Legislator PSI Turun Tangan Kawal Kasus Dugaan Pencurian HP Siswa SD di Kupang

​KUPANG, Pena Indonesia – Kasus dugaan pencurian telepon genggam yang menyeret YA, seorang siswa kelas III SDN Oehendak, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, kini memasuki babak baru. Kasus ini memantik perhatian serius dari para legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang langsung turun ke lapangan untuk menemui keluarga korban.

​Pada Kamis (12/2/2026), jajaran wakil rakyat dari PSI menyambangi kediaman keluarga YA. Kehadiran mereka bertujuan untuk mendengarkan langsung kronologi kejadian serta menyerap aspirasi keluarga yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses penanganan kasus tersebut.

​Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya:

• ​DPRD NTT: Filmon Loasana dan Junaidin Mahasan.
• ​DPRD Kota Kupang: Muhammad Ramli.
• ​Pengurus Partai: Wakil Ketua DPW PSI NTT Kanisius To dan Sekretaris DPD PSI Kota Kupang Bambang Sutejo.

​Filmon Loasana menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membuka tabir ketidakadilan yang dirasakan keluarga. Berdasarkan hasil diskusi, poin utama yang ditekankan oleh keluarga adalah pemulihan martabat sang anak.

​"Kami datang untuk mendengar langsung kisah yang dialami adik YA. Keluarga meminta pemulihan nama baik karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang pada keluarga lain," tegas Filmon.

​Selain soal nama baik, para legislator juga menyoroti kondisi psikologis YA yang terdampak akibat tuduhan tersebut. Menurut Filmon, rehabilitasi psikologis sangat krusial agar sang siswa tidak mengalami trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu masa depannya.

​Sebagai langkah strategis, PSI mendorong adanya pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan polemik ini. Komunikasi yang jujur dan terbuka antara pihak sekolah dan wali murid dianggap sebagai kunci utama untuk memperbaiki relasi yang sempat retak.

​Legislator PSI berharap agar ke depannya, setiap persoalan di lingkungan pendidikan dapat diselesaikan dengan mengedepankan hak-hak anak dan prinsip keadilan, guna membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.