Selasa, 30 Desember 2025

Labuan Bajo Berduka, Wajah Pariwisata Tercoreng: Sampai Kapan Nyawa Jadi Taruhan di Laut Kita?


PenaIndonesia – Lautan tenang Labuan Bajo kembali berubah menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan. Tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di perairan Selat Pulau Padar, Manggarai Barat, pada Sabtu (27/12), bukan sekadar berita duka biasa. Peristiwa ini adalah tamparan keras bagi wajah pariwisata Indonesia, sekaligus lonceng peringatan yang memekakkan telinga: ada yang salah dalam tata kelola keselamatan laut kita.

​Insiden yang merenggut nyawa pelatih tim sepak bola putri Valencia, Spanyol, Fernando Martin Carreras, beserta tiga buah hatinya ini, telah mengguncang kesadaran publik. Namun, di balik rasa belasungkawa, tersimpan amarah yang beralasan. Tragedi ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan puncak gunung es dari carut-marut manajemen keselamatan yang dibiarkan berlarut-larut.

Rapor Merah Keselamatan di Destinasi Premium

​Ironi terbesar terletak pada status Labuan Bajo sebagai destinasi wisata "super premium" dan Situs Warisan Dunia UNESCO. Label mentereng ini nyatanya tidak dibarengi dengan jaminan nyawa yang setara. Data berbicara pahit: sepanjang tahun 2024 hingga penghujung 2025, tercatat sedikitnya 15 kecelakaan kapal wisata terjadi di kawasan ini.

​Mulai dari kapal karam, mati mesin, hingga hancur dihantam gelombang, semua peristiwa tersebut memiliki satu benang merah yang sama: kelalaian. Pola ini berulang dengan presisi yang mengerikan, seolah nyawa wisatawan hanyalah angka statistik yang bisa dimaklumi.

​Dugaan awal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo menyebutkan bahwa Putri Sakinah mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Fakta ini justru memunculkan pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh otoritas terkait:

  1. Di mana fungsi uji petik kelaikan kapal? Bagaimana mungkin kapal dengan kondisi mesin yang rentan bisa mendapatkan izin berlayar (Surat Persetujuan Berlayar/SPB)?
  2. Pengabaian peringatan cuaca. Mengapa aktivitas pelayaran tetap diizinkan atau dipaksakan di tengah kondisi cuaca yang berpotensi ekstrem?

​Kecurigaan publik mengarah pada praktik di mana standar keselamatan pelayaran kerap "dikalahkan" oleh kepentingan ekonomi sesaat. Kapal yang tidak memenuhi standar, minim alat keselamatan (life jacket/life raft), hingga kapabilitas awak yang dipertanyakan, seolah menjadi rahasia umum yang terus dimaklumi hingga akhirnya maut menjemput.

Akhiri Keabaian, Sebelum Terlambat

​Sebagai negara kepulauan yang berada di ring of fire, protokol keselamatan transportasi laut Indonesia seharusnya berada di level tertinggi, bukan "biasa-biasa saja". Kehilangan nyawa warga negara asing dalam insiden ini juga mempertaruhkan reputasi Indonesia di mata dunia internasional.

​Pemerintah Daerah, Kementerian Perhubungan, dan aparat penegak hukum tidak bisa lagi berlindung di balik ucapan "turut berduka cita". Harus ada audit menyeluruh dan sanksi tegas—pidana maupun administratif—bagi operator kapal yang lalai dan oknum petugas yang bermain mata dengan izin keselamatan.

​Tragedi Putri Sakinah harus menjadi titik akhir. Jangan biarkan Labuan Bajo dikenal sebagai "kuburan indah" bagi para wisatawan. Keselamatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, karena satu nyawa yang hilang akibat kelalaian adalah terlalu banyak.

Beberapa kecelakaan dalam 2 tahun terakhir menunjukkan ini bukan musibah alam, melainkan kegagalan sistem.

Korban merupakan tokoh olahraga internasional (Valencia CF), yang membawa sorotan negatif global terhadap standar keselamatan Indonesia.

Mesin mati sebelum tenggelam mengindikasikan perawatan buruk yang lolos dari pengawasan syahbandar.

Senin, 29 Desember 2025

Cari Bibit Porprov 2026, Turnamen Voli Wali Kota Kupang Cup Resmi Digelar

​​KUPANG, Pena Indonesia – Pemerintah Kota Kupang resmi memulai pencarian atlet berbakat melalui Turnamen Bola Voli Wali Kota Kupang Cup 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H., membuka secara resmi ajang bergengsi ini di Pitoby Sport Center, Sabtu (27/12).

​Turnamen yang diikuti oleh 7 tim putra dan 4 tim putri ini diproyeksikan sebagai ajang seleksi awal bagi atlet-atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 mendatang.

Disiplin Menuju Prestasi

Dalam arahannya, Sekda Jeffry menekankan bahwa prestasi besar hanya bisa diraih melalui mentalitas yang kuat dan disiplin tinggi. Menurutnya, turnamen ini harus menjadi momentum bagi para atlet untuk keluar dari zona nyaman.

​"Juara tidak lahir dari zona nyaman. Juara lahir dari latihan yang keras dan disiplin," tegas Jeffry di hadapan para peserta dan pengurus PBVSI.

​Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen mendukung penuh kegiatan olahraga, namun ia mengingatkan agar penyelenggaraan turnamen tidak hanya berhenti pada aspek seremonial, melainkan harus berorientasi pada pembinaan atlet yang terarah dan berkelanjutan.

Transparansi dan Basis Data Klub

Selain fokus pada teknis lapangan, Jeffry juga meminta PBVSI Kota Kupang untuk melakukan pembenahan administrasi klub. Ia menekankan pentingnya basis data yang jelas, mulai dari legalitas pengurus, ketersediaan pelatih, hingga jadwal latihan rutin setiap klub.

​Hal ini menjadi syarat mutlak agar dukungan anggaran dari pemerintah dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran. “Kalau kita mau intervensi anggaran, klubnya harus jelas, orangnya ada, pelatihnya ada, tempat dan jadwal latihannya juga ada,” ujarnya.

Momentum Kebangkitan Olahraga

Ketua Panitia, Hubertus Mani, S.E., menyatakan bahwa turnamen yang berlangsung selama empat hari (27-30 Desember) ini mengusung tema “Sportivitas, Integritas, dan Prestasi Menuju Kebangkitan Olahraga Kota Kupang.”

​Senada dengan hal tersebut, Sekda Jeffry menyampaikan optimisme bahwa olahraga di Kota Kupang kini tengah memasuki babak baru. Setelah sebelumnya sukses menggelar ajang Badminton dan Kupang Night Run, voli diharapkan menjadi ikon baru olahraga di Kota Kasih.

​“Hari ini menjadi kebanggaan kita bersama karena Kota Kupang mulai bangkit kembali menghidupkan olahraga. Melalui olahraga, masyarakat kita hidup lebih sehat dan semakin kompak,” pungkasnya.

​Hadir dalam pembukaan tersebut Ketua Umum PBVSI Provinsi NTT Winston Neil Rondo, Sekretaris Umum PBVSI NTT Januarius Seran, Sekretaris Umum PBVSI Kota Kupang Agustinus Tae, serta jajaran pelatih dan wasit se-Kota Kupang.

Editor: [dwn//gpi]

Sumber: Prokopim Setda Kota Kupang

Foto: Ronald Pello

Pesan Menyentuh Wali Kota Kupang di Pelantikan KKBM: Kembali ke Keluarga, Bangun Kota dengan Kasih

KUPANG, Pena Indonesia – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara resmi mengukuhkan Badan Pengurus Komunitas Kita Bersaudara Maumere (KKBM) Kupang periode 2025–2028. Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat ini digelar di Aula El Tari Kupang, Sabtu (27/12), dan dirangkaikan dengan Ibadah Natal Bersama keluarga besar KKBM.
​Acara tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan serta penyerahan pataka organisasi kepada Agustinus Bajo, yang kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum KKBM Kupang untuk periode kedua.

​Apresiasi Atas Kontribusi Nyata
​Dalam sambutannya, dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi mendalam atas peran aktif KKBM dalam mendukung pembangunan di Ibu Kota Provinsi NTT tersebut. Menurutnya, KKBM bukan sekadar organisasi paguyuban, melainkan mitra strategis pemerintah.
​“Kehadiran KKBM telah memberi dampak signifikan bagi pembangunan Kota Kupang, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. KKBM ibarat sebuah kapal yang tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi telah berlayar membelah lautan persoalan yang ada di Kota Kupang dan NTT,” ujar dr. Christian.
​Secara personal, Wali Kota juga mengungkapkan kedekatan emosionalnya dengan komunitas ini, mengingat ibu kandungnya berasal dari Maumere. Ia menekankan pentingnya esensi keluarga dalam membangun kota, selaras dengan tema Natal 2025: “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga.”
​“Mari jadikan momentum ini untuk kembali ke akar kekeluargaan, merangkul yang terluka, dan menyalakan kembali kasih. Seperti pesan Bunda Teresa, jika ingin mendamaikan dunia, mulailah dengan mencintai keluarga kita,” tambahnya.

​Dukungan Pemerintah Provinsi
​Senada dengan Wali Kota, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang turut hadir dalam acara tersebut, menilai KKBM sebagai modal sosial yang sangat penting. Ia menyoroti rekam jejak Kabupaten Sikka yang kerap melahirkan tokoh-tokoh besar di kancah daerah maupun nasional.
​“Pelantikan ini harus menjadi pemantik bagi seluruh anggota KKBM Kupang untuk terlibat langsung dalam pembangunan di berbagai sektor. Saya juga berharap anggota yang memiliki kapasitas dapat berkontribusi membangun kampung halaman demi kemajuan NTT secara kolektif,” tegas Gubernur yang akrab disapa Melki tersebut.

​Komitmen Pelayanan dan Kekuatan Basis Data

​Ketua Umum KKBM Kupang, Agustinus Bajo, menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi demi kepentingan masyarakat luas. Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama KKBM terletak pada soliditas strukturalnya yang menyentuh tingkat akar rumput.
​Berdasarkan data organisasi, KKBM Kupang saat ini menaungi sedikitnya 424 kepala keluarga atau sekitar 2.120 jiwa yang tersebar dalam 20 kelompok arisan. “Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat antara pengurus dan anggota, saya yakin eksistensi KKBM akan semakin memberikan manfaat nyata di masa depan,” tutup Agustinus.
​Turut hadir dalam seremoni tersebut Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus, Anggota DPRD NTT Leonardus Lelo, para ketua paguyuban etnis, tokoh masyarakat asal Sikka, serta ribuan keluarga besar KKBM Kupang.

Penulis: dwn//gpi
Source: prokopim kota

Torehan Emas Kepemimpinan Chris-Serena: PAD Kota Kupang Tembus 100,09 Persen, Rekor Terbaik Lima Tahun Terakhir

PenaIndonesia ​KUPANG  – Sebuah sejarah baru tercipta dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kota Kupang. Di bawah nahkoda Wali Kota dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sukses menembus angka psikologis 100,09 persen. Capaian gemilang ini menahbiskan tahun 2025 sebagai tahun kinerja pendapatan terbaik dalam setengah dekade terakhir.

​Prestasi ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan bukti nyata dari efektivitas kepemimpinan duet "Chris-Serena". Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu lima tahun, Kota Kupang berhasil memecahkan kebuntuan dengan tidak hanya mencapai, tetapi melampaui target PAD yang telah ditetapkan.

​Keberhasilan melampaui target ini menegaskan bahwa strategi pengelolaan pendapatan daerah yang diterapkan sepanjang tahun 2025 berjalan on the track—konsisten, terukur, dan yang terpenting, berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan-kebijakan strategis Chris-Serena terbukti ampuh mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.

​Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyambut gembira capaian ini dan menyebutnya sebagai hasil kolaborasi seluruh elemen pemerintahan dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Bagi dr. Christian, angka ini adalah cerminan kepercayaan publik.

​“Realisasi PAD yang melampaui target ini menunjukkan bahwa ketika pengelolaan dilakukan dengan pengawasan yang kuat dan pelayanan yang hadir langsung di tengah masyarakat, maka kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak akan tumbuh. Prinsip kami jelas, memerintah adalah melayani,” tegas Wali Kota yang akrab disapa Dokter Chris ini.

​Ia menjamin, surplus kinerja ini akan dikembalikan kepada rakyat. “Setiap rupiah yang dihimpun harus kembali dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan nyata. Ini komitmen kami bersama Wakil Wali Kota untuk terus membangun Kupang sebagai Kota Kasih yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tambahnya.

PBB-P2 Pecahkan Rekor Lima Tahun

​Kinerja impresif PAD 2025 ditopang oleh lonjakan positif di berbagai sektor pajak. Pajak Restoran menjadi primadona dengan realisasi tertinggi mencapai 136,45 persen (Rp34,8 Miliar dari target Rp25,5 Miliar). Pajak Penerangan Jalan juga melampaui target di angka 100,75 persen.

​Namun, sorotan paling strategis tertuju pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sektor ini mencatatkan sejarah tersendiri (milestone). Setelah lima tahun terakhir penerimaan PBB-P2 Kota Kupang tak pernah mampu menembus angka Rp20 Miliar, di bawah kepemimpinan Chris-Serena, sektor ini berhasil "pecah telur" dengan realisasi Rp21,9 Miliar atau 101,82 persen dari target.

​Titik balik ini tidak lepas dari strategi "jemput bola" yang digencarkan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, Pah Bessie Semuel Messakh, mengakui bahwa arahan dan pengawasan ketat dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi kunci.

​Salah satu terobosan yang dinilai sangat berdampak adalah program "Bapenda Baronda". Program ini memperkuat sinergi antara Bapenda, Camat, Lurah, hingga lembaga kemasyarakatan untuk memberikan pelayanan langsung dari rumah ke rumah. Pendekatan humanis ini terbukti signifikan meningkatkan partisipasi warga dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

​Dengan fondasi keuangan yang semakin kokoh ini, Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan Christian-Serena menatap optimistis masa depan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga Kota Kasih. dwn

Sabtu, 27 Desember 2025

Dari Lapangan SMANSA Kupang Menuju Ring Gunadarma: Kisah Kenzie Henuk, MVP NTT yang Tembus Beasiswa Prestasi

KUPANG, Pena Indonesia — Lapangan basket SMA Negeri 1 (SMANSA) Kupang telah menjadi saksi bisu lahirnya talenta besar dari Timur Indonesia, Sabtu (27/12). Warner Hudson McKenzie Henuk, atau yang akrab disapa Kenzie, membuktikan bahwa bola basket bukan sekadar hobi, melainkan jembatan emas menuju pendidikan tinggi di Ibu Kota.
​Kenzie, atlet muda berbakat asal NTT, resmi mengukir babak baru dalam kariernya. Ia berhasil meraih beasiswa prestasi di Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma, Depok pada . Kini, ia tidak hanya membawa nama baik keluarga, tetapi juga membawa panji olahraga NTT ke panggung Liga Mahasiswa (LIMA).

​Kado Ulang Tahun ke-18 yang Sempurna
​Lahir di Jakarta pada 28 Desember 2008, Kenzie merayakan ulang tahunnya yang ke-18 hari ini, tepat 28 Desember 2025, dengan pencapaian yang luar biasa. Meski lahir di Jakarta, Kenzie tumbuh besar di Kupang sejak usia taman kanak-kanak. Di kota karang inilah, ia menempa mental dan fisiknya hingga menjadi salah satu "point guard" atau pencetak angka yang paling diperhitungkan di tingkat pelajar.

​Dominasi di Lapangan: MVP dan Juara Bertahan
​Bergabung dengan Tim Basket SMANSA Kupang sejak 2022 (Kelas X), Kenzie bertransformasi menjadi tulang punggung tim. Di bawah asuhan pelatih yang disiplin dan lingkungan kompetitif SMANSA, Kenzie berhasil menyapu bersih berbagai penghargaan bergengsi sepanjang tahun 2025:
​Juara I & MVP Basketball Pelajar Se-Kota Kupang 2025.
​Juara I & MVP DBL (Developmental Basketball League) NTT 2025.
​Juara I Three Points Basketball NTT 2024.
​Juara Harapan III Turnamen Basket Nasional di Kendari 2025.

​Pencapaian ini bukan datang secara instan, Kenzie telah melanglang buana mengikuti turnamen dari Kupang hingga Surabaya, mengasah kematangan teknik dan mental yang kini ia bawa ke level universitas.

​Darah Olahraga dan Dukungan Keluarga
​Prestasi Kenzie seolah menegaskan pepatah "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya." Ia adalah cucu dari almarhum Drs. Wellem Fredrick Mella, tokoh pendidikan olahraga legendaris di NTT yang pernah menjabat sebagai Kepala SGO Kupang.
​Dukungan moral juga datang dari kedua orang tuanya, Yantonius Henuk, S.Th., M.Div. dan Berthadyn Fony Mella, S.Th., serta sang Oma, Dina Mella–Dethan, yang berbagi tanggal lahir yang sama dengannya. Bagi Kenzie, dukungan keluarga adalah "bahan bakar" utama di setiap pertandingan.

​Menatap Masa Depan di Universitas Gunadarma
​Memilih Fakultas Psikologi bukan tanpa alasan. Kenzie memahami bahwa dalam olahraga kompetitif, kekuatan mental adalah kunci. Setelah resmi bergabung dengan Tim Basket Universitas Gunadarma, ia sudah mulai menunjukkan tajinya dalam laga uji tanding dan debut di Liga Mahasiswa (LIMA) 2025 pada November lalu.
​Inspirasi dari NTT untuk Indonesia
​Kisah Warner McKenzie Henuk adalah pengingat bagi seluruh atlet muda di daerah bahwa jarak bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dengan kedisiplinan dan karakter yang kuat, lapangan basket sekolah bisa menjadi pintu gerbang menuju masa depan yang cerah di universitas ternama.
​Dari Kupang untuk Indonesia, Kenzie baru saja memulai lompatan tertingginya. 

Penulis: LL//gpi

Utamakan Bedah Rumah daripada Mobil Dinas, dr. Christian Widodo: Bantuan Rakyat Tak Boleh Kurang Satu Rupiah Pun!

​KUPANG, Pena Indonesia – Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen nyata dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas fasilitas birokrasi. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, saat menyerahkan secara simbolis 30 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Sabtu (27/12/2025).
​Dalam sambutannya yang sarat akan pesan moral, dr. Christian mengungkapkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kota harus berani mengambil pilihan sulit demi kepentingan masyarakat luas.
​“Satu mobil dinas bisa menghabiskan sekitar Rp800 juta. Kami memilih berkorban supaya bantuan seperti ini tidak hilang. Bantuan rumah tidak boleh kurang satu rupiah pun,” tegas dr. Christian disambut tepuk tangan haru para warga penerima manfaat.

​Bagi dr. Christian, program bedah rumah ini bukan sekadar urusan semen dan batu, melainkan tentang menghadirkan martabat bagi keluarga. Ia menekankan bahwa bantuan ini adalah wujud nyata kasih pemerintah yang hadir sebagai jawaban atas doa-doa warga yang selama ini tinggal di hunian tidak layak.
​Ia membedakan antara konsep house (bangunan) dan home (hunian berjiwa). Menurutnya, rumah adalah pusat dari segalanya—tempat keluarga berbagi kasih, saling menguatkan, dan menjadi tumpuan harapan masa depan.
​"Rumah ini bukan hanya bangunan fisik. Rumah adalah lambang keluarga, tempat kita kembali setelah seharian bekerja. Inilah makna rumah yang sesungguhnya," tambahnya.

​Momentum penyerahan bantuan ini juga terasa kian istimewa karena bertepatan dengan suasana Natal. Wali Kota menyebutkan bahwa tema Natal tahun ini, “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga,” sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak. Ia berharap rumah-rumah baru ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pusat tumbuhnya iman serta harapan baru bagi keluarga.

​Menutup arahannya, dr. Christian berpesan agar warga menjaga dan merawat rumah tersebut dengan sebaik-baiknya. Penyerahan 30 unit rumah di Kelurahan Fatufeto ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Kupang secara berkelanjutan.

​Langkah berani Pemkot Kupang yang lebih memilih membangun rumah rakyat ketimbang pengadaan kendaraan dinas ini menjadi catatan penting dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kepedulian sosial di NTT.

Penulis: dwn//gpi

Kamis, 25 Desember 2025

Kado Natal Untuk Hati Yang Tulus: Menemukan Makna Kasih Pada Senyum Para Penjaga Kebersihan Kota

KUPANG, Pena Indonesia – Seringkali, kehebatan sebuah gedung besar atau performa sebuah kantor pemerintahan dinilai dari kebijakan yang lahir di dalamnya. Namun, kita kerap lupa bahwa kenyamanan itu bermula dari tangan-tangan yang bergerak dalam senyap sebelum matahari terbit. Mereka adalah para cleaning service—pekerja sederhana dengan dampak yang luar biasa.
​Di tengah suasana penuh kasih menjelang Natal, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., memberikan sebuah pesan kuat: bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk diapresiasi. Bertempat di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Selasa (23/12), ketulusan bertemu dengan kepedulian.

​Sejatinya, performa hebat sebuah instansi bukan hanya soal angka dan laporan, melainkan tentang lingkungan kerja yang tertata dan nyaman. Tanpa dedikasi para tenaga kebersihan ini, roda birokrasi tak akan berputar dengan asri.
​"Selama ini mereka bekerja tanpa pamrih menjaga kebersihan di kantor-kantor dan fasilitas publik. Meskipun pekerjaan ini terlihat sederhana, dampaknya sangat besar bagi kenyamanan kita semua," ungkap Serena dengan nada haru saat membagikan 40 paket sembako hasil kolaborasi dengan Bank Mandiri Taspen Kupang.

​Kehadiran Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Kupang, Mendy Rosaline Ouwpoly Kaihena, dan Branch Manager Taspen Kupang, Peter Lourenaius Samosir, mempertegas bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan bukan hanya soal proyek besar, melainkan juga soal memanusiakan manusia.

​Natal adalah lambang kasih, dan bagi Pemerintah Kota Kupang, kasih itu mewujud dalam bentuk pengakuan atas keringat mereka yang bekerja di balik layar. Paket sembako tersebut mungkin sederhana, namun pesan di baliknya sangat dalam: "Anda berharga, dan kerja keras Anda diakui."

​Melalui momen ini, Serena C. Francis mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala dan berterima kasih kepada mereka yang perannya sering luput dari sorotan mata. Natal di Rumah Jabatan kali ini bukan hanya milik para pejabat, tapi juga milik mereka yang memastikan setiap sudut ruangan bersih untuk melayani masyarakat.
​"Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Anda. Semoga Natal membawa sukacita dan damai bagi kita semua," pungkas sang Wakil Wali Kota menutup sambutannya dengan hangat.
​Perayaan ini menjadi pengingat bagi warga Kota Kupang: bahwa kebaikan sekecil apa pun, jika dilakukan dengan tulus, akan menjadi fondasi bagi kebahagiaan yang lebih besar.

Penulis: dwn//gpi
Source: prokopim Kota

Rabu, 24 Desember 2025

UMP NTT 2026 Naik Lagi, Tapi Siapa yang Benar-Benar Kenyang?

KUPANG, Pena Indonesia – Angka di atas kertas kembali menari dengan indah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi mengetok palu: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 naik menjadi Rp 2.455.898. Sebuah angka yang, secara administratif, terlihat lebih gagah dibandingkan beberapa provinsi besar di Pulau Jawa.
​Namun, di balik pengumuman resmi pada Selasa (23/12) itu, terselip sebuah tanya besar yang menghantui ribuan pekerja: Apakah kenaikan 5,45% ini akan sampai ke dompet buruh, atau sekadar menjadi dongeng pengantar tidur?

​Rekor di Atas Kertas, Miris di Lapangan
​Berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 528/KEP/HK/2025, kenaikan sebesar Rp 126.929 dari tahun sebelumnya ini diklaim telah mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara teori, angka ini adalah "jaring pengaman" untuk mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
​Namun, mari kita bicara jujur. Mari kita bicara realita.
​Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) NTT pada September 2025 menjadi tamparan keras bagi kebijakan ini. Bayangkan, di saat UMP 2025 berada di angka Rp 2,3 juta, 91,3% perawat di fasilitas kesehatan swasta di NTT justru menerima gaji di bawah standar tersebut.

​Lebih miris lagi, sebanyak 31,2% perawat—mereka yang bertaruh nyawa di garda terdepan kesehatan—hanya mengantongi Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan. Angka yang bahkan tidak sampai setengah dari UMP yang ditetapkan pemerintah.

​Kewajiban atau Sekadar Formalitas?
​Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Yosua Karbeka, tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa UMP bukanlah saran, melainkan kewajiban. Jika pemerintah hanya sibuk merilis angka tanpa pengawasan yang taringnya tajam, maka regulasi ini tak lebih dari sekadar seremoni tahunan.
​"Jangan hanya jadi angka di atas kertas," tegas Ombudsman. Pertanyaannya, sejauh mana Dinas Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan mampu menyeret para pemberi kerja yang "nakal" ke jalur hukum?

​Tantangan 2026: Mengawasi atau Membiarkan?
​Berlaku mulai 1 Januari 2026, aturan ini melarang keras pemberi kerja menurunkan upah bagi mereka yang sudah digaji di atas UMP. Namun, jika untuk mencapai standar minimum saja banyak perusahaan yang "loyo", siapa yang bisa menjamin kesejahteraan pekerja NTT akan membaik di tahun depan?
​Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Pengupahan. Apakah mereka akan menjadi pengawas yang tangguh, atau kembali membiarkan para pekerja NTT gigit jari di tengah riuhnya pengumuman kenaikan upah?
​Rakyat tidak butuh angka yang tinggi di berita, rakyat butuh angka yang nyata di dalam amplop gaji mereka.

Penulis: dwn//gpi

Selasa, 23 Desember 2025

Jangan Mau Diperas! Stok Pangan NTT Melimpah, Ombudsman Minta Warga 'Sikat' Pelanggar HET

KUPANG, Pena Indonesia – Menjelang puncak perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT mengirimkan pesan kuat kepada para spekulan: Tidak ada ruang untuk permainan harga.
​Dalam inspeksi mendadak ke Gudang Perum Bulog Kanwil NTT di Alak, Selasa (23/12), Plt. Kepala Ombudsman RI NTT, Yosua P. Karbeka, menegaskan bahwa melimpahnya stok pangan tidak boleh ternoda oleh praktik nakal di tingkat pengecer.

​HET Adalah Harga Mati
​Bulog telah menetapkan batas atas yang harus dipatuhi. Beras SPHP, yang menjadi tumpuan masyarakat, dipatok dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.100 per kilogram.
​"Seluruh mitra resmi wajib tunduk. Tidak ada alasan menjual di atas harga yang sudah ditetapkan," tegas Asisten Manajemen Logistik Bulog NTT, Dwi Cahyo Prasetyo.

​Untuk menjaga keadilan distribusi, setiap pembeli kini dibatasi maksimal dua karung beras SPHP. Langkah ini diambil untuk menutup celah penimbunan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab di bawah pengawasan ketat Satgas Pangan Polda NTT.

​Stok Berlimpah: Rakyat Tak Perlu Panik
​Masyarakat NTT dipastikan tidak akan kekurangan pangan. Data terbaru mencatatkan stok yang sangat aman:
​Beras SPHP: 2.168 ton (plus tambahan 6.000 ton dalam perjalanan).
​Beras Premium: 175 ton.
​Gula Pasir: 315 ton.
​Minyak Goreng: 64.000 liter.
​Pasokan ini siap diguyur ke wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Rote Ndao, hingga Sabu Raijua. Sepanjang tahun 2025 saja, lebih dari 32 ribu ton beras SPHP telah terserap ke masyarakat.

​Ombudsman: Jadilah Mata dan Telinga Kami
​Yosua Karbeka mengingatkan bahwa pengawasan terbaik ada di tangan rakyat. Ketersediaan stok di gudang tidak menjamin harga stabil jika pengawasan di pasar lemah.
​"Jangan diam jika menemukan harga di luar kewajaran. Masyarakat harus aktif melapor. Kami pastikan setiap aduan akan ditindaklanjuti secara serius demi melindungi hak publik," ujar Yosua.

​Saluran Pengaduan:
Jika Anda menemukan pelanggaran harga atau praktik penimbunan, segera laporkan ke:
​Call Center Ombudsman NTT: 0811-145-3737
​Kantor Bulog NTT: Jalan Palapa, Kupang.

Penulis: dwn//gpi

Rapor Merah Pelayanan Nataru di Pelabuhan Bolok: Ombudsman NTT Temukan Pengabaian Hak Publik

KUPANG, Pena Indonesia – Pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Bolok pada masa mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 mendapat sorotan tajam. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pada Selasa (23/12), Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT menemukan fakta bahwa standar pelayanan publik di gerbang utama penyeberangan ini masih jauh dari kata layak.
​Plt. Kepala Ombudsman RI NTT, Yosua P. Karbeka, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pemantauan lapangan ini bertujuan memastikan hak-hak masyarakat atas transportasi yang aman dan inklusif terpenuhi. Namun, realitas yang ditemukan justru menunjukkan adanya potensi maladministrasi yang serius.

​Fasilitas Lumpuh bagi Kelompok Rentan
​Salah satu temuan paling krusial adalah tidak berfungsinya fasilitas bagi kelompok rentan. Meski tersedia, ruang menyusui dan kursi roda seolah hanya menjadi pajangan tanpa petugas pendamping yang sigap.

​Keterbatasan kursi prioritas dan ruang tunggu yang sempit memaksa penumpang berdesakan, bahkan banyak yang terpaksa duduk di lantai berserakan dengan barang bawaan. Ombudsman menilai kondisi ini melanggar prinsip pelayanan publik yang manusiawi dan berkeadilan.

​Absensi Tenaga Medis: Kondisi Fatal di Titik Mudik
​Di tengah lonjakan mobilitas warga, Ombudsman menyayangkan ketiadaan tenaga kesehatan (nakes) di Posko Terpadu. Posko yang seharusnya menjadi pusat bantuan darurat hanya diisi oleh unsur pengamanan dari TNI, Polri, dan Satpol PP.
​"Ini adalah kondisi fatal. Pelabuhan Bolok adalah simpul transportasi besar, namun kliniknya tidak beroperasi dan kotak P3K ditemukan kosong. Keselamatan penumpang seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas," tegas Yosua.

​Manajemen Fasilitas yang Minim Empati
​Buruknya tata kelola juga terlihat pada fasilitas sanitasi. Di saat ribuan penumpang memadati pelabuhan, hanya tiga toilet yang difungsikan, sementara toilet lain yang lebih layak justru terkunci. Minimnya penunjuk arah menuju fasilitas penting seperti musala dan meja informasi semakin memperumit pengalaman pengguna jasa.

​Dari sisi operasional, ketidakefisienan terlihat pada loket pemeriksaan. Meski ASDP mengklaim memiliki 10 unit alat check-in, hanya sebagian kecil yang dioperasikan, yang memicu antrean panjang yang sebenarnya bisa dihindari.

​Apresiasi dan Langkah Korektif
​Meski memberikan catatan merah di banyak sektor, Ombudsman tetap mengapresiasi kesiagaan PT ASDP Indonesia Ferry dalam menyiapkan kapal cadangan untuk rute yang mengalami lonjakan penumpang (overload), serta optimalisasi kanal informasi melalui media sosial.

​Menutup temuan tersebut, Ombudsman NTT mendesak manajemen ASDP untuk segera melakukan pembenahan total, terutama menyambut rencana peluncuran terminal baru tahun depan. Masyarakat juga diingatkan untuk berani bersuara melalui kanal pengaduan resmi jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar.

Penulis: dwn//gpi

Serena Francis: Menutup Tahun dengan Sinergi, Mengawali 2026 dengan Roh Pelayanan bagi Rakyat

KUPANG, Pena Indonesia – Menutup kalender kerja tahun 2025, Pemerintah Kota Kupang dan DPRD mempertegas komitmen kolaboratif mereka dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Sasando, Senin (22/12). Agenda ini menandai penutupan Masa Persidangan I sekaligus pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2025/2026.
​Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., dalam sambutannya menekankan bahwa kemitraan antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan motor penggerak pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

​Fokus pada Keberpihakan Rakyat
​Serena memberikan apresiasi tinggi atas dinamika diskusi di ruang sidang yang dinilai kritis namun konstruktif. Ia menyadari tantangan tahun depan akan semakin kompleks, terutama terkait dinamika fiskal dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

​"DPRD dan Pemerintah Kota Kupang memiliki satu tujuan yang sama: mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang konsisten dan penganggaran yang tepat sasaran," tegas Serena.

​Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menjadikan nilai pelayanan dan kasih sebagai roh dalam setiap kebijakan publik yang diambil.

​Capaian Strategis dan Catatan untuk 2026
​Sejalan dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Kupang, Richard E. Odja, memaparkan sejumlah keputusan politik strategis yang berhasil ditetapkan pada Masa Persidangan I. Beberapa poin krusial tersebut meliputi:
​Persetujuan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026.

​Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.
​Penetapan Rancangan Perda APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026.
​Meski memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah, Richard memberikan catatan penting terkait kedisiplinan waktu penyampaian dokumen agar proses pembahasan di masa mendatang lebih efisien. Ia menegaskan bahwa seluruh program yang telah disepakati dalam APBD bersifat final dan harus dijalankan secara transparan.

​Menyongsong Masa Persidangan II
​Memasuki Masa Persidangan II, fokus kerja akan beralih pada evaluasi melalui pembahasan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sinergi ini diharapkan terus menguat demi menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Kupang sebagai "Kota Kasih" yang mandiri dan sejahtera.

Penulis: dwn//gpi
Source: prokopim Kota

Minggu, 21 Desember 2025

Alarm Bahaya dari Jakarta: Ketika Negara Meminta Media "Tutup Mata" di Tengah Bencana


JAKARTA – Di saat ribuan warga di Aceh, badai meteorologi, melainkan badai pembungkaman yang mengancam pilar keempat demokrasi Indonesia: Kebebasan Pers.

​Di tengah situasi darurat di mana publik haus akan kebenaran, dua perwira tinggi di lingkaran kekuasaan justru melontarkan pernyataan yang membuat bulu kuduk demokrasi meremang.

​Titah untuk Diam

​Jumat, 19 Desember 2025, menjadi hari yang kelam bagi independensi ruang redaksi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, dengan tegas meminta media untuk tidak mengumbar kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana.

"Kalau ada hal kekurangan pasti banyak kekurangan. Tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspose lewat media," ujar Jenderal Maruli di Lanud Halim Perdanakusuma.

​Senada dengan itu, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, melalui kanal resmi BNPB, seolah menarik garis demarkasi yang tegas. Ia memperingatkan media untuk hanya menyiarkan "energi positif" dan tidak menggiring opini bahwa pemerintah lamban.

"Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja... Di sini semua butuh kerja sama, kekompakan, energi positif," tegas Letkol Teddy.

​AJI: Ini Langkah Mundur Menuju Otoritarianisme

​Pernyataan kedua pejabat tersebut sontak memicu respons keras dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Ketua Umum AJI, Nany Afrida, dan Ketua Bidang Pendidikan & Etik, Sunudyantoro, menilai narasi ini bukan sekadar imbauan, melainkan upaya penekanan sistematis terhadap fungsi pers sebagai watchdog (anjing penjaga).

​Bagi AJI, dalih menjaga ketertiban dan mencegah kepanikan seringkali menjadi "topeng mulia" untuk menutupi realitas pahit di lapangan: lambannya distribusi bantuan, kegagalan mitigasi, dan penderitaan korban yang terabaikan.

"Ketika akses jurnalis dibatasi dan narasi 'resmi' dipaksakan, publik kehilangan hak untuk mengetahui situasi sebenarnya," tulis AJI dalam pernyataan sikapnya.

​AJI memperingatkan bahwa retorika "jangan beritakan keburukan" adalah benih dari praktik swasensor. Media dipaksa takut, jurnalis ragu menulis kritik, dan akhirnya, berita yang sampai ke masyarakat hanyalah kabar yang telah disanitasi demi citra penguasa. Jika dibiarkan, Indonesia sedang berjalan mundur kembali ke lorong gelap otoritarianisme.

​Ultimatum untuk Penguasa​Menolak tunduk pada intimidasi narasi tersebut, AJI Indonesia pada tanggal 20 Desember 2025 mengeluarkan desakan keras dan terbuka:

  1. Tuntut Permintaan Maaf: Mendesak KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya untuk segera menarik pernyataan mereka dan meminta maaf kepada publik atas upaya pembungkaman tersebut.
  2. Buka Akses Seluas-luasnya: Menuntut pemerintah menjamin keamanan dan akses penuh bagi jurnalis yang meliput di wilayah bencana Sumatra, tanpa filter dan tanpa intervensi.
  3. Dewan Pers Harus Bertindak: Meminta Dewan Pers untuk tidak diam, melainkan berdiri di garda terdepan melindungi jurnalis dari ancaman intimidasi verbal maupun fisik.
  4. Seruan Independensi: Mengajak seluruh pemimpin redaksi untuk menegakkan kepala, menjaga independensi ruang redaksi, dan tetap berpihak pada satu-satunya tuannya jurnalisme: Kepentingan Publik.

​Di tengah lumpur banjir yang belum surut, pertarungan mempertahankan kebenaran informasi kini baru saja dimulai. Apakah pers akan bungkam demi "energi positif" semu, atau tetap lantang menyuarakan fakta demi perbaikan nyata?

Jakarta, 20 Desember 2025

Nany Afrida Sunudyantoro

-------------- ------------------

Ketua Umum Ketua Bidang Pendidikan & Etik


Sabtu, 20 Desember 2025

Bukan Pelaut di Laut Tenang: Ganda Raymond Resmi Nakhodai Perumda Pasar Kota Kupang

KUPANG, Pena Indonesia – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, resmi melantik Ganda Raymond Tajo Talo, SP sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Kupang untuk masa jabatan 2025-2030. Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat di Kantor Wali Kota Kupang pada Sabtu (20/12).
​Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bapak Jeffry Pelt, serta sejumlah asisten, staf ahli, dan anggota DPRD Kota Kupang.

​Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas
​Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 239/KEP/HK/2025. Dalam pengambilan sumpah, Ganda Raymond menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan jujur, transparan, serta menjunjung tinggi profesionalitas tanpa praktik KKN.
​Selain sumpah jabatan, dilakukan pula penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja. Poin-poin penting dalam kontrak tersebut mencakup kewajiban pelaporan kinerja setiap tiga bulan, pencapaian target program pencegahan korupsi KPK minimal 70%, serta kesediaan untuk diberhentikan atau dinonjobkan jika gagal memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

​Instruksi Wali Kota: Fokus pada PAD dan Modernisasi Pasar
​Dalam arahannya, dr. Christian Widodo menekankan bahwa jabatan ini memikul harapan besar masyarakat. Ia menginstruksikan direktur baru untuk fokus pada penataan internal dan menutup segala celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
​"Saya minta Pak Ganda menertibkan kebocoran PAD. Pastikan setoran dari pedagang masuk ke kas daerah sesuai aturan. Selain itu, turunlah langsung ke lapangan. Pasar adalah simbol ekonomi rakyat; pastikan pasar kita bersih, nyaman, dan higienis bagi warga," ujar dr. Christian.
​Wali Kota juga mendorong Perumda Pasar untuk lebih inovatif dalam membangun relasi dengan pihak swasta maupun komunitas melalui program CSR guna mewujudkan wajah pasar yang lebih modern.

​Dukungan Penuh Pemerintah
​Menutup sambutannya, Wali Kota memberikan pesan motivasi mengenai kepemimpinan di tengah tantangan. "Pelaut yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang, melainkan dari laut yang penuh badai. Kami Pemerintah Kota siap memberikan dukungan penuh agar Pak Ganda bisa membawa perubahan nyata," ujarnya.
​Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh rohaniawan Pdt. Jacomina Kalelado - Maerissa, S.Th, diikuti dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama.

Penulis: LL//gpi

Jumat, 19 Desember 2025

Panaskan Mesin Partai, dr. Christian Widodo Instruksikan Kader PSI NTT Kuasai Akar Rumput

KUPANG, Pena Indonesia – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Ballroom Hotel Harper, Kupang, Jumat (19/12). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW PSI NTT, dr. Christian Widodo, memberikan instruksi strategis kepada seluruh pengurus dan kader di wilayah NTT.

Konsolidasi Mesin Partai

​Dalam orasinya di hadapan para kader, dr. Christian Widodo menekankan pentingnya penguatan struktur partai hingga ke tingkat paling bawah. Rakorwil ini menjadi ajang evaluasi sekaligus pemanasan mesin partai untuk memastikan seluruh DPD di kabupaten/kota memiliki ritme kerja yang sama.

​"Kita hadir di sini untuk menyamakan persepsi dan memperkuat barisan. PSI harus hadir sebagai solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi masyarakat NTT," tegas dr. Christian dalam pidatonya.

Fokus pada Politik Kehadiran

​dr. Christian Widodo juga mengingatkan para kader mengenai prinsip "Politik Kehadiran" yang menjadi ciri khas PSI. Ia meminta seluruh pengurus tidak hanya muncul saat momen politik saja, tetapi harus konsisten mendampingi masyarakat dalam berbagai isu sosial, kesehatan, dan ekonomi.

​Suasana di Ballroom Hotel Harper tampak penuh energi saat dr. Christian memaparkan target-target capaian partai. Kehadiran beliau sebagai tokoh sentral memberikan suntikan semangat bagi para peserta yang datang dari berbagai pelosok NTT.

Menuju Kemenangan di NTT

​Rakorwil ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga soliditas. Dengan kepemimpinan dr. Christian Widodo, PSI NTT optimis dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas basis massa melalui kerja-kerja cerdas dan transparan.


Penulis: LL//gpi

Di Balik Dinding PTUN: Jeritan Ruang Demokrasi Warga Poco Leok Yang Kian Menyempit

 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang pagi ini terasa lebih dari sekadar prosedur hukum biasa. Di balik pintu ruang sidang, sebuah pertaruhan besar sedang berlangsung. Bukan hanya soal lahan, tapi soal hak untuk bersuara yang dirasa kian tercekik.

​Dalam Sidang Pembuktian Kedua atas gugatan warga Poco Leok terhadap izin pembangunan proyek geothermal, udara terasa berat saat tim hukum warga menyodorkan bundel bukti tambahan. Bukti-bukti tersebut bukan sekadar kertas, melainkan rekaman jejak bagaimana ruang demokrasi di pegunungan Manggarai itu perlahan dikunci rapat.

Bukti yang Berbicara: Intimidasi dan Bungkamnya Dialog

​Narasi yang dibangun di ruang sidang mengungkap tabir gelap di balik ambisi pembangunan energi. Warga mengajukan bukti-bukti konkret mengenai dugaan penyempitan ruang demokrasi yang sistematis, di antaranya:

  • Kehadiran Aparat yang Masif: Foto dan dokumen yang menunjukkan kehadiran aparat keamanan di wilayah adat, yang menurut warga, menciptakan iklim ketakutan ketimbang dialog.
  • Akses Informasi yang Terputus: Bukti bahwa sosialisasi proyek seringkali dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat terdampak.
  • Kriminalisasi Suara Kritis: Catatan mengenai tekanan yang dialami oleh para pejuang lingkungan dan tokoh adat yang dengan tegas menolak tanah leluhur mereka dikonversi menjadi lokasi pengeboran.
  • ​"Kami tidak datang hanya untuk mempertahankan tanah. Kami di sini untuk mempertahankan hak kami untuk berkata 'tidak' tanpa harus merasa terancam," ujar salah satu perwakilan warga dengan nada getir di luar ruang sidang.

    Gugatan Terhadap Kesewenang-wenangan

    ​Para penggugat menegaskan bahwa penyempitan ruang demokrasi ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam persidangan, kuasa hukum warga menekankan bahwa keputusan yang diambil tanpa partisipasi bermakna (meaningful participation) adalah sebuah cacat hukum yang nyata.

    ​Setiap lembar bukti yang diserahkan menjadi saksi bisu betapa sulitnya rakyat kecil mendapatkan panggung yang setara untuk berdebat tentang masa depan ruang hidup mereka sendiri.

    Menanti Ketukan Palu Keadilan

    ​Kini, bola panas berada di tangan majelis hakim. Sidang ini bukan lagi sekadar sengketa administratif antara warga dan pemerintah, melainkan ujian bagi sistem peradilan kita: Mampukah hukum menjadi pelindung bagi mereka yang suaranya coba dibungkam?

    ​Warga Poco Leok pulang dengan harapan yang masih menyala di dada, meski jalan menuju keadilan masih panjang dan berliku. Mereka telah menitipkan bukti-bukti luka demokrasi mereka di meja hijau, berharap hakim melihat melampaui teks hukum dan merasakan denyut perjuangan di baliknya

Kamis, 18 Desember 2025

​NTT 'Bakar' Rp1 Triliun Demi Pinang, Gubernur Melki & Wagub Johni: Berhenti Buang Uang ke Luar, Alihkan ke Telur Anak!

KUPANG, Pena Indonesia – Sebuah tamparan keras sekaligus optimisme baru disampaikan pasangan pemimpin NTT, Melki Laka Lena dan Johni Asadoma, dalam acara Coffee Morning bersama media di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (19/12/2025). Di tengah perjuangan daerah melawan defisit ekonomi sebesar Rp51 triliun, terungkap fakta mengejutkan bahwa masyarakat NTT menghabiskan dana fantastis hingga Rp1 triliun per tahun hanya untuk konsumsi sirih pinang. Melalui narasi "10 Dasar Cita", Melki-Johni mengajak rakyat melakukan revolusi dari meja makan keluarga: memangkas pengeluaran konsumtif untuk memastikan setiap anak NTT mendapatkan gizi terbaik demi memutus rantai stunting secara permanen.

​Mandiri Secara Ekonomi: Menghidupkan Produk Lokal
​Gubernur Melki menekankan komitmennya untuk membawa produk "Ladang dan Laut ke Pasar". Melalui skema One Village One Product (OVOP) dan One School One Product, pemerintah telah mendorong 190 UMKM dan menghasilkan 44 produk unggulan yang siap bersaing.

​"Per hari ini, sudah berdiri 9 NTT Mart di berbagai titik, mulai dari Kupang hingga Rote Ndao. Saya targetkan tutup tahun ini 22 Kabupaten/Kota sudah memiliki NTT Mart sebagai pasarnya UMKM lokal," tegas Melki. Tak main-main, Gubernur akan segera mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan ASN NTT berbelanja produk lokal minimal Rp100.000 hingga Rp300.000 per bulan sesuai golongan. Langkah ini diambil untuk memastikan perputaran uang tetap berada di tangan tetangga dan pelaku usaha kecil di NTT.

​Vokasi Berbasis Potensi dan Jaminan Sosial
​Sektor pendidikan dan perlindungan sosial turut menjadi pilar utama. Tahun 2026, NTT akan membangun 10 Sekolah Vokasi Berbasis Asrama yang kurikulumnya disesuaikan dengan kekayaan daerah, seperti pengolahan garam di Rote hingga peternakan di Sumba. "Kami ingin anak-anak NTT sekolah sambil praktik agar mereka bisa mandiri secara finansial sejak dini," tambah Melki.
​Di sisi lain, Pemprov NTT telah mengalokasikan anggaran untuk melindungi 100.000 pekerja rentan melalui jaminan kecelakaan dan kematian, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris hingga jenjang S1. Sementara untuk kesehatan, 10.000 tenaga Posyandu telah dilatih secara khusus untuk mempercepat penurunan angka stunting, dengan fokus utama di wilayah kritis seperti Timor Tengah Selatan (TTS).

​Sorotan Wagub: Logika Dompet untuk Gizi Anak
​Wakil Gubernur Johni Asadoma memberikan catatan tajam mengenai pola konsumsi rumah tangga. Menurutnya, masalah stunting seringkali berakar pada prioritas pengeluaran yang keliru.
​"Kita bicara stunting, tapi pengeluaran untuk rokok, miras, dan sirih pinang dalam satu keluarga bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Jika jumlah itu dipangkas 50 persen saja untuk membeli telur atau daging, anak-anak kita akan tumbuh cerdas dan unggul," ujar Johni. Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran pajak kendaraan yang saat ini baru mencapai 49 persen. Menurutnya, jika kepatuhan naik hingga 80 persen, NTT akan memiliki kemandirian anggaran untuk membangun infrastruktur tanpa perlu berutang.

​Reformasi Digital dan Meja Rakyat
​Sebagai bentuk keterbukaan, pasangan Melki-Johni memperkenalkan "Meja Rakyat", sebuah kanal pengaduan fisik di kantor gubernur maupun virtual untuk merespons keluhan warga secara cepat. Digitalisasi juga diperkuat melalui Portal Sasando (Satu Data NTT) untuk memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan data yang akurat dan transparan.
Menuju NTT yang Produktif
​Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan sebuah pesan kuat tentang perubahan karakter bangsa. Gubernur Melki mengakui bahwa mengubah NTT dari daerah konsumtif menjadi produktif adalah tantangan besar, namun bukan hal mustahil jika dilakukan bersama.

​"Kita tidak bisa lagi membiarkan uang kita 'terbang' ke luar NTT untuk barang-barang yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri. Defisit Rp51 triliun ini adalah panggilan bagi kita semua—pemerintah, media, dan masyarakat—untuk kembali ke akar kekuatan kita sendiri. Masa depan NTT tidak ditentukan oleh berapa banyak bantuan yang kita terima dari pusat, melainkan oleh seberapa besar keberanian kita untuk mencintai, membeli, dan membanggakan produk dari tanah kita sendiri," pungkas Melki disambut tepuk tangan insan pers.

Penulis: LL//gpi

​Misteri Berdarah Oesapa: Imbo Tulung Bongkar "Benang Kusut" di Balik Penetapan Dua Tersangka Kasus Delfi–Lucky​

KUPANG — Di bawah terik matahari Kupang, Selasa (16/12/2025), suasana di Mapolda NTT terasa lebih berat dari biasanya. Hampir dua tahun berlalu sejak malam kelabu 9 Maret 2024 di Jalan Samratulangi, namun arwah Delfi Susanti Foes dan Lucky Renaldi Sanu seolah belum tenang.

​Di tengah ketidakpastian itu, Imbo Tulung, sang pengacara keluarga korban, berdiri tegak. Bukan untuk memuji, melainkan menggugat. Dengan nada yang tajam namun terukur, ia mempertanyakan "kemenangan kecil" penyidik yang baru saja menetapkan dua nama—Jevan Bones dan Vikram Bones—sebagai tersangka.

​Bagi Imbo, penetapan tersangka ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kekhawatiran baru: Apakah ini keadilan yang sesungguhnya, atau hanya sekadar formalitas yang rapuh?

Konstruksi Hukum di Ujung Tanduk

​Imbo menatap tajam proses penyidikan yang telah berjalan lambat. Ia mengapresiasi langkah maju polisi, namun di balik itu, ia mencium aroma kejanggalan yang menyengat.

"Kami punya rekaman pengakuan terduga pelaku. Namun, konstruksi penetapan tersangka oleh polisi justru berbeda jauh. Jika rekaman ini diabaikan sekarang, apa gunanya nanti di persidangan?" gugat Imbo.

​Kekhawatiran sang pengacara bukan tanpa alasan. Polisi membatasi peristiwa sadis tersebut hanya pada dugaan "tendangan". Bagi Imbo, narasi ini terlalu sederhana untuk sebuah hilangnya dua nyawa. Ia memperingatkan bahwa konstruksi hukum yang lemah ini bisa menjadi celah fatal.

"Jika hanya soal tendangan, ini akan sangat mudah dibantah dan dipatahkan di pengadilan. Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab jika pelaku bebas?" tanyanya retoris.

Misteri Jenazah Tanpa Otopsi

​Drama semakin memuncak ketika Imbo menyentuh "jantung" pembuktian kasus pembunuhan: Otopsi.

​Hingga detik ini, tubuh kaku kedua korban tidak pernah diotopsi. Imbo mempertanyakan validitas "Gelar Perkara" yang dilakukan penyidik tanpa bukti medis forensik yang mutlak tersebut.

"Sebelum menetapkan tersangka, gelar perkara itu dasarnya apa? Tanpa otopsi, bagaimana penyidik bisa yakin dengan penyebab kematian yang sesungguhnya?" desak Imbo, menyuarakan jeritan hati keluarga yang merasa ada kepingan puzzle yang sengaja disembunyikan.

Polda NTT Menjawab: Berkas Sudah di Meja Jaksa

​Di sisi lain, tembok Mapolda NTT tetap kokoh. Dirreskrimum Polda NTT, Kombes Pol Patar Silalahi, pada Rabu (10/12/2025), dengan tenang menyatakan bahwa "bola panas" kini ada di tangan Kejaksaan.

​Patar mengklaim penetapan tersangka Jevan dan Vikram bukan tindakan gegabah. "Kami punya saksi, kami punya ahli, dan kami sudah olah TKP," tegasnya.

​Terkait bukti medis, Patar membuka fakta baru: sebuah dokumen visum et repertum dari RS W.Z. Yohannes tertanggal 21 Maret 2024. Namun, pernyataan ini justru menjadi ironi tragis—keluarga korban mengaku tidak pernah diberitahu tentang keberadaan visum tersebut sejak awal kasus bergulir.

Harapan di Tengah Kabut

​Meski penuh keraguan, pertemuan dengan Wakapolda NTT, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo, menjadi setitik cahaya di lorong gelap ini. Imbo menyampaikan apresiasi atas respons Wakapolda yang turun tangan langsung mengawasi kasus.

​Janji jenderal bintang satu itu memberikan sedikit napas lega bagi keluarga korban yang lelah menanti. Namun, pertanyaan besar Imbo Tulung tetap menggantung di langit Kota Kupang:

​Apakah penetapan dua tersangka ini adalah pintu gerbang menuju keadilan sejati bagi Delfi dan Lucky, ataukah hanya babak baru dari sebuah sandiwara hukum yang belum usai?

Jasa Raharja dan BPTD NTT Berkolaborasi Pastikan Keselamatan Pemudik Nataru

KUPANG, Pena Indonesia – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat sinergi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan moda transportasi umum.

​Momentum penguatan sinergi ini bertepatan dengan agenda kunjungan kerja Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Dudy Purwagandhi, di terminal BIMOKU, Kupang pada Kamis (18/12). Di sela-sela kegiatan menyambut kunjungan Menhub tersebut, Penanggung Jawab Bidang Asuransi Jasa Raharja NTT, Agus Prasetyo, menjelaskan bahwa kolaborasi instansi ini diwujudkan melalui dua kegiatan utama: pemeriksaan kesehatan gratis dan uji petik kendaraan (ramp check).

​Pemeriksaan Kesehatan dan Kelayakan Kendaraan
​Agus menuturkan bahwa Jasa Raharja menyelenggarakan program kesehatan gratis yang ditujukan bagi para pegawai BPTD, para pengemudi bus, hingga masyarakat pengguna jasa angkutan umum.
​"Harapan kami dari Jasa Raharja adalah memastikan para pengemudi dalam kondisi sehat dan layak jalan sebelum berangkat. Selain itu, kami bersama BPTD juga melakukan ramp check untuk memastikan kondisi fisik kendaraan dalam keadaan prima," ujar Agus saat ditemui di Posko Daerah NTT.

​Imbauan Keselamatan bagi Pengendara
​Selain memberikan fasilitas pemeriksaan, Agus juga memberikan imbauan tegas kepada para sopir dan pengendara pribadi agar senantiasa waspada selama masa mudik libur panjang ini.
​"Kami mengimbau kepada seluruh pengemudi untuk selalu berhati-hati di jalan dan mematuhi rambu-rambu serta aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir risiko kejadian kecelakaan di jalan raya," tambahnya.
​Menutup keterangannya, pihak Jasa Raharja NTT yang mendampingi rangkaian kunjungan menteri tersebut turut menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bagi seluruh masyarakat NTT, dengan harapan arus mudik tahun ini berlangsung sehat, aman, dan selamat.

Penulis: dwn//gpi

Lamban dan Mandek, Kasus Dugaan Persetubuhan Anak di Kupang Sejak 2023 Tuai Sorotan

​KUPANG – Penanganan kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang ditangani Unit PPA Polresta Kupang Kota kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Laporan yang diajukan oleh Yati, warga Oesapa Selatan, sejak Januari 2023 silam, dinilai berjalan di tempat dan kehilangan arah substansi.

​Ibu korban merasa keadilan bagi putrinya, HSD, seolah terhambat oleh proses birokrasi hukum yang berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas hingga memasuki tahun 2025.

​Kronologi: Hilangnya Korban hingga Laporan Polisi

​Persoalan ini bermula saat korban HSD dilaporkan hilang dari rumah sejak 2 Januari hingga 9 Januari 2023. Setelah pencarian mandiri, korban akhirnya ditemukan di sebuah rumah di wilayah Kelurahan Kayu Putih bersama terlapor berinisial HMSA, yang merupakan sepupu sekaligus pacar korban.

​Berdasarkan pengakuan HSD kepada ibunya, ia telah mengalami persetubuhan berulang kali selama masa pelariannya tersebut. Hal inilah yang mendasari Yati melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Kupang Kota dengan nomor laporan STTLP/26/I/2023/SPKT.

​Kejanggalan mulai dirasakan pelapor saat proses penyidikan berlangsung. Alih-alih mendalami kejadian pada Januari 2023 sesuai laporan, penyidik justru menarik fokus perkara ke peristiwa lama yang diklaim terjadi pada 22 Januari 2022.

​Pergeseran fokus ini dianggap menyulitkan pembuktian, karena jaksa meminta bukti-bukti lampau seperti rekaman CCTV dan saksi yang sulit dihadirkan setelah satu tahun berlalu.

​"Kami melaporkan kejadian Januari 2023, tapi kenapa penyidik malah fokus ke peristiwa tahun 2022? Ini jelas menyulitkan posisi kami sebagai korban," keluh Yati.

​Dugaan Intervensi dan Intimidasi​Lambannya penanganan kasus ini memicu spekulasi miring. Berdasarkan pendampingan dari Rumah Harapan GMIT, muncul dugaan bahwa mandeknya kasus ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga terlapor. Orang tua HMSA disebut-sebut merupakan perwira polisi aktif di Polda NTT.

​Tak hanya itu, pihak pelapor juga mengungkap adanya dugaan intimidasi:

  • Permintaan Cabut Laporan: Orang tua terlapor diduga menekan ayah korban untuk menarik laporan polisi.
  • Pernyataan Menekan: Adanya ucapan-ucapan yang dinilai merendahkan dan berpotensi menghambat jalannya proses hukum.

​Koordinasi Lamban Antara Polisi dan Jaksa

​Hingga April 2024, pihak kejaksaan menyatakan bahwa petunjuk jaksa (P-19) belum juga dipenuhi oleh penyidik sejak berkas dikembalikan pada Januari 2023. Selama lebih dari 15 bulan, perkara ini seolah tersangkut di meja penyidik yang sudah mengalami dua kali pergantian personel.

​Harapan Korban

Yati menegaskan bahwa dirinya hanya menuntut profesionalisme dan transparansi dari aparat penegak hukum. Ia berharap tidak ada "hak istimewa" bagi siapa pun di mata hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan masa depan anak di bawah umur.

Rabu, 17 Desember 2025

Pemerintah yang Berkorban, Bukan Atlet!" Wali Kota Kupang Salurkan Bonus PON XXI Rp460 Juta

KUPANG, Pena Indonesia – Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen nyata dalam menghargai prestasi olahraga dengan menyalurkan total bonus senilai Rp460 juta bagi para pahlawan olahraga asal Kota Kupang. Bonus ini diberikan kepada atlet, pelatih, hingga ofisial yang sukses menyumbangkan medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh–Sumatra Utara.

​Acara penyerahan bonus ini berlangsung khidmat di Ruang Rapat Garuda, Lantai 2 Kantor Wali Kota Kupang, pada Rabu (17/12). Selain Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Harian KONI Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si., Wakil Ketua II KONI Kota Kupang, Drs. Ambo, M.Si., serta Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Dra. Debora Panie, M.M. Turut hadir pula para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Kupang serta puluhan pelatih dan atlet penerima penghargaan.

​Pemerintah yang Berkorban, Bukan Atlet
​Dalam sambutannya, dr. Christian Widodo mengungkapkan bahwa realisasi bonus ini merupakan tantangan besar mengingat keterbatasan fiskal dan adanya instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa kesejahteraan atlet yang telah mengharumkan nama daerah adalah prioritas utama.

​"Yang harus dipotong itu (belanja) pemerintah, bukan atlet. Saya tidak mau tahu caranya bagaimana, bonus ini tidak boleh dikurangi. Pemerintah yang harus berkorban," tegas dr. Christian.
​Sebagai bentuk komitmen efisiensi tersebut, Wali Kota membeberkan bahwa Pemkot Kupang melakukan penghematan pada pos belanja operasional, perjalanan dinas, bahkan membatalkan pengadaan kendaraan dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ia juga memastikan bahwa bonus yang diterima atlet tetap utuh sesuai perencanaan awal, hanya dikurangi potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

​Dominasi Kota Kupang di Panggung Nasional
​Berdasarkan laporan KONI Kota Kupang, kontribusi Ibu Kota Provinsi NTT dalam ajang PON XXI sangat signifikan. Dari 89 atlet yang dikirimkan dalam 9 cabang olahraga—seperti pencak silat, taekwondo, kriket, hingga tinju—tercatat sebanyak 33 atlet berhasil menyabet medali bagi kontingen NTT.

​Total anggaran Rp460.000.000 disalurkan dengan rincian Rp250.000.000 khusus bagi para atlet peraih medali, sementara Rp210.000.000 dialokasikan untuk pelatih dan ofisial sebagai bentuk apresiasi atas pembinaan yang dilakukan.

​Menutup acara, dr. Christian Widodo menyampaikan permohonan maaf jika nominal yang diberikan belum sepenuhnya maksimal karena kondisi keuangan daerah. Meski demikian, ia membakar semangat para atlet untuk tetap konsisten berlatih menyongsong Pra-PON 2027 dan PON 2028 mendatang.
​"Disiplin dan konsistensi adalah kunci. Jangan berhenti di sini, tetaplah menjadi jawara yang membanggakan Kota Kupang dan NTT di tingkat nasional," pungkasnya.

Penulis: dwn//gpi
Source: prokopim Kupang

Selasa, 16 Desember 2025

Pergub 53/2025 Diutamakan Ombudsman NTT untuk Tata Kelola Pendanaan Pendidikan yang Transparan

Kupang, Pena Indonesia — Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menegaskan tekadnya menyelesaikan keluhan warga tentang pendanaan pendidikan melalui kerja sama dan cara yang membangun, tanpa mengesampingkan wewenang hukum sebagai pengawas pelayanan publik.

Tekad itu diutarakan dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Keluhan Masyarakat terkait Pendanaan Pendidikan Provinsi NTT yang berlangsung selama tiga hari secara tertutup, Selasa (16/12), di Hotel Harper Kupang. Acara ini dihadiri oleh Inspektorat Daerah NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, serta SMK Negeri 6 Kupang — sekolah yang menjadi objek keluhan tertentu.
 
Dalam pidatonya, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT Yosua P. Karbeka, S.H., M.H., menjelaskan bahwa lembaga ini menjalankan tugas pengawasan melalui dua jalur utama: mencegah kesalahan administrasi dan menindaklanjuti keluhan.
 
“Ketika menangani keluhan, Ombudsman berhak memberikan usulan perbaikan pelayanan dan peraturan, dengan rekomendasi yang harus dipatuhi sesuai aturan hukum,” ungkapnya.
 
Meskipun memiliki kekuatan hukum yang solid, Ombudsman NTT lebih memilih pendekatan yang mendialog dan meyakinkan. Menurut Yosua, wewenang memanggil paksa atau memberlakukan sanksi pidana jarang sekali digunakan, karena sebagian besar keluhan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama.
 
Data Ombudsman RI NTT menunjukkan jumlah keluhan warga cukup stabil selama tiga tahun terakhir: 1.064 pada 2023, 1.188 pada 2024, dan 1.027 hingga 9 Desember 2025 — yang menunjukkan bahwa masyarakat terus aktif dalam mengawasi pelayanan publik.
 
Mengenai keluhan pendanaan di SMK Negeri 6 Kupang, Yosua menekankan bahwa ini tidak berarti masalah hanya ada di sekolah itu. Namun, sedikitnya jumlah pelapor menunjukkan bahwa sebagian warga masih merasa takut untuk mengadu.
 
“Mengadu adalah hak setiap warga negara dan bagian dari cara mengevaluasi pelayanan publik,” tegasnya.
 
Di sisi lain, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Keluhan Ombudsman RI NTT Philipus Max Jemadu, S.H., M.H., menyampaikan bahwa rapat ini juga memfokuskan pada penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang penggalangan dana pendidikan. Pergub ini menuntut sekolah menyesuaikan praktik pungutan paling lambat dua bulan setelah diberlakukan. Kehadiran SMK Negeri 6 Kupang dan Dinas Pendidikan dianggap krusial untuk menjelaskan langkah-langkah penyesuaian serta cara membina dan mengawasi penerapan aturan itu.
 
Setelah Pergub 53/2025 berlaku, seluruh masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam pendanaan pendidikan, dengan klasifikasi berdasarkan pendapatan orang tua. Ombudsman menekankan perlunya prosedur standar untuk menilai kemampuan membayar, agar Iuran Pendidikan Partisipatif (IPP) benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
 
“Jangan sampai yang mampu membayar penuh menyatakan hanya mampu sedikit, atau sebaliknya. Partisipasi orang tua harus sesuai kemampuan agar penggalangan dana sesuai dengan Pergub 53/2025,” kata Yosua.
 
Ombudsman juga mendorong masyarakat untuk memantau penerapan pergub di sekolah. Jika ada penyimpangan atau pungutan yang tidak pantas, warga dapat melaporkan ke Ombudsman agar ditangani bersama sekolah dan Dinas Pendidikan NTT, sehingga tata kelola pendanaan pendidikan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan adil.
#OmbudsmanRI
#OmbudsmanRINTT
#AwasiTegurdanLaporan 
Via : 0811-145-3737

Penulis: dwn//gpi

Wagub Johni Asadoma Warning UPTD Pendapatan Alor: Target Rp23,5 Miliar Baru Cair 11 Persen!

ALOR, Pena Indonesia – Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, memberikan peringatan keras kepada jajaran UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupate...