KUPANG, Pena Indonesia – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan duka cita mendalam sekaligus melontarkan kritik tajam atas tewasnya bocah 10 tahun di Desa Jerebu’u, Kabupaten Ngada. Anak tersebut nekat mengakhiri hidup hanya karena tidak mampu membeli buku dan pena. Gubernur menegaskan bahwa tragedi ini adalah tamparan keras bagi nurani pemerintah dan bukti kegagalan sistem dalam mendeteksi kemiskinan ekstrem secara dini.
Kegagalan Birokrasi dan Sosial
Gubernur Melki menyebut wafatnya anak tersebut bukan sekadar musibah biasa, melainkan kegagalan kolektif dari tingkat RT hingga pemerintah provinsi. Sistem pemerintahan, sosial, pendidikan, dan keagamaan dinilai kecolongan dalam memberikan pertolongan yang cepat bagi keluarga rentan.
"Ini tamparan bagi kemanusiaan kita. Masih ada celah serius dalam sistem perlindungan sosial yang membuat warga miskin terjepit hingga berujung maut," tegas Gubernur di Kupang, Rabu (4/2/2026).
Tindakan Darurat dan Kompensasi Nyata
Pemerintah Provinsi NTT langsung mengambil langkah konkret untuk merespons tragedi ini:
- Pembangunan Rumah: Pemerintah menjamin pembangunan rumah layak huni bagi keluarga korban.
- Pemulihan Trauma: Pendampingan psikologis dan bantuan sosial menyeluruh diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan.
- Penyelesaian Adat: Memastikan seluruh urusan sosial dan adat di Ngada tuntas dengan dukungan pemerintah.
Instruksi Keras: Hapus Birokrasi Berbelit
Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari Camat hingga Ketua RT, untuk berhenti bekerja di balik meja. Ia menyoroti masalah administrasi kependudukan (Adminduk) yang sering kali menjadi penghambat warga miskin mengakses bantuan sosial.
"Jangan biarkan urusan kertas (administrasi) membunuh warga kita. Data adalah pintu masuk layanan, tapi kemanusiaan harus di atas segalanya," ujarnya pedas.
Reformasi Sistem Pengaman Sosial
Ke depan, Pemprov NTT tengah menyiapkan Mekanisme Respons Cepat Lintas Sektor. Skema bantuan darurat ini dirancang untuk memotong birokrasi yang kaku agar kasus krisis sosial dapat ditangani secara instan sebelum terlambat. Gubernur menekankan bahwa tidak boleh ada lagi anak di NTT yang kehilangan masa depan hanya karena keterlambatan respons sistem.
Tragedi Jerebu’u harus menjadi kasus terakhir. Pemerintah menuntut keaktifan tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk melapor jika ada warga yang terabaikan, demi memastikan NTT menjadi tempat yang layak bagi setiap anak.
Editor: LL//gpi
Source: biro humas prov NTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar