Fiskal Kota Kupang 'Gacor' di Bali Nusra, Tapi Tunjangan Guru Masih Jadi PR

KUPANG, PENA INDONESIA– Pemerintah Kota Kupang berhasil mencatatkan rapor hijau dalam pengelolaan keuangan daerah. Tak sekadar aman, kinerja fiskal ibu kota NTT ini resmi disebut sebagai yang terdepan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra).

​Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan, saat menemui Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, Senin (20/4). Data menunjukkan dalam tiga bulan terakhir, realisasi belanja dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kota Kupang konsisten melampaui rata-rata daerah lain di regional ini.

​"Kota Kupang performanya baik. Realisasi belanja terjaga dan TKD relatif tinggi. Ini harus dipertahankan," tegas Adi Setiawan di hadapan jajaran Pemkot Kupang.

​Bukan Tanpa Celah

​Meski menyandang predikat terbaik di Bali Nusra, Kemenkeu tidak memberikan cek kosong. Ada sejumlah catatan strategis yang wajib segera dibenahi dr. Christian Widodo dan timnya:

1. ​DAK Non-Fisik Kesehatan: Penyaluran harus dipercepat agar layanan publik tidak terhambat.

2. ​Tunjangan Profesi Guru (TPG): Realisasi masih di bawah target, butuh eksekusi lebih taktis.

​3. Optimalisasi DBH: Potensi Dana Bagi Hasil sektor Sumber Daya Alam (SDA) dinilai macet di urusan pelaporan administrasi.

​Instruksi Wali Kota: Jangan Lengah!

​Menanggapi rapor tersebut, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memilih tidak bereuforia. Ia justru langsung menginstruksikan jajaran birokrasinya untuk tancap gas memperbaiki kekurangan yang ada.

​"Kita tidak boleh lengah. Capaian ini harus didorong lebih baik lagi. Setiap peluang pendapatan harus dioptimalkan dan kewajiban administrasi wajib selesai tepat waktu. Ini menyangkut hak masyarakat," kata dr. Christian dengan nada lugas.

​Polemik Data PAD Berakhir

​Pertemuan ini juga mengakhiri simpang siur mengenai angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sempat memicu perdebatan publik. Christian mengklarifikasi bahwa perbedaan angka yang muncul murni akibat perbedaan klasifikasi data antara PAD sektoral di Bapenda dengan PAD total.

​"Data harus tervalidasi. Kita sepakat menggunakan satu data yang sah agar tidak ada lagi salah tafsir yang berdampak luas di masyarakat," pungkasnya.

​Kini, Kota Kupang memegang tongkat estafet sebagai lighthouse atau percontohan praktik fiskal sehat di Bali Nusra. Konsistensi menjaga ritme belanja menjadi kunci agar status "terdepan" ini tidak sekadar angka di atas kertas, tapi berdampak nyata pada perputaran ekonomi warga.

EDITOR: Team Redaksi Garis ​Pena Indonesia 

SUMBER: Prokopim Setda Kota Kupang