Kunjungi Rote Ndao, Wapres Gibran Instruksikan Modernisasi dan Hilirisasi Industri Rumput Laut

ROTE NDAO, PENA INDONESIA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menekankan pentingnya langkah konkret untuk modernisasi dan hilirisasi industri komoditas rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat menggelar dialog langsung dengan ratusan petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5/2026).

​Kunjungan kerja ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan ketahanan pangan nasional serta optimalisasi potensi unggulan daerah. Pemerintah pusat berkomitmen agar komoditas daerah tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan harus melalui proses pengolahan di dalam negeri guna memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir.

​Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Wapres menilai potensi sektor budidaya rumput laut di wilayah Rote Ndao sangat besar namun belum tergarap secara maksimal. Keterbatasan sarana prasarana penunjang ditengarai menjadi faktor utama terhambatnya produktivitas nelayan setempat.

​“Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan,” ujar Wapres Gibran di hadapan para petani.

​Dalam dialog yang dihadiri sekitar 300 petani tersebut, perwakilan masyarakat Desa Daiama mengeluhkan minimnya fasilitas kerja. Mereka mengajukan permohonan bantuan stimulan berupa tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm, pasokan bibit berkualitas, pengadaan sampan fiber, hingga penyediaan mesin ketinting berkapasitas 0,5 GT.

​Merespons aspirasi tersebut, Wapres membenarkan bahwa pola produksi penambakan di lokasi tersebut masih sangat tradisional. Kondisi ini membuat efisiensi kerja petani rendah, sehingga intervensi teknologi modern dari pemerintah menjadi hal yang mendesak.

​“Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali. Jadi ini mungkin ke depan butuh alat-alat pengering, gudang, dan juga mungkin perlu dibutuhkan juga pabrik packaging di sini,” ungkapnya.

​Lebih lanjut, Wapres menyoroti kualitas rumput laut asal Rote Ndao yang dikenal unggul karena memiliki kandungan karaginan yang tinggi. Karakteristik komoditas yang kuat ini memperkuat alasan pemerintah untuk menghentikan keran ekspor bahan mentah secara bertahap dan menggantinya dengan produk olahan siap pakai.

​“Kalau kita sekarang sudah salah satu produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tapi kita tidak boleh mengirim barang mentah terus. Jadi harus bisa diolah di sini. Harus ada hilirisasi rumput laut,” kata Gibran menegaskan.

​Gibran menguraikan, skema modernisasi yang disiapkan pemerintah akan menyasar seluruh rantai produksi terintegrasi. Hal ini meliputi penggunaan bibit unggul, pembaruan armada sampan dan alat tangkap, hingga penyediaan infrastruktur pascapanen yang mencakup fasilitas pengeringan mekanis, gudang penyimpanan, ruang sortir, hingga unit pengemasan.

​Pada kesempatan yang sama, kelompok ibu-ibu petani rumput laut juga menyampaikan urgensi bantuan modal usaha penunjang produksi kepada rombongan kepresidenan.

​Menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat, Wapres menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera melakukan penataan dan pendataan secara detail mengenai kebutuhan riil di lapangan. Data tersebut nantinya akan menjadi basis acuan bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan intervensi bantuan agar tepat sasaran dan merata.

​Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan kerja tersebut antara lain Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dedelusy Dethan, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Jems Riwu.

​Editor: Tim Redaksi Garis Pena Indonesia

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT