Minggu, 22 Februari 2026

Rp3 Triliun KUR NTT: Antara Ambisi Melki Laka Lena dan 'Tembok' Perbankan

KUPANG, PENA INDONESIA – Ada ironi yang terekam dalam Diskusi Publik Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Aula Rujab Gubernur NTT, Sabtu (21/2). Di tengah ambisi besar memacu ekonomi rakyat, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) rupanya masih menjadi "barang mewah" yang sulit dijangkau pelaku UMKM di lapangan.

​Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang hadir sebagai keynote speaker, melempar bola panas ke arah perbankan. Ia menegaskan bahwa pusat sebenarnya tidak pelit soal plafon kredit, asalkan daerah mampu menyerapnya dengan cepat dan tepat.

​“Kalau KUR habis dan memang butuh tambahan, pusat siap tambah lagi. Kuncinya ada pada penyerapan di daerah,” ujar Melki dengan nada optimistis. Namun, optimisme ini membentur tembok realita: potensi Rp3 triliun yang ia bidik tahun ini hanya bisa tercapai jika perbankan tak lagi "main aman" dan benar-benar bergerak optimal menjemput bola.

Penyakit Klasik dan 'Doping' Modal
Melki memetakan empat "penyakit" kronis yang membuat UMKM NTT sulit naik kelas: modal, pendampingan, literasi keuangan, dan akses pasar. Sebagai penawar, Pemprov NTT kini menjagokan NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai etalase produk lokal.

​Namun, peringatan keras datang dari Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus. Dengan diksi yang tajam, ia mengingatkan bahwa KUR bukanlah "bansos" terselubung yang bisa habis begitu saja.
​“Ini bukan bantuan gratis. Namanya kredit, ya harus untuk usaha, bukan konsumtif,” tegas Charlie. Baginya, KUR adalah doping agar pengusaha kecil bisa "naik kelas", bukan menjadi ketergantungan seumur hidup bagi pelaku usaha yang tidak produktif.

Pers di Persimpangan Jalan
Di sisi lain, perayaan HPN ke-80 dan HUT PWI ini juga menjadi momen refleksi bagi insan pers di NTT. Ketua PWI NTT, Hilarius F. Jahang, tak menampik bahwa pers daerah sedang "tercekik" disrupsi media sosial dan kebijakan pembatasan kerja jurnalistik yang mulai marak di beberapa wilayah.

​“Pers harus sehat agar ekonomi berdaulat,” cetus Hilarius. Ia menyoroti minimnya wartawan bersertifikasi di NTT yang menjadi tantangan besar dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah arus informasi yang kian liar.

​Diskusi ini akhirnya menyisakan satu pertanyaan besar: mampukah kolaborasi antara birokrasi, bank, dan pers ini benar-benar meruntuhkan dinding pembatas antara rakyat dan modal? Ataukah Rp3 triliun itu hanya akan berakhir sebagai angka-angka cantik di atas kertas laporan tahunan?

​Satu hal yang pasti, seperti keberhasilan Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit merevitalisasi 100 rumah adat yang diganjar anugerah nasional, kerja ekonomi rakyat juga butuh bukti nyata, bukan sekadar retorika di ruang diskusi.

Penulis: Baldus Sae | Foto: Ocep Purek
Editor: LL//gpi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Secercah Harapan di Namosain: Saat Kemanusiaan Mengetuk Pintu Keluarga Nunbala

​ KUPANG, 15 April 2026 – Di sudut Kelurahan Namosain, Kota Kupang, angin laut membawa aroma garam yang kontras dengan sunyinya sebuah rum...