KUPANG, Pena Indonesia – Memasuki awal tahun 2026, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melempar sinyal keras kepada seluruh jajarannya. Di bawah langit pagi Gedung Sasando (19/1), pesan yang disampaikan bukan sekadar rutinitas apel Senin, melainkan sebuah "ultimatum" perubahan budaya kerja bagi ribuan ASN lingkup Pemprov NTT.
Gubernur Melki menekankan satu poin krusial: Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Ia tidak ingin lagi mendengar ada program yang hanya gagah di atas kertas atau habis untuk urusan administratif, sementara masyarakat di pelosok NTT masih berjuang dengan kebutuhan dasar mereka.
1. Pertanian: Bukti Bahwa NTT Bisa Jika Terukur
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sektor pertanian justru muncul sebagai "bintang kelas". Gubernur mengapresiasi keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT yang baru saja menyabet penghargaan Swasembada Pangan 2025 di Jakarta.
Ini adalah bukti nyata. NTT yang sering dicap sebagai daerah kering, ternyata mampu berinovasi dalam pertanian berkelanjutan di lahan semi-kering.
"Penghargaan ini bukti bahwa perencanaan yang terukur dan sinergi lintas sektor bisa mengalahkan kendala cuaca ekstrem dan keterbatasan sumber daya," puji Melki.
Pesan tersiratnya jelas: Jika sektor pertanian bisa berprestasi dengan modal inovasi, mengapa perangkat daerah lain tidak?
2. Sentilan Keras: Anggaran Stunting Besar, Hasil Mana?
Namun, nada bicara Gubernur meninggi saat menyinggung sektor kesehatan, khususnya penanganan stunting. Melki menyoroti ketimpangan antara besarnya anggaran yang digelontorkan pusat dan daerah dengan realita di lapangan yang belum signifikan.
"Kurangi itu rapat-rapat! Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, tapi dampaknya tidak sampai ke perut masyarakat yang membutuhkan," tegasnya. Gubernur meminta para pimpinan OPD berhenti menyajikan data 'Asal Bapak Senang' (ABS). Beliau menuntut data riil, bukan manipulatif demi formalitas administratif semata.
3. "Pedas": Akhir dari Era Toleransi Titip Absen
Poin paling tajam dalam arahan kali ini adalah soal kedisiplinan. Gubernur Melki secara blak-blakan mengungkap adanya praktik manipulatif dalam sistem finger print atau absensi sidik jari.
Ia menegaskan bahwa masa "bulan madu" atau toleransi bagi ASN yang malas telah berakhir.
"Saya rasa toleransi terkait kedisiplinan cukup setahun kepemimpinan saya dan Pak Wagub Johni. Tahun ini dan ke depan, tidak ada lagi ruang untuk titip absen. Saya minta Inspektorat ambil tindakan tegas!"
Pernyataan ini menjadi peringatan keras bahwa integritas seorang pelayan publik dimulai dari hal paling sederhana: kehadiran yang jujur. Bagi Gubernur, tidak ada gunanya bicara program besar jika disiplin dasar saja masih dikompromi.
Kesimpulan: NTT yang Lebih Fokus
Tahun 2026 menjadi tahun pembuktian bagi Pemprov NTT. Fokus Gubernur Melki sangat jelas:
Evaluasi Januari harus tuntas.
Program yang tidak berdampak langsung ke warga? Coret!
Naikkan PAD, tingkatkan kualitas pendidikan, dan jaga kejujuran data.
Masyarakat NTT kini menunggu, apakah ketegasan di halaman Gedung Sasando ini akan berubah menjadi perubahan konkret di meja-meja pelayanan publik. Sebab, di tangan ASN yang jujur dan inovatif, NTT bukan lagi daerah "kering", melainkan daerah yang sedang mekar dengan prestasinya.
Editor: LL//gpi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar