Mandiri Secara Ekonomi: Menghidupkan Produk Lokal
Gubernur Melki menekankan komitmennya untuk membawa produk "Ladang dan Laut ke Pasar". Melalui skema One Village One Product (OVOP) dan One School One Product, pemerintah telah mendorong 190 UMKM dan menghasilkan 44 produk unggulan yang siap bersaing.
"Per hari ini, sudah berdiri 9 NTT Mart di berbagai titik, mulai dari Kupang hingga Rote Ndao. Saya targetkan tutup tahun ini 22 Kabupaten/Kota sudah memiliki NTT Mart sebagai pasarnya UMKM lokal," tegas Melki. Tak main-main, Gubernur akan segera mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan ASN NTT berbelanja produk lokal minimal Rp100.000 hingga Rp300.000 per bulan sesuai golongan. Langkah ini diambil untuk memastikan perputaran uang tetap berada di tangan tetangga dan pelaku usaha kecil di NTT.
Vokasi Berbasis Potensi dan Jaminan Sosial
Sektor pendidikan dan perlindungan sosial turut menjadi pilar utama. Tahun 2026, NTT akan membangun 10 Sekolah Vokasi Berbasis Asrama yang kurikulumnya disesuaikan dengan kekayaan daerah, seperti pengolahan garam di Rote hingga peternakan di Sumba. "Kami ingin anak-anak NTT sekolah sambil praktik agar mereka bisa mandiri secara finansial sejak dini," tambah Melki.
Di sisi lain, Pemprov NTT telah mengalokasikan anggaran untuk melindungi 100.000 pekerja rentan melalui jaminan kecelakaan dan kematian, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris hingga jenjang S1. Sementara untuk kesehatan, 10.000 tenaga Posyandu telah dilatih secara khusus untuk mempercepat penurunan angka stunting, dengan fokus utama di wilayah kritis seperti Timor Tengah Selatan (TTS).
Sorotan Wagub: Logika Dompet untuk Gizi Anak
Wakil Gubernur Johni Asadoma memberikan catatan tajam mengenai pola konsumsi rumah tangga. Menurutnya, masalah stunting seringkali berakar pada prioritas pengeluaran yang keliru.
"Kita bicara stunting, tapi pengeluaran untuk rokok, miras, dan sirih pinang dalam satu keluarga bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Jika jumlah itu dipangkas 50 persen saja untuk membeli telur atau daging, anak-anak kita akan tumbuh cerdas dan unggul," ujar Johni. Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran pajak kendaraan yang saat ini baru mencapai 49 persen. Menurutnya, jika kepatuhan naik hingga 80 persen, NTT akan memiliki kemandirian anggaran untuk membangun infrastruktur tanpa perlu berutang.
Reformasi Digital dan Meja Rakyat
Sebagai bentuk keterbukaan, pasangan Melki-Johni memperkenalkan "Meja Rakyat", sebuah kanal pengaduan fisik di kantor gubernur maupun virtual untuk merespons keluhan warga secara cepat. Digitalisasi juga diperkuat melalui Portal Sasando (Satu Data NTT) untuk memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan data yang akurat dan transparan.
Menuju NTT yang Produktif
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan sebuah pesan kuat tentang perubahan karakter bangsa. Gubernur Melki mengakui bahwa mengubah NTT dari daerah konsumtif menjadi produktif adalah tantangan besar, namun bukan hal mustahil jika dilakukan bersama.
"Kita tidak bisa lagi membiarkan uang kita 'terbang' ke luar NTT untuk barang-barang yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri. Defisit Rp51 triliun ini adalah panggilan bagi kita semua—pemerintah, media, dan masyarakat—untuk kembali ke akar kekuatan kita sendiri. Masa depan NTT tidak ditentukan oleh berapa banyak bantuan yang kita terima dari pusat, melainkan oleh seberapa besar keberanian kita untuk mencintai, membeli, dan membanggakan produk dari tanah kita sendiri," pungkas Melki disambut tepuk tangan insan pers.
Penulis: LL//gpi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar