KUPANG, Pena Indonesia – Angka di atas kertas kembali menari dengan indah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi mengetok palu: Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 naik menjadi Rp 2.455.898. Sebuah angka yang, secara administratif, terlihat lebih gagah dibandingkan beberapa provinsi besar di Pulau Jawa.
Namun, di balik pengumuman resmi pada Selasa (23/12) itu, terselip sebuah tanya besar yang menghantui ribuan pekerja: Apakah kenaikan 5,45% ini akan sampai ke dompet buruh, atau sekadar menjadi dongeng pengantar tidur?
Rekor di Atas Kertas, Miris di Lapangan
Berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 528/KEP/HK/2025, kenaikan sebesar Rp 126.929 dari tahun sebelumnya ini diklaim telah mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara teori, angka ini adalah "jaring pengaman" untuk mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Namun, mari kita bicara jujur. Mari kita bicara realita.
Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) NTT pada September 2025 menjadi tamparan keras bagi kebijakan ini. Bayangkan, di saat UMP 2025 berada di angka Rp 2,3 juta, 91,3% perawat di fasilitas kesehatan swasta di NTT justru menerima gaji di bawah standar tersebut.
Lebih miris lagi, sebanyak 31,2% perawat—mereka yang bertaruh nyawa di garda terdepan kesehatan—hanya mengantongi Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan. Angka yang bahkan tidak sampai setengah dari UMP yang ditetapkan pemerintah.
Kewajiban atau Sekadar Formalitas?
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Yosua Karbeka, tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa UMP bukanlah saran, melainkan kewajiban. Jika pemerintah hanya sibuk merilis angka tanpa pengawasan yang taringnya tajam, maka regulasi ini tak lebih dari sekadar seremoni tahunan.
"Jangan hanya jadi angka di atas kertas," tegas Ombudsman. Pertanyaannya, sejauh mana Dinas Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan mampu menyeret para pemberi kerja yang "nakal" ke jalur hukum?
Tantangan 2026: Mengawasi atau Membiarkan?
Berlaku mulai 1 Januari 2026, aturan ini melarang keras pemberi kerja menurunkan upah bagi mereka yang sudah digaji di atas UMP. Namun, jika untuk mencapai standar minimum saja banyak perusahaan yang "loyo", siapa yang bisa menjamin kesejahteraan pekerja NTT akan membaik di tahun depan?
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Pengupahan. Apakah mereka akan menjadi pengawas yang tangguh, atau kembali membiarkan para pekerja NTT gigit jari di tengah riuhnya pengumuman kenaikan upah?
Rakyat tidak butuh angka yang tinggi di berita, rakyat butuh angka yang nyata di dalam amplop gaji mereka.
Penulis: dwn//gpi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar