Membedah Kemandulan Riset di NTT: Kampus Jangan Cuma Jadi Pabrik Ijazah!

​KUPANG, PENA INDONESIA – Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah terlalu lama kenyang dengan narasi "potensi melimpah" tanpa eksekusi yang berbasis data ilmiah. Di tengah kepungan tantangan kemiskinan dan ketertinggalan, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, melempar kritik keras sekaligus tantangan terbuka bagi dunia akademik dalam Rapat Kerja Terpadu Pimpinan Perguruan Tinggi di Hotel Harper Kupang, Selasa (5/5/2026).

​Pesan Melki Laka Lena jelas dan menohok: Dunia kampus harus berhenti menjadi menara gading yang asyik dengan teorinya sendiri, sementara rakyat di akar rumput berjuang tanpa sentuhan inovasi.

​Inovasi atau Mati Gaya?

​Dalam forum yang dihadiri petinggi nasional seperti Kepala BRIN, Prof. Arif Satria, Gubernur Melki menegaskan bahwa sektor pertanian, peternakan, hingga pariwisata NTT tidak bisa lagi dikelola dengan cara-cara purba.

​"Kita punya segalanya, tapi minim ekosistem riset yang terintegrasi. Tantangannya, mampukah dunia kampus terkoneksi dengan kebutuhan riil pembangunan? Riset jangan hanya berakhir di rak perpustakaan, tapi harus menjawab masalah di pasar, sawah, dan laut," tegas Melki dengan nada bicara yang lugas

​Kritik ini merupakan tamparan bagi institusi pendidikan yang selama ini kurang gesit menjemput bola pendanaan riset dari pusat.

Melki mendorong para peneliti lokal untuk tidak cengeng dan lebih proaktif memanfaatkan skema anggaran riset nasional guna melahirkan inovasi yang "membumi"—bukan sekadar pemenuhan syarat kenaikan pangkat dosen.

​Fakta Pahit di Balik Angka

​Data yang dipaparkan Kepala LLDIKTI Wilayah XV, Adrianus Amheka, menunjukkan realitas yang harus dikawal ketat. Dari 57 PTS di NTT dengan total 79.003 mahasiswa, baru 10,9 persen dosen yang bergelar Doktor (S3).

Sisanya, 87,8 persen masih di level Magister.

​Lebih miris lagi, dari sisi akreditasi institusi, sebanyak 74,5 persen perguruan tinggi di NTT masih menyandang status akreditasi "Baik"—istilah halus untuk mengatakan mereka masih berada di level standar minimal. Hanya 23,6 persen yang mampu mencapai "Baik Sekali".

​Tamparan dari BRIN: Kekayaan Alam Bukan Lagi Jaminan

​Kepala BRIN, Prof. Arif Satria, mempertegas kegelisahan Gubernur. Ia mengingatkan bahwa di era global, negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam tanpa penguasaan teknologi akan tetap menjadi penonton.

​"Kekuatan bangsa ke depan bukan pada kekayaan alam, tapi pada inovasi. Indonesia saat ini di peringkat ke-34 dunia untuk paten. Itu bukan angka untuk berpuas diri jika dibandingkan dengan Tiongkok atau Korea Selatan," ujar Arif.

​Ia menekankan pentingnya diferensiasi peran. Kampus di NTT harus sadar diri dan menentukan posisi: apakah mau jadi research university yang kuat di laboratorium, atau entrepreneurial university yang mencetak pengusaha. Kampus tidak boleh lagi "bermain di zona nyaman" tanpa arah yang jelas.

​Catatan Kritis: Sinergi Bukan Sekadar Seremonial

​Rapat kerja ini tidak boleh hanya menjadi ajang kumpul-kumpul pejabat dan foto bersama. Sinergitas antara pemerintah, industri, dan kampus seringkali hanya manis di atas kertas (MoU), namun pahit di implementasi (MoA).

​Jika NTT ingin melakukan akselerasi pembangunan, maka:

1. ​Industri harus membuka pintu bagi riset terapan kampus.

2. ​Pemerintah Daerah harus menjadikan riset sebagai dasar pengambilan kebijakan (evidence-based policy).

​3. Perguruan Tinggi harus berhenti memproduksi sarjana pengangguran dan mulai menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.

​Forum ini adalah alarm bagi seluruh rektor dan pimpinan perguruan tinggi di wilayah XV. Jika mereka gagal mengonversi 79 ribu mahasiswa menjadi motor inovasi, maka mereka secara tidak langsung ikut melanggengkan ketertinggalan di Bumi Flobamora.

​Saatnya berhenti berteori, mari mulai mengeksekusi.

Editor: Team Redaksi Garis Pena Indonesia

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan Setda Prov NTT