Kupang, 15 April 2026 – WALHI NTT mengkritik keras kebijakan pembatasan kuota 1.000 wisatawan per hari di Taman Nasional Komodo. Meski diklaim demi kelestarian, kebijakan ini dinilai sebagai upaya menutupi kesalahan tata kelola negara yang sebelumnya mengeksploitasi Labuan Bajo secara masif demi investasi.
Poin-Poin Utama Kritik WALHI NTT:
- Dampak Paradoks Pembangunan: Krisis ekologis saat ini adalah akibat dari promosi masif dan infrastruktur agresif (Destinasi Super Prioritas). Pembatasan kuota dianggap sebagai solusi instan atas krisis yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah sendiri.
- Ancaman Pariwisata Eksklusif: Pembatasan jumlah pengunjung berpotensi memicu kenaikan harga tiket ekstrem dan dominasi operator besar. Hal ini akan menyingkirkan wisatawan domestik serta mematikan usaha kecil milik warga lokal.
- Ketimpangan Sosial-Ekologis: Nelayan dan pemandu wisata lokal terancam kehilangan penghidupan tanpa adanya skema perlindungan dari negara. Konservasi tanpa pengakuan hak masyarakat lokal hanyalah bentuk "perampasan ruang hidup" berbalut legitimasi lingkungan.
- Abaikan Akar Masalah: Kebijakan kuota tidak akan efektif selama ekspansi industri, kapal wisata massal, dan investasi besar yang merusak ekosistem tidak dikendalikan.
Desakan WALHI NTT:
- Hentikan Model Eksploitatif: Segera evaluasi seluruh proyek pariwisata yang hanya berorientasi pada modal besar.
- Masyarakat sebagai Subjek: Tempatkan warga lokal sebagai pengelola utama kawasan dengan jaminan hak sosial dan ekologis.
- Batasi Kapital, Bukan Hanya Manusia: Konservasi harus menyasar pada pengendalian aktivitas industri yang merusak, bukan sekadar membatasi akses warga/wisatawan kecil demi pengamanan investasi.
"Jika konservasi hanya berarti membatasi manusia tanpa membatasi kapital, maka yang terjadi bukan perlindungan alam, melainkan pengamanan investasi."
Kontak Media:
Yuvensius Stefanus Nonga (Direktur WALHI NTT)
Telepon: +62 822-2888-2044
Tidak ada komentar:
Posting Komentar