Gubernur NTT Desak Pemda Bentuk Dinas Damkar Mandiri

SOE, PENA INDONESIA – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendesak pemerintah kabupaten/kota di seluruh NTT untuk memperkuat kelembagaan Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol PP, dan Satlinmas. Fokus utama yang ditekankan adalah pembentukan dinas Damkar yang mandiri serta peningkatan alokasi anggaran.
​Penegasan ini disampaikan Melki saat memimpin upacara gabungan HUT Damkar ke-107, Satpol PP ke-76, dan Satlinmas ke-64 tingkat Provinsi NTT di Alun-alun Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis (7/5/2026).
Krisis Kelembagaan Damkar
​Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakannya, Melki menyoroti masih minimnya daerah yang memiliki dinas pemadam kebakaran berdiri sendiri. Hingga tahun 2025, secara nasional baru 154 kabupaten/kota dan satu provinsi yang memiliki dinas Damkar mandiri.

​"Perlu kelembagaan mandiri agar pengelolaan anggaran dan SDM maksimal. Pemda yang belum membentuk dinas Damkar mandiri harus segera menindaklanjuti Permendagri Nomor 16 Tahun 2020," tegas Melki.

​Selain urusan kelembagaan, Gubernur menyoroti status kepegawaian. Data menunjukkan 64 persen personel Damkar nasional masih berstatus non-ASN. Pemerintah pusat mengarahkan kelompok ini untuk diakomodasi menjadi PPPK paruh waktu guna menjamin keberlangsungan pelayanan kedaruratan.

Anggaran dan Risiko Kerja
​Meskipun ada kebijakan rasionalisasi anggaran, Melki mengingatkan kepala daerah agar tidak memangkas dana pelayanan publik yang vital. Ia meminta implementasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 segera dilakukan untuk menjamin perlindungan kerja bagi petugas lapangan.

​"Saya minta kepala daerah memberi perhatian serius pada tunjangan risiko tinggi dan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur Damkar. Ini pekerjaan dengan risiko nyawa," katanya.

​Prestasi Daerah dan Sektor Ekonomi
​Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengumumkan hasil Evaluasi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dari Kemendagri. Tiga kabupaten di NTT meraih predikat terbaik:

1. ​Kabupaten Lembata (Terbaik I)

2. ​Kabupaten Nagekeo (Terbaik II)

3. ​Kabupaten Sumba Barat (Terbaik III)

​Di sela agenda upacara, Pemprov NTT juga menyerahkan bantuan alat pemipih jagung kepada UMKM di Desa Nobi-nobi, Kecamatan Amanuban Tengah. Bantuan ini merupakan bagian dari program One Village One Product (OVOP) untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah TTS.

​Melki menutup arahannya dengan instruksi agar Satpol PP terlibat aktif dalam pengawasan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak mineral bukan logam (Galian C), guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Editor: Team Redaksi Garis Pena Indonesia
Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan Setda Prov NTT

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Misteri di Balik Api Liliba: Ketika Keadilan Diduga Terbakar Skenario, Eben Tung Sely Angkat Bicara

BEM Undarma Kupang Kecam Kebijakan Libur Mendadak: "Kampus Tidak Boleh Membungkam Suara Mahasiswa!"

Mushola Darul Amanah Disegel, Isak Tangis Naya Mengetuk Pintu Hati Presiden Prabowo