformasi menjadi gereja yang "mengutus". Salah satu langkah konkretnya adalah peluncuran website resmi jemaat, sebuah adaptasi teknologi untuk memastikan kabar baik menjangkau ruang digital yang lebih luas.

​Hadir dalam acara tersebut:

​Pdt. Elisabeth Radja Gah-Djara (Ketua Majelis Jemaat)

​Ir. Fary Djemy Francis (Komut PT. Taspen)

​Pdt. Emr. Okto Nenohai (Pemimpin Ibadah)

​Para mantan pendeta, presbiter, dan seluruh jemaat yang memadati gereja.

Editor: Team Redaksi Garis Pena Indonesia

Sumber: Prokopim Setda Kota Kupang

Prosesi Galilea: Wajah Baru Wisata Religi dan Ujian Toleransi di NTT

KUPANG, PENA INDONESIA– Perairan Kupang mendadak ramai pada Minggu (5/4). Bukan oleh aktivitas nelayan biasa, melainkan oleh 50 perahu yang mengarak "Prosesi Galilea". Acara yang digagas Pemuda GMIT ini sengaja membawa ritual Paskah keluar dari gedung gereja, langsung ke tengah pasar dan bibir pantai.

​Langkah ini bukan tanpa alasan. Ada ambisi besar yang sedang dipamerkan: menjadikan ritual iman sebagai magnet uang melalui sektor wisata religi. 

​Toleransi yang Terpampang Nyata

Pemandangan di Pantai Lai-Lai Besi Kopan (LLBK) hari itu cukup provokatif bagi siapa saja yang masih meragukan kerukunan di NTT. Nelayan muslim dari Oesapa ikut ambil bagian, lengkap dengan atribut yang mendukung prosesi umat Kristiani.

​Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyebut ini sebagai bukti konkret label "Nusa Terindah Toleransi". Di saat banyak daerah terjebak konflik identitas, NTT justru memamerkan kerja sama lintas iman sebagai komoditas sosial yang mahal harganya.

​Agama dan Target Pendapatan

Namun, di balik narasi iman, pemerintah provinsi terang-terangan membidik potensi ekonomi. Johni mendorong agar prosesi ini dipatenkan menjadi identitas budaya dan destinasi wisata baru.

​"Kalau ini terus dikembangkan, ini kekuatan pariwisata daerah," ujar Johni.

​Pernyataan ini menegaskan bahwa kegiatan keagamaan kini dituntut punya dampak instan pada dompet masyarakat. Keterlibatan UMKM dalam expo di lokasi acara menjadi bukti awal bahwa doa dan dagang bisa berjalan beriringan.

​Tantangan Konsistensi

Ketua Pemuda Sinode GMIT, Erens Blegur, mengklaim acara ini sebagai perwujudan mimpi lama. Targetnya ambisius: festival Paskah yang lebih besar di masa depan.

​Namun, tantangan klasiknya tetap sama: Apakah ini akan menjadi agenda tahunan yang berdampak luas, atau hanya sekadar parade perahu yang selesai begitu matahari terbenam? Publik kini tinggal menunggu apakah narasi "wisata religi" ini benar-benar mampu mendatangkan turis dan menggerakkan ekonomi lokal secara konsisten, atau hanya menjadi seremoni mewah yang menguap begitu saja.

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL

SUMBER: Biro Administrasi Pemerintahan Setda Prov NTT

Bukan Sekadar Perayaan Paskah, Pemuda GMIT "Sulap" LLBK Jadi Pusat Cuan UMKM!

KUPANG, Pena Indonesia– Perayaan Paskah di Kota Kupang tahun ini tidak sekadar ritual prosesi, namun menjelma menjadi gerakan nyata bagi ekonomi kerakyatan. Di bawah langit Pantai Wisata LLBK Tedis yang ikonik, Sabtu (4/4), geliat ekonomi kreatif resmi dimulai melalui Expo UMKM Festival Paskah Pemuda GMIT 2026.

​Mewakili Wali Kota Kupang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, hadir membuka kegiatan ini dengan penuh semangat. Baginya, tema Paskah tahun ini, "Kristus Bangkit Melalui Kemanusiaan Kita", bukan sekadar deretan kata, melainkan sebuah panggilan aksi.

​"Tema ini adalah refleksi iman yang membumi. Pemuda GMIT hari ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya dirayakan di dalam gereja, tapi juga di pasar-pasar, di lapak-lapak UMKM, dan di setiap pergerakan ekonomi masyarakat," tegas Jeffry dalam sambutannya yang disambut hangat para hadirin.

​Sinergi Lintas Sektor untuk UMKM Naik Kelas

​Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Dirut Bank NTT Charlie Paulus, Deputi BI NTT Rio Khasananda, hingga Komisaris Utama PT BPR Christa Jaya Christofel Liyanto, menjadi sinyal kuat bahwa dukungan terhadap UMKM di Kota Kupang kini berada pada level strategis.

​Pemerintah Kota Kupang menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan pelaku usaha kecil berjuang sendirian. Kolaborasi dengan Pemuda GMIT ini menjadi bukti bahwa anak muda adalah pilar penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang maju dan berdaya saing.

​Inspirasi dari Tepian Pantai

​Ketua Panitia Pelaksana, Erenst Blegur, dengan rasa syukur mengungkapkan bahwa festival tahun ini memang dirancang lebih luas. Expo ini adalah ruang bagi inovasi dan kreativitas yang lahir dari tangan-tangan pemuda.

​"Kami ingin menghadirkan kontribusi nyata. Meski dimulai dari langkah kecil, pemuda harus punya peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Erenst.

​Dukungan juga datang dari jauh, Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, yang turut hadir mengutip pesan legendaris JFK: “Jangan tanyakan apa yang negara lakukan untukmu, tetapi tanyakan apa yang telah kamu lakukan untuk negaramu.” Sebuah sentilan manis bagi generasi muda untuk terus menjadi solusi dan menjadi "terang" melalui kemandirian ekonomi.

Kegiatan ini akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan di kawasan LLBK. Mari warga Kupang, kita dukung produk lokal, beli dari tetangga sendiri, dan jadikan momentum Paskah ini sebagai titik balik kebangkitan ekonomi kota kita tercinta.

Editor: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//DWN

Sumber: Prokopim Setda kota Kupang

DARI TODE KISAR KE FONTEIN, BERLABUH DI LILIBA: JEJAK 'PENYIMPANGAN' DUA PEMIMPIN WILAYAH

KUPANG — PENA INDONESIA| Jabatan publik sejatinya adalah sebuah panggung keteladanan. Namun, sebuah insiden di Kelurahan Liliba pada Jumat malam (3/4) justru menyuguhkan pemandangan yang kontras dengan ekspektasi tersebut. Dua sosok yang memegang tongkat komando di wilayahnya masing-masing—RZT (Lurah Tode Kisar) dan LA (Plt. Lurah Fontein)—kini menjadi pusat perhatian publik, bukan karena prestasi kerja, melainkan karena sebuah noktah pada muruah korps abdi negara.

​Tragedi di Balik Pintu Tertutup

​Peristiwa ini bukan sekadar fragmen kehidupan domestik biasa. Penggerebekan yang terjadi di sebuah rumah di Kecamatan Oebobo tersebut menyisakan getir yang mendalam, terutama ketika diketahui bahwa pengungkapan ini dimotori oleh suami LA sendiri. Di tengah perjuangannya melawan keterbatasan fisik pasca-stroke ringan, sang suami justru harus menjemput fakta yang melukai komitmen panjang pernikahan mereka.

​Kehadiran aparat dari Tim Zero Ditreskrimum Polda NTT serta personel Raimas Ditsabhara di lokasi kejadian menjadi penegas bahwa situasi tersebut bukan lagi sekadar urusan keluarga, melainkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum. Evakuasi kedua oknum ASN ke RS Bhayangkara menjadi langkah darurat untuk memisahkan api emosi warga dari potensi anarki.

​Uji Nyali Birokrasi: Investigasi atau Formalitas?

​Respons cepat ditunjukkan oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo. Ia segera memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BKPPD untuk melakukan verifikasi faktual atas kejadian tersebut. Secara administratif, langkah ini adalah prosedur baku. Namun, bagi masyarakat yang cerdas, instruksi ini adalah sebuah ujian konsistensi.

​Publik kini menaruh perhatian besar pada meja Sekda. Apakah pemeriksaan ini akan menjadi instrumen penegakan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS secara murni, atau justru menjadi lorong gelap untuk memitigasi kerusakan citra instansi dengan sanksi yang "minimalis"?

​MENGAPA INI HARUS DIKAWAL?

​Ada tiga poin fundamental yang patut kita renungkan:

1. ​Standar Moral Pemimpin Wilayah: Sebagai Lurah, RZT dan LA adalah representasi terkecil dari negara di tengah masyarakat. Ketika integritas pribadi runtuh, maka otoritas moral mereka untuk memimpin warga secara otomatis mengalami devaluasi.

2. ​Ironi Kemanusiaan: Fakta bahwa pelapor adalah seorang suami yang sedang dalam kondisi sakit memberikan beban moral yang berat bagi kedua oknum tersebut. Ini bukan lagi soal "siapa melakukan apa", melainkan soal empati dan etika yang abai di tengah tanggung jawab sosial.

3. ​Kredibilitas Sanksi: Berdasarkan aturan disiplin ASN, pelanggaran yang mencoreng kehormatan negara dan korps dapat berujung pada sanksi berat, termasuk pemberhentian. Jika pemerintah kota hanya berhenti pada retorika "pemeriksaan", maka wibawa birokrasi di Kota Kupang sedang dipertaruhkan.

​Kini, bola panas berada di tangan tim pemeriksa internal Pemerintah Kota Kupang dan penyidik Ditres PPA Polda NTT. Akankah hukum dan disiplin tegak tanpa pandang bulu, ataukah ini hanya akan menjadi naskah lama yang berakhir dengan "penyelesaian kekeluargaan" di balik layar?

Editor: Team Redaksi Pena Indonesia

​Di Balik Beras 20 Kg: Cara dr. Christian Widodo Hadirkan "Negara" di Dapur Warga Nefonaek

KUPANG, PENA INDONESIA– Penyaluran bantuan pangan seringkali dilihat hanya sebagai ritual birokrasi di atas panggung. Namun, bagi Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, tumpukan beras dan literan minyak goreng tersebut adalah pengejawantahan dari kehadiran negara di tengah titik paling krusial kehidupan warganya: dapur keluarga.

​Hal ini ditegaskan dr. Christian saat meluncurkan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Alokasi Februari–Maret 2026 di Kantor Lurah Nefonaek, Rabu (1/4). Di hadapan warga dan jajaran pimpinan Bulog NTT, dokter muda ini memilih untuk berbicara dari hati ke hati mengenai makna di balik bantuan tersebut.

​Pangan Sebagai Fondasi Martabat

​Bagi dr. Christian, ketahanan sebuah kota tidak dibangun dari beton bangunan semata, melainkan dari meja makan di setiap rumah. Menurutnya, ketika kebutuhan dasar pangan terpenuhi, martabat sebuah keluarga akan terjaga.

​“Ini bukan sekadar kita menyerahkan bantuan. Di dalamnya ada makna kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut martabat dan ketahanan keluarga,” tegasnya dengan nada lugas.

​Filosofinya sederhana namun tajam: jika individu kuat, keluarga akan kokoh. Jika keluarga kokoh, maka Kota Kupang akan menjadi kota yang tangguh. Logika pembangunan inilah yang ia tanamkan sebagai fondasi kepemimpinannya.

​Politik Kolaborasi: Jalan Jauh Harus Bersama

​Di tengah himpitan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, Wali Kota mengingatkan bahwa ego sektoral adalah musuh dalam selimut. Ia mengajak seluruh elemen—mulai dari tokoh agama, komunitas, hingga partai politik—untuk berjalan beriringan.

​“Kalau mau jalan cepat, kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, kita harus jalan bersama. Saling menopang, saling membantu, supaya kita bisa sampai tujuan,” ujarnya mengutip pepatah bijak yang disambut hangat oleh warga.

​Kehadirannya di Nefonaek di tengah jadwal yang padat pun disebutnya sebagai bentuk cinta. “Tanpa masyarakat, saya tidak bisa berdiri di sini,” tambahnya merendah.

​Lonjakan Penerima: Jangkauan yang Meluas

​Tahun 2026 menjadi tahun yang signifikan bagi jaring pengaman sosial di Kota Kupang. Terdapat kenaikan jumlah penerima manfaat yang cukup fantastis, yakni lebih dari 80 persen. Jika pada 2025 tercatat sekitar 21 ribu penerima, tahun ini melonjak menjadi 39.809 penerima.

​Perluasan ini terjadi karena pemerintah menggeser cakupan bantuan dari desil 1–3 menjadi desil 1–4. Setiap penerima manfaat berhak mendapatkan:

• ​20 Kilogram Beras

• ​4 Liter Minyak Goreng

​Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim K. Kanam, memastikan bahwa distribusi kali ini didukung sistem digital berbasis aplikasi yang terpantau real-time. "Launching di Kota Kupang ini merupakan penyaluran perdana di NTT untuk tahun 2026," lapor Arahim.

​Menutup rangkaian sambutannya, dr. Christian Widodo menyitir sebuah pesan inspiratif tentang pengabdian. Baginya, melayani sesama adalah kompas terbaik untuk menemukan jati diri sebagai pemimpin.

​Langkah dr. Christian di Kelurahan Nefonaek hari itu seolah ingin memastikan satu hal: di tengah badai ekonomi mana pun, warga Kupang tidak akan merasa berjalan sendirian.

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//DWN

Sumber: PROKOPIM SETDA KOTA KUPANG

Gubernur NTT Buka Musrenbang RKPD Kota Kupang 2027: Christian Widodo Patok Rp500 Juta Per Kelurahan

​KUPANG, PENA INDONESIA– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2027 di Hotel Harper Kupang, Rabu (1/4). Dalam forum tersebut, terobosan alokasi anggaran kelurahan menjadi sorotan utama

​Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menegaskan bahwa mulai tahun 2027, Pemerintah Kota Kupang memberlakukan kebijakan baru yakni alokasi program pembangunan senilai Rp500 juta untuk setiap kelurahan. Langkah ini diambil guna memastikan pemerataan infrastruktur yang selama ini dianggap belum berkeadilan.

​“Selama ini ada kelurahan yang terus mendapat pembangunan karena faktor tertentu, sementara ada yang tidak tersentuh. Dengan mekanisme ini, semua kelurahan mendapat kesempatan yang sama,” tegas Christian.

​Porsi Anggaran dan Evaluasi Berkala

​Christian menjelaskan, dana tersebut akan didistribusikan melalui program perangkat daerah dengan komposisi yang telah diatur:

• ​80 Persen: Pembangunan infrastruktur.

• ​10 Persen: Penguatan ekonomi masyarakat.

• ​10 Persen: Kegiatan sosial kemasyarakatan.

​Tak hanya soal anggaran, Wali Kota juga memperkenalkan sistem evaluasi lintas sektor setiap tiga bulan. Tujuannya agar program antar-perangkat daerah berjalan terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

​“Kita tidak boleh gagal dalam perencanaan, karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan,” tambahnya.

​Apresiasi Gubernur: Kota Kupang Wajah NTT

​Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan Pemkot Kupang. Menurutnya, Christian Widodo mampu melahirkan terobosan di tengah kondisi fiskal yang sedang mengalami efisiensi ketat.

​“Kota Kupang adalah wajah Provinsi NTT. Baik tidaknya wajah provinsi ini sangat ditentukan oleh kondisi ibu kotanya. Di tengah efisiensi anggaran, saya lihat Pemkot Kupang tetap mampu melakukan terobosan pembangunan. Ini patut diapresiasi,” ujar Melki Laka Lena.

​Gubernur juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Pusat agar program nasional yang turun ke daerah bisa berdampak langsung pada penurunan angka stunting dan pertumbuhan ekonomi warga.

​Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang Serana Cosgrova Francis, Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Odja, Wakil Ketua I DPRD NTT Fernando Soares, serta jajaran unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah terkait.

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//DWN

Sumber: prokopim Setda kota Kupang

​Wali Kota Kupang Apresiasi Konsistensi Pemuda GMIT dalam Prosesi Jalan Salib

KUPANG, PENA INDONESIA – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, resmi melepas Prosesi Jalan Salib ke-X Pemuda GMIT Klasis Kota Kupang di Taman Nostalgia, Kamis (2/4). Kegiatan ini melintasi 10 etape perhentian yang tersebar di wilayah Kota Kupang.

​Dalam sambutannya, Christian menegaskan bahwa Jalan Salib bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi atas keteguhan iman dan harapan di tengah tantangan. Ia mengapresiasi dedikasi pemuda GMIT yang konsisten menjaga tradisi spiritual ini.

​“Harapan adalah esensi hidup. Tanpa harapan, manusia kehilangan makna. Saya minta pemuda tidak hanya menunggu masa depan, tapi berani mengambil peran strategis sekarang juga,” tegas Christian di hadapan peserta.

​Ia juga menekankan pentingnya mentalitas pantang menyerah. Mengutip filosofi keberanian, Wali Kota menyebut bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bangkit setiap kali terjatuh.

​Refleksi dan Edukasi Visual

​Ketua Majelis Klasis GMIT Kota Kupang, Pdt. Delviana K. Poych Snae, menambahkan bahwa prosesi ini adalah "katekisasi visual". Di tengah gempuran arus informasi digital, visualisasi penderitaan Kristus diharapkan mampu menghidupkan iman jemaat secara lebih kontekstual.

​"Ini adalah bentuk kesaksian iman di ruang publik. Kami ingin pemuda menjadi agen transformasi yang memiliki integritas di tengah tantangan zaman," ujar Pdt. Delviana.

​Rute Prosesi

​Prosesi tahun ini dimulai dari Taman Nostalgia dan berakhir di GMIT Pohonitas Manulai II. Berikut adalah titik perhentian (etape) yang dilalui:

​• GMIT Kota Baru

• ​GMIT Pniel Oebobo

• ​GMIT Kefas Oetete

• ​GMIT Koinonia Kupang

• ​GMIT Syalom Kupang

• ​GMIT Kemah Ibadat Airnona

• ​GMIT Rehobot Bakunase

• ​GMIT Hosana Batuplat

• ​GMIT Pohonitas Manulai II (Finish)

​Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry E. Pelt, jajaran asisten Sekda, serta para pimpinan majelis jemaat se-Klasis Kota Kupang. (GMN)

EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//DWN

Sumber: Prokopim Setda kota Kupang

Krisis Fiskal Daerah: Wali Kota Kupang Tagih Relaksasi Pusat, Tolak Tumbalkan Pelayanan Publik

KUPANG, Pena Indonesia– Aula Fernandes, Lantai 4 Kantor Gubernur NTT, Selasa (31/3), menjadi saksi bisu sebuah diplomasi anggaran yang krusial. Di hadapan petinggi Kementerian Dalam Negeri, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, tidak sekadar hadir; ia membawa kegelisahan daerah yang sedang terhimpit oleh ketatnya regulasi belanja pegawai dan keterbatasan ruang fiskal. 

​Dalam rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah yang dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Agus Fatoni, serta duet pemimpin NTT, Gubernur Melkiades Lakalena dan Wagub Johni Asadoma, dr. Christian melontarkan argumen tajam mengenai realitas di akar rumput.

​Relaksasi: Bukan Pilihan, Tapi Keharusan

​Bagi dr. Christian, kepatuhan terhadap regulasi adalah kewajiban, namun kualitas pelayanan publik tidak boleh menjadi tumbal. Ia memaparkan bahwa berbagai simulasi telah dilakukan, namun hasilnya tetap menemui jalan terjal.

​"Relaksasi aturan adalah solusi paling rasional. Kami butuh fleksibilitas agar pemerintah daerah tetap bisa bernapas antara kewajiban administratif dan pengabdian nyata kepada masyarakat," tegasnya.

​Ia juga menyoroti ironi tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, meningkatkan PAD bukan sekadar membalik telapak tangan; ia butuh modal dan ruang fiskal yang justru sedang dalam kondisi efisiensi ketat.

​"Untuk memacu PAD, kita butuh ruang gerak. Dalam kondisi hari ini, itu adalah tantangan yang luar biasa," tambahnya, seraya menagih realisasi insentif atas prestasi Kota Kupang sebagai daerah terbaik TP2DD wilayah Nusa Tenggara, Bali, dan Papua.

​Jawaban Pusat: Antara UU Nomor 1/2022 dan Diskresi

​Merespons "teriakan" daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, tampak sigap menyerap aspirasi. Ia mengakui bahwa UU No. 1 Tahun 2022 memang mematok batasan ketat, khususnya pada komposisi belanja pegawai. Namun, ia membawa angin segar: regulasi tersebut memiliki celah penyesuaian melalui kebijakan pusat tanpa harus merombak undang-undang.

​"Kami hadir untuk menghimpun persoalan ini. Ada dua kunci utama: penyesuaian struktur belanja dan agresivitas dalam mencari pendapatan baru. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi mesin utama efisiensi," kata Fatoni.

​Ia juga mengapresiasi "hati nurani" para kepala daerah di NTT yang sepakat mempertahankan tenaga PPPK. "Ini bentuk tanggung jawab moral yang luar biasa dalam menjaga pelayanan publik," pujinya.

​Gubernur NTT: Solusi di Tangan Tiga Menteri

​Menutup debat panjang tersebut, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lakalena, memberikan pandangan yang pragmatis namun strategis. Ia menilai solusi atas krisis fiskal ini tidak memerlukan proses legislasi yang panjang di DPR.

​"Cukup kebijakan diskresi bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB. Ruang diskresi ini sudah pernah ada, dan sekarang saatnya diterapkan kembali demi menjawab kebutuhan daerah," tegas Melki.

​Gubernur juga mendorong kolaborasi lintas sektor, terutama pada optimalisasi pajak kendaraan bermotor yang potensinya masih menguap. Baginya, kehadiran Dirjen Kemendagri langsung ke Kupang adalah sinyal kuat bahwa pusat mulai mendengarkan denyut nadi daerah yang selama ini berjuang dalam sunyi.

Editor: TEAM REDAKSI PENA INDONESIA//dwn

Sumber: PROKOPIM SETDA KOTA KUPANG

Ironi Kendaraan Dinas NTT: Rakyat Disuruh Taat, Pejabat Nunggak Pajak!

KUPANG, PENA INDONESIA – Pemandangan memuakkan tersaji di halaman GOR Flobamora, Rabu (1/4). Di balik seragam perlente dan lencana mentereng, wajah birokrasi Pemprov NTT tampak coreng-moreng. Bagaimana tidak? Kendaraan operasional yang dibiayai keringat rakyat ternyata banyak yang "bodong" alias menunggak pajak!

​Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dibuat berang saat memimpin Apel Kendaraan Dinas. Alih-alih melihat kedisiplinan, yang ditemukan justru potret bobroknya pengelolaan aset daerah.

​Label "Role Model" yang Kandas

​"Pemerintah harus menjadi role model," tegas Wagub Johni dengan nada tinggi. Kalimat ini seolah menjadi tamparan keras bagi para pimpinan OPD. Logikanya sederhana: bagaimana mungkin pemerintah menuntut rakyat taat pajak, jika mobil dinas yang mereka pakai setiap hari justru menunggak kewajiban?

​Dari 354 unit kendaraan yang tersebar, hanya 71 unit yang berani menampakkan batang hidungnya di hadapan Wagub. Ke mana sisanya? Alasan "tugas di daerah" terkesan menjadi tameng klasik untuk menutupi administrasi yang amburadul atau kondisi fisik kendaraan yang mungkin sudah jadi rongsokan tak terawat.

​Stiker Malu di Mobil Pelat Merah

​Puncak provokasi terjadi usai apel. Wagub tak sekadar basa-basi. Ia turun langsung memeriksa dokumen dan kondisi fisik kendaraan. Hasilnya? Memalukan. Petugas terpaksa menempelkan stiker peringatan pada sejumlah mobil dinas yang belum bayar pajak.

​Ini adalah penghinaan bagi etika birokrasi. Mobil yang dibeli dengan uang rakyat, dipakai untuk kenyamanan pejabat, tapi pajaknya justru diabaikan. Apakah ini yang disebut melayani?

​Hidup Hemat atau Sekadar Lip Service?

​Di tengah situasi ekonomi yang sedang "pucat", Wagub kembali menggaungkan narasi hidup hemat, kurangi perjalanan dinas, hingga WFH. Namun, publik patut bertanya: apakah instruksi ini hanya sekadar lip service di atas podium, atau benar-benar akan memangkas gaya hidup mewah para pejabat di lingkungan Setda NTT?

​Wagub menegaskan, kendaraan dinas murni untuk pelayanan publik, BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. Sentilan ini tajam, mengingat sudah jadi rahasia umum bagaimana fasilitas negara seringkali disalahgunakan untuk urusan di luar kedinasan.

Apel ini seharusnya bukan sekadar seremoni baris-berbaris. Jika urusan pajak kendaraan sendiri saja tidak beres, jangan harap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa melampaui langit. Rakyat NTT tidak butuh pidato, rakyat butuh teladan nyata. Bayar pajaknya, atau kandangkan saja mobilnya!

EDITOR: REDAKSI GARIS PENA INDONESIA//LL

SUMBER: BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA PROV NTT

NTT Terancam Sanksi Fiskal, Melki Laka Lena: "Jangan Ada PPPK yang Dirumahkan!"

KUPANG, PENA INDONESIA– Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT kini berada di ujung tanduk regulasi. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 memaksa daerah memangkas belanja pegawai maksimal 30%, sementara realita di NTT angka tersebut masih membengkak hingga rata-rata 54,30%.

​Menyikapi kondisi kritis ini, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, perwakilan Kemenkeu, dan Kemenpan-RB di Aula Fernandez, Selasa (31/3) malam.

​Solusi, Bukan Keluhan

​Gubernur Melki menegaskan bahwa tantangan ini tidak bisa dijawab dengan sekadar keluhan. Fokus utamanya adalah menyelamatkan nasib ribuan tenaga honorer dan PPPK agar tidak menjadi korban kebijakan.

​"Harapan kita bersama, tidak ada satu pun pegawai, dengan status apa pun, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, yang harus dirumahkan," tegas Melki di hadapan para kepala daerah se-NTT.

​Ancaman Potong DAU/DBH

​Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan PMK Nomor 24 Tahun 2024, daerah yang gagal menekan belanja pegawai dan mengalokasikan 40% untuk infrastruktur pada 2028 bakal dijatuhi sanksi berat: Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

​Padahal, secara faktual, kapasitas fiskal NTT masih sangat rendah. Belanja pegawai tanpa tunjangan guru saja masih nangkring di angka 44,78%, jauh di atas plafon nasional.

​Desak Diskresi Tiga Menteri

​Alih-alih merevisi UU, Melki menawarkan solusi taktis melalui jalur diskresi. Ia berencana memboyong para Bupati/Wali Kota ke Jakarta usai Paskah untuk melobi tiga menteri (Mendagri, Menkeu, dan Menpan-RB).

​"Cukup dengan pertemuan tiga menteri untuk mengambil kebijakan diskresi khusus. Implementasi undang-undang harus disesuaikan dengan kondisi riil di daerah," ujarnya optimis.

​Stop Seremonial, Fokus PAD

​Pemerintah Pusat melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, memberikan "lampu kuning". Daerah dipaksa melakukan efisiensi radikal. Anggaran untuk kegiatan seremonial, studi banding, hingga seminar (FGD) yang tidak terukur harus dipangkas habis.

​Selain efisiensi, digitalisasi pendapatan dan penguatan BUMD menjadi harga mati untuk mendongkrak PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa berkurang.

​Rencananya, Mendagri dijadwalkan turun langsung ke NTT pada 2 April mendatang untuk memastikan jalan keluar atas kebuntuan fiskal ini.

​EDITOR: REDAKSI GARIS PENA INDONESIA//LL

SUMBER: BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA PROV NTT

Gubernur Melki Serahkan SK 4.536 PPPK Paruh Waktu: “Jangan Bermental Asal Kerja!”

KUPANG, Garis Pena Indonesia – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 4.536 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu formasi tahun 2025. Penyerahan berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (31/03/2026).

​Dari total penerima, sebanyak 248 orang hadir secara luring, sementara 4.288 lainnya mengikuti via zoom meeting. Hadir mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, unsur Forkopimda, serta Kepala BKD NTT Kanisius Mau.

​Bukan Garis Finish

​Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa SK tersebut bukanlah tanda bagi para pegawai untuk bersantai. Sebaliknya, ini adalah mandat baru untuk membuktikan kontribusi nyata bagi NTT.

​"SK ini bukan garis akhir, tapi garis awal pengabdian. NTT butuh ASN yang hadir sebagai solusi, bukan sekadar pelaksana administrasi," tegas Melki.

​Tantangan Sektoral dan Ekonomi Lokal

​Gubernur memetakan tugas spesifik bagi ribuan PPPK tersebut:

1. ​Tenaga Pendidik: Wajib membangun karakter generasi, bukan sekadar transfer ilmu.

2. ​Tenaga Kesehatan: Menghadirkan kemanusiaan dalam pelayanan.

3. ​Fasilitator Ekonomi: Menjadi penggerak program One Village One Product (OVOP) dan pendamping UMKM agar naik kelas melalui hilirisasi dan akses pasar.

​Instruksi Tegas: Tinggalkan Mentalitas Biasa

​Menutup sambutannya, Gubernur meminta seluruh PPPK Paruh Waktu untuk membuang jauh-jauh mentalitas "asal sudah kerja". Ia menuntut birokrasi yang memiliki semangat petarung dan inovatif untuk menekan angka kemiskinan serta stunting di NTT.

​"Tinggalkan mentalitas 'yang penting sudah urus' yang hasilnya biasa-biasa saja. Kita butuh aparatur yang kreatif, kolaboratif, dan berorientasi hasil," pungkasnya.

​Editor: Redaksi Garis Pena Indonesia

Sumber: Biro Adpim Setda NTT

Kejar Target WTP! Gubernur Melki Laka Lena Resmi Serahkan LKPD 2025 ke BPK NTT

KUPANG, GARIS PENA INDONESIA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menunjukkan langkah nyata dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Tepat pada Selasa (31/3/2026) pagi, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Unaudited kepada BPK RI Perwakilan NTT.

​Penyerahan dokumen penting ini diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan NTT di Kupang.

​Wujud Transparansi dan Kepatuhan Aturan

​Langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Gubernur Melki menegaskan bahwa Pemprov NTT berkomitmen penuh untuk tegak lurus pada aturan pengelolaan serta pertanggungjawaban APBD.

​“Hari ini kami menyerahkan LKPD 2025 sebagai upaya konkret mewujudkan transparansi. Ini adalah cermin dari kinerja seluruh aparat pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara berkualitas,” ujar Gubernur Melki.

​Target Pertahankan Opini WTP

​Sebelum mendarat di meja BPK, laporan tersebut telah melewati proses review ketat oleh Inspektorat Daerah. Gubernur berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat memberikan arahan konstruktif untuk penyempurnaan tata kelola ke depan.

​Satu misi besar yang diusung adalah mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih di tahun-tahun sebelumnya.

​"Kami berharap apa yang telah dikerjakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Semoga sinergi dengan BPK terus berlanjut demi memberikan yang terbaik bagi daerah dan bangsa," tambah Melki.

​Apresiasi dari BPK NTT

​Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro, memberikan apresiasi atas keseriusan Gubernur Melki dan jajaran dalam menyerahkan laporan tepat waktu dan berkualitas. Ia menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

​“Terima kasih Bapak Gubernur atas penyerahan ini. Kami mohon kerja samanya selama proses pemeriksaan agar selesai tepat waktu. Semoga opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” pungkas Triyantoro.

​Turut mendampingi Gubernur dalam agenda tersebut, Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Soares, Kepala Badan Keuangan Daerah Benhard Menoh, dan Inspektur Provinsi NTT Stefanus Halla.

Editor: LL//gpi

Sumber: Humas administrasi pemerintahan setda prov NTT