Dalam apel perdana di Halaman Gedung Sasando, Selasa (7/4), Melki tidak sekadar memberikan arahan normatif. Ia menyoroti kondisi fiskal NTT yang sedang megap-megap. Dengan nada bicara yang tegas, ia memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk menutup rapat-rapat celah kebocoran.
"Kali ini kami tidak main-main. Kondisi fiskal kita terbatas! Kami akan libatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pengawasan. Kalau masih ditemukan praktik penyimpangan, pasti kami tindak tegas!" gertak Melki.
Ancaman El Nino dan "Dompet" yang Cekak
Provokasi Gubernur bukan tanpa alasan. NTT kini sedang dikepung dua masalah besar: Krisisfinansial dan Bencana El Nino. Berdasarkan rilis BMKG, musim kemarau tahun ini diprediksi akan jauh lebih ekstrem. Gagal panen dan krisis air bersih sudah di depan mata.
Melki menekankan bahwa setiap rupiah di APBD harus diselamatkan untuk kebutuhan darurat masyarakat, bukan habis untuk belanja internal yang tidak penting.
Ia menuntut efisiensi total di setiap OPD. "Periksa kembali belanja internal! Pastikan setiap rupiah memberi manfaat bagi rakyat, bukan untuk hal yang tidak mendesak," cetusnya.
Nasib PPPK: "Pusat Turun Tangan"
Mengenai sengkarut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sempat meresahkan, Melki membawa angin segar dari Jakarta. Pasca kunjungan Wakil Presiden, komitmen pusat mulai terlihat.
"Tidak ada PPPK yang dirumahkan!" tegasnya. Kementerian PANRB, Kemendagri, dan Kemenkeu kini dipaksa melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencarikan solusi bagi daerah yang "ngos-ngosan" membiayai gaji PPPK.
Gubernur Melki seolah ingin menegaskan bahwa masa-masa bekerja dengan gaya "bisnis seperti biasa" sudah berakhir. Fokus hanya satu: genjot PAD, potong belanja yang tidak perlu, dan bersiap hadapi kemarau panjang yang bisa mencekik ekonomi rakyat NTT.
EDITOR: Team Redaksi Garis Pena Indonesia//LL
SUMBER: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar