KUPANG, Pena Indonesia – Sebuah dialog terbuka yang sarat akan urgensi pembangunan berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat siang (2/1/2026). Di hadapan ratusan jurnalis dari berbagai penjuru bumi Flobamora, Wakil Gubernur NTT menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh "menara gading" dan membutuhkan media sebagai mitra kritis dalam mengawal wajah asli NTT di lapangan.
Pertemuan yang dibalut dalam suasana silaturahmi Natal ini bertransformasi menjadi ruang bedah masalah; mulai dari potret jalan rusak di pelosok, ancaman laten HIV/AIDS, hingga jeratan gaya hidup yang memicu stunting.
Fakta Lapangan Melampaui Birokrasi
Wakil Gubernur mengakui secara terbuka bahwa kecepatan informasi jurnalis seringkali melampaui laporan birokrasi formal. Ia menyebut wartawan sebagai garda terdepan yang mampu memotret realitas di desa-desa terpencil yang belum terjangkau radar pemerintah kabupaten maupun provinsi.
"Seringkali aparat desa belum sempat melapor, tapi kawan-kawan wartawan sudah lebih dulu mengabarkan jalan yang rusak parah. Inilah esensi kolaborasi. Kami butuh data yang objektif dan bebas bias untuk menentukan kebijakan yang tepat sasaran," tegas Wagub di hadapan para awak media.
Infrastruktur vs Realitas Anggaran: Tantangan 30% Jalan Rusak
Salah satu poin panas yang dibahas adalah kondisi infrastruktur. Dengan jujur, Wagub mengungkapkan bahwa sekitar 30% jalan provinsi masih dalam kondisi rusak berat. Namun, ia menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar teknis, melainkan keterbatasan anggaran yang bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Target PAD kita harus naik 100%, tapi fakta di lapangan menunjukkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor baru di angka 49%. Di sinilah kami butuh bantuan media untuk mengampanyekan kesadaran pajak. Jika PAD kuat, pembangunan infrastruktur sebagai urat nadi ekonomi akan lebih cepat kita eksekusi," jelasnya.
Hilirisasi OVOP dan Target Januari 2026
Di sektor ekonomi, pemerintah terus memacu hilirisasi produk non-tambang melalui program One Village One Product (OVOP). Kabar baiknya, Wagub menargetkan NTT Mart akan resmi beroperasi di seluruh 22 kabupaten/kota sebelum akhir Januari 2026.
Langkah ini diambil untuk memastikan produk UMKM desa memiliki wadah pemasaran yang jelas dengan standar kualitas yang mampu bersaing, sekaligus memutus rantai pemasaran yang selama ini merugikan petani.
Sentilan Tajam: Prioritaskan Gizi Anak di Atas Rokok dan Pinang
Narasi pertemuan menjadi lebih emosional saat Wagub menyoroti persoalan stunting dan gaya hidup. Ia meminta media tidak ragu membuat judul-judul berita yang "bombastis" dan menggugah kesadaran masyarakat terkait pengelolaan keuangan keluarga.
Ia menyentil pola konsumsi masyarakat yang seringkali lebih memprioritaskan pembelian rokok, miras, dan sirih pinang dibandingkan pemenuhan gizi anak dan ibu hamil.
"Kita bicara Indonesia Emas 2045, tapi bagaimana itu tercapai jika rata-rata IQ kita masih rendah akibat stunting? Jangan sampai uang habis untuk kenikmatan sesaat seperti rokok, sementara anak-anak kita kurang gizi. Media harus bersuara keras soal ini. Kabarkan bahwa HIV/AIDS dan stunting adalah ancaman nyata di depan mata yang bisa menghancurkan masa depan keluarga," tuturnya dengan nada bicara yang dalam.
Melembagakan Kolaborasi: Forum Jurnalis Tiga Bulanan
Merespons dinamika tersebut, Bapak Ima sebagai perwakilan media mengusulkan sebuah langkah konkret: pembentukan forum diskusi rutin setiap tiga bulan. Forum ini nantinya akan menjadi kanal resmi bagi jurnalis untuk menyodorkan draf temuan lapangan dan masukan investigatif langsung kepada meja Gubernur dan Wakil Gubernur.
Gagasan ini disambut hangat sebagai bentuk "check and balance" yang sehat. Pertemuan pun ditutup dengan diskusi mengenai potensi pertanian baru, termasuk pengembangan pinang varietas unggul yang diharapkan mampu menjadi komoditas hijau di Pulau Timor dan sekitarnya.
Pertemuan ini mengirimkan pesan kuat: NTT tidak bisa dibangun hanya dengan instruksi dari balik meja kekuasaan, melainkan melalui kolaborasi yang transparan antara kebijakan pemerintah dan pengawasan tajam dari lensa jurnalis.
Penulis: LL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar