Ironi Kendaraan Dinas NTT: Rakyat Disuruh Taat, Pejabat Nunggak Pajak!

KUPANG, PENA INDONESIA – Pemandangan memuakkan tersaji di halaman GOR Flobamora, Rabu (1/4). Di balik seragam perlente dan lencana mentereng, wajah birokrasi Pemprov NTT tampak coreng-moreng. Bagaimana tidak? Kendaraan operasional yang dibiayai keringat rakyat ternyata banyak yang "bodong" alias menunggak pajak!

​Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dibuat berang saat memimpin Apel Kendaraan Dinas. Alih-alih melihat kedisiplinan, yang ditemukan justru potret bobroknya pengelolaan aset daerah.

​Label "Role Model" yang Kandas

​"Pemerintah harus menjadi role model," tegas Wagub Johni dengan nada tinggi. Kalimat ini seolah menjadi tamparan keras bagi para pimpinan OPD. Logikanya sederhana: bagaimana mungkin pemerintah menuntut rakyat taat pajak, jika mobil dinas yang mereka pakai setiap hari justru menunggak kewajiban?

​Dari 354 unit kendaraan yang tersebar, hanya 71 unit yang berani menampakkan batang hidungnya di hadapan Wagub. Ke mana sisanya? Alasan "tugas di daerah" terkesan menjadi tameng klasik untuk menutupi administrasi yang amburadul atau kondisi fisik kendaraan yang mungkin sudah jadi rongsokan tak terawat.

​Stiker Malu di Mobil Pelat Merah

​Puncak provokasi terjadi usai apel. Wagub tak sekadar basa-basi. Ia turun langsung memeriksa dokumen dan kondisi fisik kendaraan. Hasilnya? Memalukan. Petugas terpaksa menempelkan stiker peringatan pada sejumlah mobil dinas yang belum bayar pajak.

​Ini adalah penghinaan bagi etika birokrasi. Mobil yang dibeli dengan uang rakyat, dipakai untuk kenyamanan pejabat, tapi pajaknya justru diabaikan. Apakah ini yang disebut melayani?

​Hidup Hemat atau Sekadar Lip Service?

​Di tengah situasi ekonomi yang sedang "pucat", Wagub kembali menggaungkan narasi hidup hemat, kurangi perjalanan dinas, hingga WFH. Namun, publik patut bertanya: apakah instruksi ini hanya sekadar lip service di atas podium, atau benar-benar akan memangkas gaya hidup mewah para pejabat di lingkungan Setda NTT?

​Wagub menegaskan, kendaraan dinas murni untuk pelayanan publik, BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. Sentilan ini tajam, mengingat sudah jadi rahasia umum bagaimana fasilitas negara seringkali disalahgunakan untuk urusan di luar kedinasan.

Apel ini seharusnya bukan sekadar seremoni baris-berbaris. Jika urusan pajak kendaraan sendiri saja tidak beres, jangan harap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa melampaui langit. Rakyat NTT tidak butuh pidato, rakyat butuh teladan nyata. Bayar pajaknya, atau kandangkan saja mobilnya!

EDITOR: REDAKSI GARIS PENA INDONESIA//LL

SUMBER: BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA PROV NTT