PWMOI NTT Pasang Badan: Pemberitaan Polemik RAT Kopdit Swasti Sari Adalah Produk Jurnalistik Sah!

-
KUPANG, PENA INDONESIA– Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPW PWMOI) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil sikap tegas terkait polemik pemberitaan RAT Kopdit Swasti Sari oleh media Poros NTT dan Portal NTT. PWMOI NTT menyatakan dengan lugas bahwa karya jurnalistik tersebut sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

​Dalam keterangan pers di Royal Caffe, Kota Kupang, Sabtu (09/05), Ketua PWMOI NTT, Andre Lado, S.H., menegaskan bahwa transparansi dalam lembaga yang mengelola dana masyarakat bukanlah ranah privat.

​"Pers menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketika ada isu mengenai transparansi di forum tertinggi seperti RAT koperasi, media wajib hadir sebagai mata dan telinga publik untuk memastikan tata kelola berjalan benar," tegas Andre.

​Kepentingan Publik di Atas Segalanya
​PWMOI NTT menilai pengungkapan status kepatuhan peserta RAT—termasuk persoalan tunggakan yang menjadi syarat kepesertaan—merupakan informasi relevan bagi seluruh anggota koperasi. Hal ini bukan upaya mencari kesalahan individu, melainkan pengujian terhadap integritas sistem organisasi.

​Sekretaris PWMOI NTT, Rusdy Maga, S.H., menambahkan bahwa tudingan pencemaran nama baik atau pelanggaran data pribadi dalam kasus ini gugur demi hukum. Ia merujuk pada Pasal 15 ayat (1) huruf d UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) yang mengecualikan penggunaan data pribadi untuk kepentingan pengawasan publik.

​"Media bekerja untuk menguji kepatuhan aturan internal demi integritas lembaga. Ini murni kepentingan umum, bukan personal," ujar Rusdy.

​Tolak Kriminalisasi, Kedepankan UU Pers
​PWMOI NTT mengingatkan semua pihak agar tidak gegabah menyeret sengketa pemberitaan ke ranah pidana umum. Sesuai Nota Kesepahaman antara Dewan Pers, Polri, dan Kejaksaan Agung, setiap pengaduan terhadap karya jurnalistik wajib melalui penilaian Dewan Pers terlebih dahulu.

​Andre Lado menekankan, mekanisme penyelesaian sengketa pers sudah sangat jelas:

​1. Hak Jawab: Memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan.

2. ​Hak Koreksi: Memperbaiki kekeliruan informasi.

​"Jangan ada upaya pembungkaman pers melalui jalur kriminalisasi. Jika ada keberatan, gunakan saluran hukum yang tepat melalui mekanisme pers, bukan lapor polisi," cetus Andre.

​PWMOI NTT memastikan dukungannya terhadap Poros NTT dan Portal NTT yang dinilai telah bekerja dengan itikad baik, menggunakan sumber terpercaya, dan menjalankan fungsi pengawasan demi melindungi hak-hak anggota koperasi.

​*(Tim/Garis Pena Indonesia)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Misteri di Balik Api Liliba: Ketika Keadilan Diduga Terbakar Skenario, Eben Tung Sely Angkat Bicara

-
Gambar
KUPANG  – Tabir gelap yang menyelimuti kematian tragis Sebastian Bokol (22) pada Agustus 2022 silam bukannya tersingkap, justru kian pekat. Dewan Pengurus Daerah (DPD) GRIB Jaya Provinsi NTT melontarkan tudingan keras: penanganan kasus oleh Polda NTT diduga kuat hanyalah sebuah  panggung sandiwara hukum  yang sarat rekayasa. ​Tiga tahun bukan waktu yang singkat untuk menyimpan rahasia. Namun, tiba-tiba di akhir 2025, tujuh pemuda (JK, HS, FN, AP, AM, MN, dan WT) diringkus dan dijebloskan ke jeruji besi. Mereka dituduh sebagai eksekutor nyawa Sebastian dengan motif yang dianggap nalar hukum sebagai "lelucon": ketersinggungan sepele saat pesta minuman keras. ​"Motif ini mengada-ada! Tidak masuk akal jika ketersinggungan kecil berujung pada pembunuhan keji hingga pembakaran jasad," tegas Eben Tung Sely, Kabag Hukum GRIB Jaya NTT, dalam rilis resminya, Selasa (10/02/2026). ​Eben mencium aroma amis di balik penetapan tersangka ini. Ia menyoroti kontras yang t...
Baca selengkapnya

BEM Undarma Kupang Kecam Kebijakan Libur Mendadak: "Kampus Tidak Boleh Membungkam Suara Mahasiswa!"

-
Gambar
​ KUPANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Karya Dharma (Undarma) Kupang melayangkan protes keras terhadap pihak birokrasi kampus. Protes ini dipicu oleh keputusan sepihak manajemen kampus yang meliburkan aktivitas perkuliahan secara mendadak, tepat di hari mahasiswa berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan internal. ​Ketua BEM Undarma Kupang, Ramli A. Lakat, menilai kebijakan tersebut merupakan upaya nyata untuk menghindari dialog dan membatasi ruang demokrasi di lingkungan akademik. ​“Keputusan kampus yang tiba-tiba meliburkan aktivitas akademik justru memperlihatkan ketakutan terhadap suara mahasiswa. Kampus seharusnya menjadi ruang diskusi dan kebebasan berpikir, bukan ruang pembungkaman terhadap kritik,” tegas Ramli. ​Soroti Masalah Transparansi Anggaran dan Fasilitas Rusak ​Menurut BEM Undarma Kupang, aksi demonstrasi ini dipicu oleh rentetan kebijakan kampus yang dinilai sangat membebani mahasiswa. Beberapa poin krus...
Baca selengkapnya

Mushola Darul Amanah Disegel, Isak Tangis Naya Mengetuk Pintu Hati Presiden Prabowo

-
Gambar
KUPANG, PENA INDONESIA — Nasib sekitar 40 siswa pengajian di RT 38, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, kini terkatung-katung. Pembangunan Masjid Darul Amanah yang menjadi tempat mereka belajar disegel warga sejak Senin (26/1/2026) karena persoalan izin mendirikan bangunan yang dianggap belum lengkap. ​Penyegelan ini praktis mematikan aktivitas keagamaan di sana. Mushola yang biasanya ramai dengan suara anak-anak mengaji, kini tertutup rapat. Akibatnya, proses belajar-mengajar terpaksa menumpang dari rumah ke rumah warga secara berpindah-pindah. ​Kondisi ini mulai memakan korban. Beberapa siswa dilaporkan berhenti mengaji karena lokasi rumah warga yang menjadi tempat pengganti dinilai terlalu jauh dan tidak menetap. ​Jeritan Siswa untuk Presiden Naya, salah satu siswi yang terdampak, mengungkapkan keresahannya saat ditemui pada Senin (10/2/2026). Tanpa basa-basi, ia meminta perhatian langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, agar mereka bisa kembali belajar dengan tenang. ​“...
Baca selengkapnya