Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, Wakil Bupati Dominikus Rangga Kaka, unsur Forkopimda, serta jajaran pimpinan perangkat daerah dan tokoh masyarakat.
Tantangan Pembangunan dan Terobosan Lokal
Dalam laporannya, Bupati Ratu Wulla memaparkan potret realita SBD yang masih bergelut dengan tantangan besar. Per Januari 2026, prevalensi stunting masih bertengger di angka 40,2%, sementara angka kemiskinan per September 2025 tercatat sebesar 25,66%.
Namun, di tengah tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten SBD meluncurkan sejumlah langkah berani:
•• Investasi SDM: Program beasiswa pendidikan tinggi untuk mencetak 100 Magister dan 10 Doktor melalui APBD, serta pengiriman 66 putra daerah untuk seleksi SMA Taruna Nusantara.
•• Hunian Layak: Target pembangunan 245 unit rumah layak huni pada tahun 2026.
•• Ekonomi Kreatif: Peresmian Tambolaka Kuliner Center (TKC) untuk mewadahi UMKM lokal.
•• Ketahanan Pangan: Pengoperasian 7 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang wajib menyerap 100% hasil tani lokal.
“Berapa pun hasil produksi masyarakat harus diterima oleh dapur MBG. Tidak boleh ada penolakan, agar petani kita tidak dirugikan,” tegas Bupati Ratu Wulla.
Gubernur Melki: SBD Adalah Episentrum Ekonomi Sumba
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Melki memberikan apresiasi atas geliat pembangunan di SBD yang dinilainya sangat dinamis meski di tengah efisiensi anggaran. Ia menyoroti konektivitas Bandara Tambolaka yang kini terhubung ke Denpasar dan Lombok sebagai indikator vital pergerakan ekonomi.
Gubernur juga membedah potensi perputaran uang yang masif di SBD dari program nasional:
1. Makan Bergizi Gratis (MBG): Berpotensi menggerakkan dana hingga Rp300 miliar di 33 titik layanan.
2. Koperasi Desa: Estimasi perputaran dana mencapai Rp3 miliar per koperasi dari 175 unit yang ada.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Alokasi KUR di NTT tahun ini mencapai Rp3 triliun.
"Jika dikalkulasi, perputaran uang yang masuk ke Sumba Barat Daya bisa menyentuh angka satu triliun rupiah. Kita harus cekatan menangkap peluang ini agar SBD benar-benar menjadi pusat tata niaga di Pulau Sumba," ujar Gubernur Melki.
Akurasi Data sebagai Panglima
Satu hal yang ditekankan Gubernur adalah pentingnya validasi data kemiskinan. Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk tim khusus untuk memastikan intervensi program tidak salah sasaran.
"Kalau datanya sehat, programnya pasti tepat sasaran. Kita sedang memastikan data kemiskinan benar-benar valid dan tidak bias," tambahnya. Gubernur juga mendorong sektor perbankan untuk lebih adaptif dalam mendampingi masyarakat agar terbiasa bertransformasi menjadi pengusaha.
Penutup Kunker
Sebelum bertolak meninggalkan Sumba, Gubernur Melki menyempatkan diri meninjau NTT Mart di Tambolaka sebagai simbol dukungan terhadap rantai pasok produk lokal. Kunjungan ini menegaskan komitmen kolektif bahwa sinergi antara Provinsi dan Kabupaten adalah kunci utama memutus rantai kemiskinan dan stunting di NTT.
Editor: LL//gpi
Sumber: Biro Administrasi pemerintahan prov NTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar