KUPANG, Pena Indonesia – Pemerintah Provinsi NTT resmi memulai "perang" terhadap lambatnya penyerapan anggaran. Selasa (6/1), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Gubernur.
Bukan sekadar seremoni, penyerahan DPA kali ini membawa pesan keras: Anggaran harus berdampak, bukan sekadar habis.
ASN dalam Pantauan Ketat
Gubernur Melki menegaskan tidak akan menoleransi tata kelola yang santai. Ia memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memantau langsung kinerja individu ASN. Tolok ukurnya jelas: Capaian kerja nyata.
Setiap Perangkat Daerah kini diwajibkan menyusun rencana kerja bulanan dan menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dievaluasi setiap minggu.
“Situasi global tidak stabil, tantangan nyata. DPA ini instrumen penggerak ekonomi masyarakat. Pelayanan publik harus tepat sasaran, bukan hanya rencana di atas kertas,” tegas Melki dengan nada bicara yang lugas.
7 Dinas Jadi 'Pilot Project' Pertama
Dalam acara tersebut, 7 instansi strategis tercatat sebagai penerima pertama yang dokumennya dinyatakan rampung, di antaranya:
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Dinas PMD
3. Dinas Parekraf
4. Bapperida
5. Badan Pengelola Perbatasan
6. Satpol PP
7. Sekretariat DPRD NTT
Sementara itu, 35 instansi lainnya dipaksa bergerak cepat untuk merampungkan administrasi paling lambat minggu ini.
Eksekusi Dasa Cita
Gubernur Melki menginstruksikan agar seluruh anggaran tahun ini ditarik ke dalam koridor Dasa Cita NTT. Ia menuntut disiplin fiskal yang ketat namun progresif agar kesejahteraan masyarakat NTT langsung terdongkrak sejak awal kuartal pertama.
“Komitmen kita jelas: Anggaran dijalankan secara disiplin, terukur, dan berdampak!” pungkasnya.
Editor: LL//gpi
Sumber: Siaran Pers Biro Adpim Setda Provinsi NTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar