Dalam arahannya, Gubernur Melki menekankan bahwa program MBG bukan sekadar urusan membagikan makanan, melainkan integrasi antara gizi, kesehatan, ekonomi, dan budaya hidup bersih. Ia menyoroti pentingnya standar higienis yang ketat pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tindakan Tegas Terhadap Keamanan Pangan
Gubernur mengusulkan penerapan kebijakan nol toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran keamanan pangan. Ia menegaskan perlunya sanksi keras bagi pengelola dapur atau penjamah makanan jika terjadi insiden yang membahayakan kesehatan siswa, seperti keracunan makanan.
"Jika masih ada hal yang memicu keracunan makanan, harus diberikan sanksi tegas. Pendekatan ini diperlukan agar semua pihak di SPPG bekerja lebih serius, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," tegas Melki.
Kolaborasi Lintas Sektoral
Pelatihan yang melibatkan Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, BPOM, akademisi IPB, hingga UNICEF ini bertujuan meningkatkan kapasitas fasilitator regional. Melki berharap para peserta mampu mentransformasikan pengetahuan tersebut kepada tenaga pendidik dan pengelola dapur di lapangan.
"Ini adalah investasi untuk generasi cerdas. Dibutuhkan kerja sama lintas sektoral agar standar gizi dan kebersihan, seperti kebiasaan cuci tangan dan penggunaan peralatan dapur yang higienis, menjadi budaya baru di sekolah dan masyarakat," tambahnya.
Investasi Jangka Panjang Bangsa
Senada dengan Gubernur, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, yang hadir secara virtual, menyebut program MBG sebagai bentuk investasi sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, kualitas asupan gizi hari ini menentukan ketajaman pemikiran generasi masa depan Indonesia.
"Para peserta pelatihan adalah aktor kunci. Anda bukan sekadar penyampai materi, melainkan penggerak perubahan yang memastikan kebijakan gizi diterapkan secara konsisten di tingkat layanan paling bawah," ujar Suardi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah NTT dan NTB, Yudisthira Yewangoe, mengingatkan bahwa tantangan geografis yang luas menuntut ketelitian tinggi dalam distribusi dan pelaksanaan. Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari konsistensi kualitas gizi dan keamanan pangan yang diterima setiap anak.
Pelatihan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan.
Editor: LL//gpi
Source: biro humas prov NTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar