Gebrakan Baru NTT: Lima Tim Khusus Dibentuk untuk Pangkas Kemiskinan dan Bocoran Pajak

KUPANG, PENA INDONESIA – Gubernur NTT, Melki Laka Lena, resmi menekan pedal gas untuk mempercepat pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Tak ingin terjebak dalam birokrasi yang kaku, Gubernur membentuk lima tim kerja khusus lintas sektor yang akan bekerja berdasarkan kompetensi, bukan sekadar jabatan.

​Langkah ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Jumat (27/2/2026). Melki menegaskan bahwa tim ini dibentuk untuk memangkas jalur koordinasi yang biasanya panjang dan melelahkan. 

​Bekerja Berbasis Kapasitas, Bukan Sekadar Posisi

​Tim ini punya komposisi unik: 60% pejabat struktural dan 40% staf. Mereka dipilih karena kemampuan pribadinya, bukan hanya karena kursi yang mereka duduki. "Pengalaman saya, konsolidasi itu kunci. Jangan sampai energi kita habis karena program yang jalan sendiri-sendiri," ujar Melki tegas.

​Berikut adalah lima fokus utama yang akan digarap:

1. ​Akselerasi Program Pusat (Dasacita): Dipimpin Alfons Theodorus, tim ini memastikan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, hingga Koperasi Desa benar-benar mendarat dengan mulus di NTT.

2. ​Perang Terhadap Kemiskinan: Jonny Ericson Ataupah dipercaya memimpin validasi data kemiskinan. Targetnya ambisius: menekan angka kemiskinan dari 17,5% menjadi 11,5%.

3. ​Genjot PAD & Tutup Kebocoran: Bernhard Menoh ditugaskan mencari sumber pendapatan daerah baru sekaligus menyumbat lubang-lubang kebocoran pajak yang selama ini merugikan daerah.

4. ​Ekonomi Rakyat & Hilirisasi: Selfi Nange akan fokus menghidupkan produk lokal lewat NTT Mart dan memastikan pinjaman modal (KUR) benar-benar dipakai untuk hal produktif, bukan konsumtif.

5. ​Komunikasi Publik yang Sehat: Prisila Parera bertugas memastikan masyarakat mendapat informasi akurat dan positif setiap hari, sekaligus menangkal gosip yang sering mengganggu suasana pembangunan.

​Sentilan Keras Soal Data Kemiskinan

​Gubernur Melki memberikan peringatan keras terkait bantuan sosial (PKH/PIP). Ia tidak ingin lagi mendengar ada bantuan yang salah sasaran atau malah dipakai untuk hal negatif.

​"Kita urus orang miskin, bukan yang bermental miskin. Jangan sampai bantuan dipakai untuk judi atau miras. Kalau ada oknum yang main-main dengan data kemiskinan, kita cari pasal hukum paling berat buat mereka," tegasnya.

​Untuk menjaga integritas data ini, Pemerintah Provinsi akan menggandeng TNI, Polri, dan Kejaksaan guna mengawal distribusi bantuan hingga ke tingkat desa.

​Evaluasi Bulanan

​Meski punya tim khusus, Gubernur memastikan tugas pokok dinas (OPD) tidak akan terganggu. Tim ini bersifat operasional dan kinerjanya akan dievaluasi setiap bulan secara terukur. Targetnya jelas: setiap ASN harus punya ukuran keberhasilan yang nyata, bukan sekadar administratif.

​Dengan langkah ini, wajah pembangunan NTT diharapkan lebih segar dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok desa.

​Editor: LL//gpi

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT