KUPANG, PENA INDONESIA– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menyatakan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam akselerasi transisi energi nasional. Langkah ini merupakan respons konkret terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW) guna mencapai kemandirian energi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat memimpin pertemuan strategis bersama General Manager PLN UIW NTT, F. Eko Sulistyono, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (24/3/2026).
Mengubah Potensi Menjadi Mandat Nasional
Gubernur Melki menekankan bahwa kebijakan transisi energi dari fosil ke energi bersih bukan sekadar wacana lingkungan, melainkan instrumen vital bagi kedaulatan ekonomi. NTT, dengan karakteristik geografisnya, memiliki modalitas besar untuk menyokong target ambisius tersebut.
"Kebijakan Presiden Prabowo adalah kompas strategis menuju efisiensi energi nasional. Kami di daerah tidak hanya siap mendukung, tapi siap mengeksekusi langkah-langkah konkret agar implementasi EBT di NTT berjalan efektif dan berkelanjutan," tegas Gubernur Melki.
Kolaborasi Lintas Sektor: Sains dan Infrastruktur
Pertemuan tersebut juga membedah pemetaan potensi energi terbarukan di bumi Flobamora secara komprehensif. Melibatkan Dekan Fakultas Sains dan Teknik Undana, Prof. Philiphi de Rozari, Pemprov NTT berupaya memastikan bahwa pengembangan infrastruktur energi ini berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Data hasil pemetaan ini nantinya akan menjadi landasan teknis dalam:
- Penyusunan regulasi daerah terkait sektor ketenagalistrikan berbasis EBT.
- Integrasi kurikulum pendidikan tinggi untuk mencetak tenaga ahli lokal di bidang energi hijau.
- Identifikasi proyek eksisting dan rencana pengembangan jangka panjang yang terukur.
Komitmen PLN dan Proyek Percontohan
General Manager PLN UIW NTT, F. Eko Sulistyono, menyambut positif sinkronisasi kebijakan ini. Menurutnya, agenda kemandirian energi nasional adalah momentum emas untuk memperkuat sistem kelistrikan di wilayah NTT yang selama ini masih bergantung pada sumber daya konvensional.
Sebagai langkah awal, PLN bersama Pemerintah Provinsi akan segera menetapkan sejumlah lokasi prioritas sebagai proyek percontohan (pilot project). Lokasi-lokasi ini akan menjadi model pengembangan energi terintegrasi yang nantinya dapat direplikasi di seluruh kabupaten/kota di NTT.
Melalui sinergi antara pemerintah, operator listrik negara, dan akademisi, transisi energi di NTT diharapkan tidak hanya menerangi rumah-rumah penduduk, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui ketersediaan energi yang murah, bersih, dan melimpah.
Editor: LL//gpi
Sumber: Biro Administrasi pemerintahan prov NTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar