Penyerahan dokumen laporan keuangan ini dilakukan secara serentak oleh 15 kabupaten/kota, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Malaka, Belu, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Flores Timur, Sikka, Nagekeo, dan Ende.
Dalam orasinya, Christian Widodo menegaskan bahwa LKPD bukan sekadar urusan administrasi rutin. Ia menyebut dokumen tersebut sebagai rekam jejak moral pemerintah terhadap masyarakat.
"Ini bukan hanya penyerahan dokumen, tetapi tanggung jawab moral. Di dalamnya ada rekam jejak keputusan kita; apakah berpihak kepada rakyat atau hanya rutinitas," tegas Christian.
Ia juga menyentil soal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, predikat WTP dari BPK bukanlah tujuan akhir jika tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Christian menekankan bahwa esensi utama pengelolaan anggaran adalah dampak nyata di lapangan, bukan sekadar nilai di atas kertas.
Mengutip prinsip Abraham Lincoln, Christian menyatakan bahwa akuntabilitas akan melahirkan tanggung jawab. Ia meyakini transparansi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTT, Triyantoro, mengapresiasi kepatuhan pemerintah daerah. Dari 23 entitas di NTT, tercatat 16 entitas telah menyerahkan laporan tepat waktu.
"Ini indikator komitmen kepala daerah terhadap akuntabilitas publik," ujar Triyantoro.
Pasca penyerahan ini, BPK akan segera melakukan pemeriksaan terperinci yang meliputi kesesuaian standar akuntansi, kepatuhan regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal di masing-masing daerah.
Turut hadir mendampingi Wali Kota, Sekda Kota Kupang Jeffry E. Pelt, Inspektur Kota, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
EDITOR: DWN//gpi
SUMBER: Prokopim Setda Kota Kupang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar